MERAUKE– Pada tahun 2024 ini, kuota BBM jenis Pertalite dan Biosolar untuk Kabupaten Merauke bertambah dibandingkan dengan tahun 2023. Untuk pertalite, kuotanya naik dari 29.817 ton menjadi 34.663 ton atau naik sekitar 116 persen. Sementara untuk Biosolar dari 24.847 ton menjadi menjadi 28.597 ton atau naik sekitar 115 persen.
Kendati terjadi kenaikan, namun pelayanan BBM Pertalite dan Solar di SPBU-SPBU yang ada di Merauke tidak ada perubahan. Waktu penjualan BBM Pertalite dan Solar masih sangat terbatas, hanya beberapa jam. Setelah itu habis.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sumber Daya Energi (TKSDM) Provinsi Papua Selatan Lambert Patruan, ST, ikut mempertanyakan soal penjualan BBM Pertalite dan Solar di SPBU-SPBU di Merauke itu.
‘’Pertanyaan itu juga menjadi pertanyaan kami di sini (TKSDM). Ada penambahan kuota tapi kenapa selalu kurang-kurang,’’ kata Lambert Patruan.
Selain itu, pelayanan di SPBU, juga soal penjualan BBM jenis pertalite di jalan-jalan yang menggunakan pompa mini. ‘’Kita juga pertanyakan itu. Sumbernya dari mana,’’ tanya mantan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Boven Digoel ini.
Apalagi penjualan pertalite menggunakan pompa ini di pinggir jalan tersebut waktunya lebih lama, hampir 1×24 jam.
Lambert Patruan menjelaskan bahwa pengendalian BBM subsidi ini tidak hanya dilakukan oleh provinsi tapi juga oleh pemerintah kabupaten. Karena yang mengeluarkan izin kios-kios yang menjual pertalite menggunakan pompa mini tersebut adalah kabupaten.
‘’Kita ingin ada juga pengendalian dari kabupaten untuk izin-izin ini. Kalau izinnya untuk kelontongan, jangan jual BBM. Kan itu ada jual BBM. Nah, izin penjualan BBM ini dari mana. Jangan bebannya semuanya ke provinsi. Kita harus lihat pokok permasalahannya. Kalau kita lihat pokok permasalahnnya ada di kios-kios itu. Izinnya apa,’’ terangnya.
Karena itu, lanjut Lambert Patruan, beberapa waktu kedepan, pihaknya akan mengundang semua instansi terkait termasuk Pertamina untuk membicarakan masalah distribusi BBM subsidi ini agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Sebab, secara jumlah tambah Lambert Patruan, kuota BBM Pertalite yang diterima Kabupaten Merauke sebenarnya sudah lebih dari cukup. Apalagi, mobil dinas dan kendaraan tertentu tidak lagi menggunakan BBM subsidi tapi BBM non subsidi. ‘’Tapi, kenapa slelau kurang, kurang. Padahal sudah ada penambahan,’’ tambahnya. (ulo)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
