Sunday, November 24, 2024
25.7 C
Jayapura

9 Bulan Karyawan Aneka Usaha Malind Kanamin Belum Terima Gaji

MERAUKE- Sudah tercatat 9 bulan, karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aneka Usaha Malind Kanamin belum terima gaji. Direktur BUMD Aneka Usaha Malind Kanamin, Vincent Gebze saat ditemui media ini di sela-sela penutupan sidang paripurna pembahasan Raperda Non APBD Kabupaten Merauke mengungkapkan,  sudah 9 bulan pihaknya belum terima gaji. Terhitung Juli 2021 ditambah 3 bulan di tahun 2022.  ‘’Terhitung Juli 2021 ditambah 3 bulan di awal tahun 2022,’’ katanya. 

Soal pembayaran di tahun 2021, Vincent Gebze menjelaskan, di tahun 2021 tersebut yang dibayarkan hanya 5 bulan gaji dengan operasional kantor dan lain-lainnya diantaranya pembayaran  iuran BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan. 

Dikatakan, untuk pembayaran gaji 9 bulan  tersebut, pihaknya telah mengajukan ke  bupati  sebagai KPM, namun jelas dia masih menunggu  kebijakan bupati. ‘’Kemarin kami sudah koordinasi dengan Bapak Sekda, namun Pak Sekda masih koordinasi juga dengan Pak Bupati sehingga  kami tetap berjalan,’’ terangnya.

Baca Juga :  72 Calon Pandis di 19 Distrik Ikuti Test Tertulis 

Karena itu, jelas Vincent Gebze, otomatis bisnis perusahaan tidak bisa jalan karena penyertaan modal dari pemerintah  daerah tersebut yang belum cair. Hanya satu-satunya bisnis  perusahaan yang dapat dijalankan adalah suplay beras ke Maam  yakni kerja sama dengan dengan group perusahaan Korindo dalam memasok beras ke Maam setiap bulannya. ‘’Ini sementara pemuatan  ke kapal sebanyak  85 ton,’’ jelasnya.

Namun diakui Vincent Gebze, bahwa dengan  keuntungan yang diperoleh dari  kerja sama suplay beras ke Maam tersebut  tidak bisa menutupi operasional dari perusahaan, diantaraya untuk  gaji  setiap bulannya.  Ditambahkan dari  total karyawan sebelumnya sebanyak 13 orang, sekarang ini yang tersisa tinggal 7 orang  bertahan.

Baca Juga :  Kasat Binmas Sambangi Petani Sayur

‘’Dengan kondisi perusahaan yang memang goyang karena pendanaan yang belum memadai. Kalau pemerintah  betul-betul memperhatikan hal itu, maka kita bisa memaksimalkan ke depan. Tapi dari planning kita terkait dengan program pemerintah  tetap kita jalankan apa yang menjadi program pemerintah, terutama terkait pelayanan kepada masyarakat,’’ tambahnya. (ulo)    

MERAUKE- Sudah tercatat 9 bulan, karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aneka Usaha Malind Kanamin belum terima gaji. Direktur BUMD Aneka Usaha Malind Kanamin, Vincent Gebze saat ditemui media ini di sela-sela penutupan sidang paripurna pembahasan Raperda Non APBD Kabupaten Merauke mengungkapkan,  sudah 9 bulan pihaknya belum terima gaji. Terhitung Juli 2021 ditambah 3 bulan di tahun 2022.  ‘’Terhitung Juli 2021 ditambah 3 bulan di awal tahun 2022,’’ katanya. 

Soal pembayaran di tahun 2021, Vincent Gebze menjelaskan, di tahun 2021 tersebut yang dibayarkan hanya 5 bulan gaji dengan operasional kantor dan lain-lainnya diantaranya pembayaran  iuran BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan. 

Dikatakan, untuk pembayaran gaji 9 bulan  tersebut, pihaknya telah mengajukan ke  bupati  sebagai KPM, namun jelas dia masih menunggu  kebijakan bupati. ‘’Kemarin kami sudah koordinasi dengan Bapak Sekda, namun Pak Sekda masih koordinasi juga dengan Pak Bupati sehingga  kami tetap berjalan,’’ terangnya.

Baca Juga :  72 Calon Pandis di 19 Distrik Ikuti Test Tertulis 

Karena itu, jelas Vincent Gebze, otomatis bisnis perusahaan tidak bisa jalan karena penyertaan modal dari pemerintah  daerah tersebut yang belum cair. Hanya satu-satunya bisnis  perusahaan yang dapat dijalankan adalah suplay beras ke Maam  yakni kerja sama dengan dengan group perusahaan Korindo dalam memasok beras ke Maam setiap bulannya. ‘’Ini sementara pemuatan  ke kapal sebanyak  85 ton,’’ jelasnya.

Namun diakui Vincent Gebze, bahwa dengan  keuntungan yang diperoleh dari  kerja sama suplay beras ke Maam tersebut  tidak bisa menutupi operasional dari perusahaan, diantaraya untuk  gaji  setiap bulannya.  Ditambahkan dari  total karyawan sebelumnya sebanyak 13 orang, sekarang ini yang tersisa tinggal 7 orang  bertahan.

Baca Juga :  Dana Otsus Harus Mensejahterakan OAP

‘’Dengan kondisi perusahaan yang memang goyang karena pendanaan yang belum memadai. Kalau pemerintah  betul-betul memperhatikan hal itu, maka kita bisa memaksimalkan ke depan. Tapi dari planning kita terkait dengan program pemerintah  tetap kita jalankan apa yang menjadi program pemerintah, terutama terkait pelayanan kepada masyarakat,’’ tambahnya. (ulo)    

Berita Terbaru

Artikel Lainnya