MERAUKE– DPRP Papua Selatan akan menyuarakan apa yang menjadi tuntutan dari 18 marga di Kabupaten Boven Digoel yang menolak hutan mereka dibabat untuk sebuah investasi.
‘’Terkait dengan penolakan masyarakat adat yang wilayahnya masuk dalam program strategis nasional untuk pembukaan lahan apakah lahan sawah atau program lainnya, kami sebagai perwakian rakyat tentunya akan menyuarakan apa yang menjadi harapan masyarakat, sehingga disini yang kita butuhkan bagaimana pemerintah bisa menyikapi ini dengan bijak,’’ kata Ketua DPRP Papua Selatan Heribertus Silfinus Silubun, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/12).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menilai bahwa tentunya ada tujuan baik dari pemerintah pusat. Tapi, di lain sisi ketika masyarakat merasa hak-haknya diganggu atau dilanggar maka tentunya pemerintah bersikap bijak untuk dapat melihat permasalahan tersebut secara arif dan bijaksana.
‘’Kita harap masyarakat jangan sampai dirugikan dengan program yang berdampak pada kehidupan masyarakat terutama masalah hutan,’’ katanya.
DPRP Papua Selatan tambah Heribertus Silubun akan menemui pihak-pihak terkait di Jakarta terkait dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat itu setelah penetapan alat kelengkapan DPRP Papua Selatan. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
MERAUKE– DPRP Papua Selatan akan menyuarakan apa yang menjadi tuntutan dari 18 marga di Kabupaten Boven Digoel yang menolak hutan mereka dibabat untuk sebuah investasi.
‘’Terkait dengan penolakan masyarakat adat yang wilayahnya masuk dalam program strategis nasional untuk pembukaan lahan apakah lahan sawah atau program lainnya, kami sebagai perwakian rakyat tentunya akan menyuarakan apa yang menjadi harapan masyarakat, sehingga disini yang kita butuhkan bagaimana pemerintah bisa menyikapi ini dengan bijak,’’ kata Ketua DPRP Papua Selatan Heribertus Silfinus Silubun, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/12).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menilai bahwa tentunya ada tujuan baik dari pemerintah pusat. Tapi, di lain sisi ketika masyarakat merasa hak-haknya diganggu atau dilanggar maka tentunya pemerintah bersikap bijak untuk dapat melihat permasalahan tersebut secara arif dan bijaksana.
‘’Kita harap masyarakat jangan sampai dirugikan dengan program yang berdampak pada kehidupan masyarakat terutama masalah hutan,’’ katanya.
DPRP Papua Selatan tambah Heribertus Silubun akan menemui pihak-pihak terkait di Jakarta terkait dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat itu setelah penetapan alat kelengkapan DPRP Papua Selatan. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
