Sementara itu Bupati Mimika Johannes Rettob ketika menemui demonstran mengatakan tuntutan agar pemeritah menghilangkan stigma zona merah di empat distrik, maka hal tersebut nantinya akan didiskusikan bersama otoritas keamanan yang berada di Mimika, baik Polres Mimika maupun Kodim 1710/Mimika.
“Saya akan diskusikan hal ini, ada Pak Kapolres yang hadir juga di sini, dan nanti dengan Pak Dandim 1710/Mimika supaya stigma ini betul-betul hilang,” ucap Johannes disambut tepuk tangan massa aksi.
Johannes menambahkan, alasan banyak maskapai tidak ingin terbang ke wilayah pegunungan adalah keamanan. “Susi Air juga tidak mau terbang lagi, karena itu (keamanan), tapi bukan berarti, kalau masyarakat bisa jaga semua keamanan pasti akan kembali,” kata Johannes.
Mengenai dibuka kembalinya penerbangan ke empat distrik itu, Bupati juga meminta masyarakat untuk ikut menjamin situasi keamanan di wilayah dimaksud. Johannes mengatakan, hal itu akan dibahas bersama dengan pihak-pihak terkait sehingga mencari solusi untuk penerbangan ke 4 wilayah pegunungan Mimika itu. “Tapi kalau aman pasti penerbangan akan ada, entah nanti bagaimana caranya kita nanti usahakan,” tutur Johannes.
Kemudian, terkait lapangan terbang (Lapter) Alama, menurut Bupati Mimika akan diselesaikan alam tahun ini adalah lapter Bella dan Hoya. “Kalau soal Hoya itu dulu ada masalah, dulu bangun begini, sekarang bangun begini lagi, jadi butuh waktu sedikit lagi ya, tapi untuk Bella kita bisa selesaikan,” imbuhnya.
Selanjutnya, terkait lapangan terbang di Distrik Jila kata Bupati pekan depan Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Perhubungan akan melakukan uji coba pendaratan. “Pekan depan kita tes landing (pendaratan pesawat) karena lapter telah diverifikasi, kita akan coba,” tandasnya.
Dikatakan, lapter Tsinga, dan Aroanop, hanya bisa didarati oleh pesawat jenis pilatus, namun saat ini menurut Johannes, tidak ada jenis pesawat tersebut yang beroperasi.
“Pesawat pilatus ini sudah tidak ada, jadi kita lagi cari, jadi sabar sedikit. Nanti kalau tidak ada pesawat pilatus kita cari solusi,” tegasnya. Sedangkan, terkait dengan batas waktu jawaban pemerintah yang diberikan massa yang hanya sebulan, John menyebut akan berusahan memenuhinya. (mww/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
