Wapres Pastikan Percepatan Pembangunan di Papua Selatan Berjalan Baik

Dalam mendorong percepatan pembangunan Papua dan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), Pemerintah telah membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua (BPP).  Melalui BPP ini, upaya sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi program pembangunan Papua diharapkan dapat diperkuat dengan adanya satu perwakilan dari setiap daerah otonomi baru di Papua. Jadi ada 6 perwakilan dari Papua di BPP ini.

Diungkapkan, saat ini, Pemerintah sudah meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041 dengan tiga misi utama, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. RIPPP ini akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mendesain program prioritas pembangunan Papua.

‘’Dalam kerangka RIPPP, kita akan terus mendorong Provinsi Papua Selatan sebagai sentra pangan nasional di timur Indonesia. Selain itu, pemerintah harus terus meningkatkan sektor ekonomi dengan menggali potensi wisata daerah seperti wisata sejarah di Boven Digoel dan Festival Asmat agar menjadi destinasi wisata berkelas dunia,’’ katanya.   

Iapun  menyampaikan beberapa pesan untuk mengakselerasi pembangunan Provinsi Papua Selatan ke depan. Pertama, pertajam program dan langkah-langkah yang bersifat komprehensif dengan menonjolkan potensi dan keunikan wilayah Provinsi Papua Selatan yang berada di perbatasan negara.

Kedua, jadikan kawasan sentra pemerintahan Provinsi Papua Selatan ini tidak hanya menjadi penopang fisik fungsi pemerintahan semata, tetapi juga poros penggerak percepatan pembangunan Provinsi Papua Selatan.

Ketiga, tingkatkan kolaborasi, sinergi, dan kerja sama antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar terus aktif memastikan tahapan persiapan pembangunan berjalan dengan baik.

‘’Saya menitipkan harapan agar pembangunan sentra sarana dan prasarana pemerintahan ini kelak berperan sebagai ‘sebuah kota baru’ di Provinsi Papua Selatan, sekaligus menampilkan wajah kawasan pemerintahan yang tetap menghargai simbol kearifan lokal di wilayah ini,’’ pesannya.

Dalam mendorong percepatan pembangunan Papua dan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), Pemerintah telah membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua (BPP).  Melalui BPP ini, upaya sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi program pembangunan Papua diharapkan dapat diperkuat dengan adanya satu perwakilan dari setiap daerah otonomi baru di Papua. Jadi ada 6 perwakilan dari Papua di BPP ini.

Diungkapkan, saat ini, Pemerintah sudah meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041 dengan tiga misi utama, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. RIPPP ini akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mendesain program prioritas pembangunan Papua.

‘’Dalam kerangka RIPPP, kita akan terus mendorong Provinsi Papua Selatan sebagai sentra pangan nasional di timur Indonesia. Selain itu, pemerintah harus terus meningkatkan sektor ekonomi dengan menggali potensi wisata daerah seperti wisata sejarah di Boven Digoel dan Festival Asmat agar menjadi destinasi wisata berkelas dunia,’’ katanya.   

Iapun  menyampaikan beberapa pesan untuk mengakselerasi pembangunan Provinsi Papua Selatan ke depan. Pertama, pertajam program dan langkah-langkah yang bersifat komprehensif dengan menonjolkan potensi dan keunikan wilayah Provinsi Papua Selatan yang berada di perbatasan negara.

Kedua, jadikan kawasan sentra pemerintahan Provinsi Papua Selatan ini tidak hanya menjadi penopang fisik fungsi pemerintahan semata, tetapi juga poros penggerak percepatan pembangunan Provinsi Papua Selatan.

Ketiga, tingkatkan kolaborasi, sinergi, dan kerja sama antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar terus aktif memastikan tahapan persiapan pembangunan berjalan dengan baik.

‘’Saya menitipkan harapan agar pembangunan sentra sarana dan prasarana pemerintahan ini kelak berperan sebagai ‘sebuah kota baru’ di Provinsi Papua Selatan, sekaligus menampilkan wajah kawasan pemerintahan yang tetap menghargai simbol kearifan lokal di wilayah ini,’’ pesannya.