MERAUKE – Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo memerintahkan seluruh instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) baik provinsi maupun kabupaten terkait segera mengatasi banjir yang terjadi di Merauke, Sabtu (5/4).
Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat bersama instansi terkait dan seluruh OPD baik provinsi maupun kabupaten di ruang rapat Kantor Gubernur Papua Selatan,Sabtu (5/4/2025).
Rapat itu mendadak dilakukan lantaran sejumlah rumah di Merauke banjir akibat luapan air dari sejumlah saluran air setelah hujan yang mengguyur Merauke sejak malam hingga pagi hari. Banjir merendam sejumlah pemukiman beserta harta benda. Tak hanya itu, air juga meluap ke sejumlah titik ruas jalan di kota Merauke.
“Kita perlu sepakat bikin keputusan gubernur untuk penanganan banjir di Merauke. Keputusan itu lebih pada pembagian tugas antara Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Merauke, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Provinsi dan Kabupaten untuk penanganan banjir,”tegas Gubernur dalam rapat.
Dia menegaskan perlu ada langkah-langkah penanganan banjir di Merauke secara konstruktif dan terukur dan dapat dilakukan secara bertahap. Selain itu, perlu berkoordinasi antara instansi dan OPD terkait untuk penanganan banjir Merauke.
Dengan demikian, kata Gubernur Apolo, kewenangan BWS Papua-Merauke khusus menangani saluran induk, kemudian pemerintah provinsi menangani saluran sekunder dan pemerintah kabupaten menangani saluran tersier.
MERAUKE – Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo memerintahkan seluruh instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) baik provinsi maupun kabupaten terkait segera mengatasi banjir yang terjadi di Merauke, Sabtu (5/4).
Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat bersama instansi terkait dan seluruh OPD baik provinsi maupun kabupaten di ruang rapat Kantor Gubernur Papua Selatan,Sabtu (5/4/2025).
Rapat itu mendadak dilakukan lantaran sejumlah rumah di Merauke banjir akibat luapan air dari sejumlah saluran air setelah hujan yang mengguyur Merauke sejak malam hingga pagi hari. Banjir merendam sejumlah pemukiman beserta harta benda. Tak hanya itu, air juga meluap ke sejumlah titik ruas jalan di kota Merauke.
“Kita perlu sepakat bikin keputusan gubernur untuk penanganan banjir di Merauke. Keputusan itu lebih pada pembagian tugas antara Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Merauke, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Provinsi dan Kabupaten untuk penanganan banjir,”tegas Gubernur dalam rapat.
Dia menegaskan perlu ada langkah-langkah penanganan banjir di Merauke secara konstruktif dan terukur dan dapat dilakukan secara bertahap. Selain itu, perlu berkoordinasi antara instansi dan OPD terkait untuk penanganan banjir Merauke.
Dengan demikian, kata Gubernur Apolo, kewenangan BWS Papua-Merauke khusus menangani saluran induk, kemudian pemerintah provinsi menangani saluran sekunder dan pemerintah kabupaten menangani saluran tersier.
