BIAK–Kepala BKPSDM Kabupaten Biak Numfor, Fera Dika Sroyer, S.Sos, MM mengaku, pihaknya terkendala sarana transportasi laut dalam upaya mendekatkan dan mempercepat pelayanan administrasi kepegawaian kepada pegawai yang bekerja di daerah kepulauan di kabupaten setempat.
” Saat ini kita, BKPSDM selaku OPD teknis kepegawaian terkendala dengan sarana transportasi laut. Biasa kita pakai perahu jhonson, kita lihat siapa yang punya, kita pinjam lalu lakukan kegiatan,”ungkapnya kepada wartawan di Biak, Sabtu,(20/5).
Meski terkendala transportasi laut dalam melakukan tugas kepegawaian kepada para pegawai yang bertugas di daerah kepulauan, namun hal tersebut tidak menghalangi semangat pihaknya dalam memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang dekat dan cepat kepada para pegawai.
Kepada para kepala distrik di daerah kepulauan selaku perpanjangan tangan pemerintah kabupaten, yang mempunyai kewenangan, harus mengecek hal-hal yang menjadi hambatan bagi para pegawai di sana, tentang administrasi kepegawaian mereka. Baik itu tenaga guru maupun tenaga perawat atau medis sehingga membantu pihaknya dalam membantu para pegawai itu.
“Kepala distrik seharusnya bisa mengakomodir hal itu, kita tidak harus ke sekolah ini, ke Puskesmas itu, tapi kita langsung ke distriknya, lalu kita terima berkas-berkas mereka, berkoordinasi atau bersosialisasi langsung di situ,”pungkasnya. ( ren/tho)
BIAK–Kepala BKPSDM Kabupaten Biak Numfor, Fera Dika Sroyer, S.Sos, MM mengaku, pihaknya terkendala sarana transportasi laut dalam upaya mendekatkan dan mempercepat pelayanan administrasi kepegawaian kepada pegawai yang bekerja di daerah kepulauan di kabupaten setempat.
” Saat ini kita, BKPSDM selaku OPD teknis kepegawaian terkendala dengan sarana transportasi laut. Biasa kita pakai perahu jhonson, kita lihat siapa yang punya, kita pinjam lalu lakukan kegiatan,”ungkapnya kepada wartawan di Biak, Sabtu,(20/5).
Meski terkendala transportasi laut dalam melakukan tugas kepegawaian kepada para pegawai yang bertugas di daerah kepulauan, namun hal tersebut tidak menghalangi semangat pihaknya dalam memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang dekat dan cepat kepada para pegawai.
Kepada para kepala distrik di daerah kepulauan selaku perpanjangan tangan pemerintah kabupaten, yang mempunyai kewenangan, harus mengecek hal-hal yang menjadi hambatan bagi para pegawai di sana, tentang administrasi kepegawaian mereka. Baik itu tenaga guru maupun tenaga perawat atau medis sehingga membantu pihaknya dalam membantu para pegawai itu.
“Kepala distrik seharusnya bisa mengakomodir hal itu, kita tidak harus ke sekolah ini, ke Puskesmas itu, tapi kita langsung ke distriknya, lalu kita terima berkas-berkas mereka, berkoordinasi atau bersosialisasi langsung di situ,”pungkasnya. ( ren/tho)
