BIAK-Bupati Biak Numfor, Markus O Mansnembra menginstruksikan seluruh kepala OPD dan pejabat terkait untuk bersikap proaktif mendukung proses pemeriksaan terinci yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua selama 40 hari kedepan.
Penegasan itu disampaikan Bupati pada acara entry meeting dengan BPK Perwakilan Provinsi Papua, di Gedung Negara 01 Biak, Selasa (07/04) malam. Entry meeting yang dilakukan ini sebagai tanda dimulainya pemeriksaan terinci terhadap LKPD tahun 2025.
“Saya instruksikan seluruh pejabat daerah untuk bersikap proaktif dalam mendukung proses pemeriksaan. Kedepankan komunikasi yang baik dengan tim BPK, kalau ada data atau dokumen ditanya supaya dilengkapi,” imbuh Bupati Markus Mansnembra.
Tak hanya itu, Ia juga menginstruksikan semua jajaran pejabat eselon II, pejabat terkait dan bendahara supaya tidak meninggalkan daerah selama pemeriksaan sedang berlangsung. Hal itu dimaksudkan untuk mempermudah dan mendukung kelancaran kelangsungan pemeriksaan.
Dikatakan, pemeriksaan dari BPK khususnya lagi pemeriksaan terperinci merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, termasuk untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik, bersih, berwibawa dan berintegritas.
BIAK-Bupati Biak Numfor, Markus O Mansnembra menginstruksikan seluruh kepala OPD dan pejabat terkait untuk bersikap proaktif mendukung proses pemeriksaan terinci yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua selama 40 hari kedepan.
Penegasan itu disampaikan Bupati pada acara entry meeting dengan BPK Perwakilan Provinsi Papua, di Gedung Negara 01 Biak, Selasa (07/04) malam. Entry meeting yang dilakukan ini sebagai tanda dimulainya pemeriksaan terinci terhadap LKPD tahun 2025.
“Saya instruksikan seluruh pejabat daerah untuk bersikap proaktif dalam mendukung proses pemeriksaan. Kedepankan komunikasi yang baik dengan tim BPK, kalau ada data atau dokumen ditanya supaya dilengkapi,” imbuh Bupati Markus Mansnembra.
Tak hanya itu, Ia juga menginstruksikan semua jajaran pejabat eselon II, pejabat terkait dan bendahara supaya tidak meninggalkan daerah selama pemeriksaan sedang berlangsung. Hal itu dimaksudkan untuk mempermudah dan mendukung kelancaran kelangsungan pemeriksaan.
Dikatakan, pemeriksaan dari BPK khususnya lagi pemeriksaan terperinci merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, termasuk untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik, bersih, berwibawa dan berintegritas.
