JAYAPURA-Dana Kartu Papua Sehat (KPS) yang tak kunjung ada kejelasan kapan ditransfer hingga saat ini, membuat sejumlah Direktur RSUD yang ada di Papua menjadi kelimpungan. Sebab dana ini diharapkan bisa digunakan untuk menutupi biaya operasional dalam melayani pasien-pasien orang asli Papua selama ini. Terutama untuk membeli obat-obatan, bahan habis pakai, reagen dan lain sebagainya.
Tak kunjung jelasnya transfer dana Kartu Papua Sehat hingga hari ke-20 bulan Januari 2021 kemarin, tentu membuat Direktur RSUD se-Papua menjadi bertanya-tanya. Hal ini, juga menjadi pembahasan tersendiri dalam forum Grup WA Direktur RSUD se-Papua, yang mempertanyakannya. Diantaranya dari Direktur RSUD Nabire, Biak, Supiori, Jayawijaya, Boven Digoel, Jayapura, Merauke dan yang lainnya.
Menurut Direktur RSUD Nabire dr Andreas Pekey, SpPD, berdasarkan Pergub no 188.4/378/ Tahun 2020 tentang Belanja bantuan keuangan kepada RSUD penyelenggara KPS tahun anggaran 2020, maka seharusnya beberapa RS mendapat transfer dana tersebut.
Dari keterangan yang telah dihimpunnya, lanjut dr Andreas, bahwa RS telah melayani pasien-pasien orang Papua Asli sejak Januari hingga Desember 2020 dengan mengutang obat, bahan habis pakai, reagen dan lain sebagainya. Para direktur RSUD ini berharap, kebutuhan tersebut akan dibayar dengan dana KPS tahun 2020.
Namun hingga awal 2021 belum juga ada kejelasan. Dampaknya, ketidakpercayaan pihak penyedia obat dan bahan lainnya kepada RS berkurang. Hal ini ini juga menyebabkan ketersediaan obat dan lainnya berkurang, otomatis pelayanan terganggu. “Kami berbicara bukan karena belum melayani, tetapi karena kami sudah melayani selama setahun, yaitu tahun 2020,” terang dokter Andreas Pekey Sp.PD kepada Cenderawasih Pos, Rabu (20/1) tadi malam.
Para Direktur memohon agar dapat ber-audience dengan pimpinan daerah di provinsi guna mendengar langsung aspirasi dari kami yang langsung berhadapan dengan masyarakat di rumah sakit.”Kami berharap ada kejelasan terkait hal itu (transfer dana KPS.red),”pungkasnya. (tri)
