MERAUKE–Bupati Merauke, Drs Romanus Mbaraka, MT, didampingi Sekertaris Daerah Kabupaten Merauke, Ruslan Ramli, SE, M.Si menemui Tenaga Kesehatan (Nakes dan karyawan RSUD Merauke, di RSUD Merauke, Kamis (5/1), kemarin.
Kedatangan orang nomor satu di Merauke tersebut menindaklanjuti aksi demo damai yang dilakukan oleh ratusan Nakes dan karyawan RSUD Merauke sebelum Natal 2022 dan Sidak Wakil Bupati Merauke, H. Riduwan, S.Sos, M.Pd sehari sebelumnya ke RSUD Merauke.
Saat menemui Nakes dan karyawan RSUD Merauke tersebut, sejumlah tuntutan dan keluhan disampaikan kepada bupati. Mulai dari pembayaran insentif Covid-19 2021 yang sampai sekarang tidak dibayarkan, kemudian insentif pelayanan Kartu Papua Sehat (KPS). Lalu insentif pelayanan BPJS 6 bulan dari Juli-Desember 2022 dan insentif jasa medis. Selain itu, para Nakes dan karyawan tersebut juga mengeluhkan soal keamanan dalam rumah sakit dan manajemen rumah sakit yang terlihat kurang kompak.
Menanggapi sejumlah persoalan tersebut, Bupati Romanus Mbaraka menjelaskan, untuk insentif KPS belum dibayarkan karena ada persoalan di provinsi. Dimana, untuk pelayanan KPS ini dibayarkan dari Provinsi Papua lewat dana Otsus. ‘’Tapi karena di provinsi ada persoalan, maka ini juga menjadi terlambat. Kita masih cek, apakah masih ada atau bagaimana,’’ terangnya.
Sementara insentif BPJS dan insentif jasa medis, sebenarnya uangnya ada, namun belum dapat dibayarkan. Karena masih menunggu audit BPK. ‘’Nanti kalau BPK sudah audit baru bisa dibayarkan. Jadi belum bisa kita bayarkan sebelum BPK melakukan audit,’’ terangnya.
Lalu insentif Covid 2021, jelas bupati Merauke bahwa untuk insentif Covid-19 di tahun 2021 tersebut memang tidak dianggarkan dalam APBD, sehingga tidak bisa dibayarkan. ‘’Saya sendiri masuk setelah penetapan APBD 2021,’’ jelas bupati Romanus Mbaraka. Soal manajemen, Bupati Romanus menjelaskan, akan dilakukan evaluasi dalam waktu dekat ini. Namun ia meminta manajemen yang ada untuk selalu kompak, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik. Termasuk masalah keamanan akan dibenahi, sehingga petugas dan pasien merasa nyaman dan bekerja melayani pasien.
Bupati Romanus Mbaraka, MT juga menyoroti soal kebersihan yang ada di dalam rumah sakit tersebut yang tidak terurus. ‘’Kalian tuntut hak nomor satu, tapi tangani kebersihan tidak bisa,’’ pungkasnya. (ulo/tho)
