MERAUKE-Opname atau pemeriksaan kas di setiap SKPD oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Merauke hingga saat ini belum selesai dan masih berlanjut. Inspektur Daerah Kabupaten Merauke Drs. Irianto Sabar Gattang, mengungkapkan bahwa pemeriksaan kas di setiap SKPD tersebut belum selesai karena ada pimpinan SKPD, bendahara dan pengelola barang ketika pihaknya akan melakukan opname kas di SKPD tersebut tidak masuk. “Itu yang menghambat, sehingga sampai sekarang pemeriksaan kas itu belum selesai,’’ terangnya saat dihubungi Cenderawasih Pos lewat telepon selulernya. Dikatakan, opname kas ini untuk memastikan apakah penyelenggaraan atau pengelolaan keuangan daerah itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya bahwa pada tanggal 31 Desember semua sudah harus closed. Tidak boleh lagi ada uang dalam kas. Kalau masih ditemukan ada uang dalam kas atau dalam brankas, maka itu yang harus dipertanyakan atau menjadi pemeriksaan. Menurutnya, opname kas ini juga dilakukan sebelum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan untuk tahap pendahuluan. “Jadi sebelum BPK melakukan pemeriksaan, diharapkan opname kas ini sudah dilakukan. Tujuannya, jika ada yang tidak sesuai maka itu dapat dikoreksi atau diperbaiki,’’terangnya. ‘’Artinya bahwa sebelum BPK masuk melakukan pemeriksaan, Inpektorat sudah meng-clear-kan dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan di masing-maisng SKPD itu sudah baik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan,” jelasnya. BPK Perwakilan Papua, diperkirakan akan tiba di Merauke pada hari ini, Senin (8/2) hari ini dan akan mulai melakukan pemeriksaan atau audit atas keuangan di setiap SKPD tersebut. “Sesuai saat vidcon kemarin, bahwa BPK akan masuk mulai tanggal 5-8 Februari 2021. Kemungkinan Senin depan, Tim dari BPK tersebut sudah turun di Merauke dan mulai melakukan pemeriksaan,’’ jelasnya. Pihaknya sendiri, tambah Irianto Sabar Gattang akan mendampingi BPK dalam pemeriksaan tersebut untuk memudahkan BPK serta dapat mengkoordinasikan dengan SKPD apabila ada yang kurang dimengerti oleh pihak pemeriksa. (ulo/tri)
MERAUKE-Opname atau pemeriksaan kas di setiap SKPD oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Merauke hingga saat ini belum selesai dan masih berlanjut. Inspektur Daerah Kabupaten Merauke Drs. Irianto Sabar Gattang, mengungkapkan bahwa pemeriksaan kas di setiap SKPD tersebut belum selesai karena ada pimpinan SKPD, bendahara dan pengelola barang ketika pihaknya akan melakukan opname kas di SKPD tersebut tidak masuk. “Itu yang menghambat, sehingga sampai sekarang pemeriksaan kas itu belum selesai,’’ terangnya saat dihubungi Cenderawasih Pos lewat telepon selulernya. Dikatakan, opname kas ini untuk memastikan apakah penyelenggaraan atau pengelolaan keuangan daerah itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya bahwa pada tanggal 31 Desember semua sudah harus closed. Tidak boleh lagi ada uang dalam kas. Kalau masih ditemukan ada uang dalam kas atau dalam brankas, maka itu yang harus dipertanyakan atau menjadi pemeriksaan. Menurutnya, opname kas ini juga dilakukan sebelum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan untuk tahap pendahuluan. “Jadi sebelum BPK melakukan pemeriksaan, diharapkan opname kas ini sudah dilakukan. Tujuannya, jika ada yang tidak sesuai maka itu dapat dikoreksi atau diperbaiki,’’terangnya. ‘’Artinya bahwa sebelum BPK masuk melakukan pemeriksaan, Inpektorat sudah meng-clear-kan dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan di masing-maisng SKPD itu sudah baik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan,” jelasnya. BPK Perwakilan Papua, diperkirakan akan tiba di Merauke pada hari ini, Senin (8/2) hari ini dan akan mulai melakukan pemeriksaan atau audit atas keuangan di setiap SKPD tersebut. “Sesuai saat vidcon kemarin, bahwa BPK akan masuk mulai tanggal 5-8 Februari 2021. Kemungkinan Senin depan, Tim dari BPK tersebut sudah turun di Merauke dan mulai melakukan pemeriksaan,’’ jelasnya. Pihaknya sendiri, tambah Irianto Sabar Gattang akan mendampingi BPK dalam pemeriksaan tersebut untuk memudahkan BPK serta dapat mengkoordinasikan dengan SKPD apabila ada yang kurang dimengerti oleh pihak pemeriksa. (ulo/tri)
