MERAUKE – Dalam rangka finishing persiapaan pemekaran Provinsi Papua Selatan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mnegundang para kepala daerah yang akan menjadi wilayah dari calon provinsi baru tersebut. Termasuk yang diundang adalah Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT.
Kepada wartawan di kediamannya, Bupati Romanus Mbaraka, MT yang telah kembali menghadiri undangan Mendagri tersebut menjelaskan, kunjungan ke Jakarta terkait dengan undangan dari Mendagri Tito Karnavian.
‘’Pak Mendagri mengundang kami kepala daerah untuk finishing tentang persiapan Provinsi Papua Selatan. Papua Selatan itu sudah punya syarat final. Cuma ada beberapa hal yang harus dikomunikasikan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis,’’ kata Bupati Romanus Mbaraka, Sabtu (19/3).
Dikatakan, undangan dari Mendagri tersebut bukan hanya para kepala daerah dari bagian Selatan Papua tapi juga kepala daerah 3 calon provinsi lainnya, di mana semua hadir di Kemendagri tersebut.
‘’Khusus dari Selatan Papua, dibicarakan beberapa hal dari Mendagri kemudian dilimpahkan kepada Pak Dirjen Otonomi Daerah (Otda) untuk bagaimana kita bicara apa yang masih perlu dan apa yang harus terus dikomunikasikan, karena pada dasarnya, penyampaian Mendagri melalui Dirjen Otda bahwa proses legeslasi UU ini sudah berjalan. Nanti di sekitar Mei sampai Juni kira-kira rancangan undang-undang PPS itu sudah menjadi undang-undang,’’ tandasnya. (ulo/tho)
MERAUKE – Dalam rangka finishing persiapaan pemekaran Provinsi Papua Selatan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mnegundang para kepala daerah yang akan menjadi wilayah dari calon provinsi baru tersebut. Termasuk yang diundang adalah Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT.
Kepada wartawan di kediamannya, Bupati Romanus Mbaraka, MT yang telah kembali menghadiri undangan Mendagri tersebut menjelaskan, kunjungan ke Jakarta terkait dengan undangan dari Mendagri Tito Karnavian.
‘’Pak Mendagri mengundang kami kepala daerah untuk finishing tentang persiapan Provinsi Papua Selatan. Papua Selatan itu sudah punya syarat final. Cuma ada beberapa hal yang harus dikomunikasikan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis,’’ kata Bupati Romanus Mbaraka, Sabtu (19/3).
Dikatakan, undangan dari Mendagri tersebut bukan hanya para kepala daerah dari bagian Selatan Papua tapi juga kepala daerah 3 calon provinsi lainnya, di mana semua hadir di Kemendagri tersebut.
‘’Khusus dari Selatan Papua, dibicarakan beberapa hal dari Mendagri kemudian dilimpahkan kepada Pak Dirjen Otonomi Daerah (Otda) untuk bagaimana kita bicara apa yang masih perlu dan apa yang harus terus dikomunikasikan, karena pada dasarnya, penyampaian Mendagri melalui Dirjen Otda bahwa proses legeslasi UU ini sudah berjalan. Nanti di sekitar Mei sampai Juni kira-kira rancangan undang-undang PPS itu sudah menjadi undang-undang,’’ tandasnya. (ulo/tho)
