MERAUKE – Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Watipo melakukan kunjungan kerja ke 4 daerah otonomi baru (DOB) provinsi di tanah Papua termasuk Papua Selatan bersama dengan Komisi II DPR RI.
Namun saat peninjauan ke lokasi pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, Wamendagri tidak memberikan sambutan. Hanya Ketua Komisi II DPR RI dan ucapan selamat datang dari PJ Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo.
Ditemui media ini saat akan meninggalkan Merauike menuju Jakarta bersama dengan Komisi II DPR RI tersebut, Wamendagri menjelaskan bahwa kritik, masuka dan saran yang disampaikan Komisi II terkait dengan progres pembangunan di 4 DOB tersebut tidak hanya ditujukan kepada 4 DOB tersebut tapi juga kepada Kemendagri.
‘’Jadi yang menilai itu bukan saya. Tapi Komisi II DPR RI. Kalau saya hanya mendampingi Komisi II. Tapi kritikan, saran, masukan bukan hanya DOB tapi termasuk Kemendagri. Karena pasukan tempur yang dilapangan ini kita yang tugaskan,’’ katanya.
Mantan Bupati Jayawijaya 2 periode itu mengungkapkan bahwa jika evaluasi disampaikan oleh Komisi II juga menjadi catatan dan koreksi bagi pihaknya dan hal ini akan ia sampaikan ke Mendagri setiap catatan dari 4 DOB tersebut.
‘’Sehingga dengan catatan itu kita akan koreksi. Mana yang akan kita koreksi,’’ jelasnya.
Wamendagri John Wempi Watipo berharap infrastruktur perkantoran baik kantor Gubernur, DPRPS, dan MPRPS segera dibangun. Apalagi , para anggota MRP di 4 DOB tersebut sudah terbentuk dan telah dilantik. Kemudian para anggota DPR di 4 DOB tersebut juga sudah terpilih dan tinggal menunggu pelantikan.
‘’Kita harapkan kantor-kantor mereka ini bisa segera dibangun agar mereka dapat bekerja dengan baik. Saya tidak mungkin kerja di bawah pohon. Kalau kerja di bawah pohon pasti kerjanya tidak fokus ,’’ katanya.
Karena itu, lanut dia, dalam kunjungan ini pihaknya juga mengundang dari PUPR sebagai ketua Satgas percepatan insfrastruktur di 4 DOB agar pimpinan DPR dna Komisi II dapat dibewri penjelasan dapat diberi penjelasan oleh Satgas percepatan pembangunan infrastruktur.
‘’Karena mereka yang bangun infrastrukturnya. Tapi, disini ada 2 sumber pembiayaan. Ada yang dibiayai dari APBN dan ada yang dibiayai dari APBD provinsi. Untuk kantror gubernur, DPR dan MRP dibiayai APBN. Sementara kantor OPD dibiayai oleh APBD Provinsi,’’ tandasnya.
Sekadar diketahui, dalam peninjauan lokasi pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan di 4 DOB provinsi, Ketua Komisi II DPR memberikan kritik terkait dengan lambatnya pembangunan infrastruktur di 3 DOB yakni Papua Barat Daya, Papua Pegunungan dan Papua Selatan.
Kecuali untuk Papua Tengah, Ketua Komisi II memberikan penilaian positif karena ada perubahan signifikan di lapangan dibandingkan dengan kunjungan awal di tahun 2023 lalu. (ulo)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
