Sunday, April 28, 2024
29.7 C
Jayapura

Biak Desain Jadi Waterfront City

George Kbarek ( FOTO : Fiktor/Cepos)

BIAK-Desain atau master plan Biak sebagai kota pesisir atau waterfront city dipresentasikan ke sejumlah instansi terkait di Jakarta, salah satunya di Bappenas. Hal tersebut dimaksudkan supaya ada dukungan anggaran untuk pengembangan kota pantai itu. Tak hanya itu, Bappeda Kabupaten Biak Numfor juga telah menyiapkan Amdal tentang desain pengembangan waterfront city tersebut.

  Bahkan, Amdal Waterfront City sudah habis masa waktunya tahun 2020 dan harus diperbaharui lagi. Berbagai upaya untuk mencari dukungan anggaran ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait, termasuk dukungan dari pemerintah Provinsi Papua.

  “Kalau kajiannya sudah dilakukan dan Amdalnya juga sudah ada, untuk Amdal tahun depan juga sudah habis dan perlu diperbaharui lagi,” kata Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Biak Numfor George Kbarek kepada Cenderawasih Pos, kemarin.

Baca Juga :  MUI Biak Mulai Keluarkan Sertifikat Halal

  Pengembangan kota pantai memang membutuhkan biaya yang cukup besar, bahkan dapat mencapai ratusan miliar. Karenanya, hasil kajian, master plan dan Amdal sudah dipresentasikan di Bappenas dan sejumlah kementerian terkait di Pemerintah Pusat serta dikoordinasikan ke pemerintah Provinsi Papua. Hal tersebut dimaksudkan untuk dukungan dana dari pemerintah pusat untuk pengembangan kota pantai itu.

  “Kami sudah sampaikan di sejumlah kementerian, termasuk di Bappenas. Dokumennya sudah lengkap, kami telah lampirkan Amdal dan master plan termasuk kajian-kajiannya. Jadi kalau pendanaannya dari APBD Kabupaten Biak Numfor saya kira agak sulit, sebab ini membutuhkan biaya cukup besar, bisa sampai ratusan meliar,” ujarnya.

  Pengembangan kota pantai di Biak dinilai sangat tepat dan cukup strategis mengingat Kabupaten Biak Numfor adalah wilayah kepulauan. Selain itu, juga akan mendukung kebijakan pemerintah daerah setempat yang memberikan perhatian serius terhadap sector pariwisa dan perikanan.

Baca Juga :  Masyarakat Cukup Respon “Sicantik Cloud”

  “Dari perencanaan yang telah dibuat, bahwa pengembangan kota pantai ini tidak akan mengganggu aktivitas yang ada sekarang, termasuk kegiatan nelayan atau dermaga, malah kalau jadi itu lebih baik dan cukup mendukung,” pungkas Goerge.

  Sekedar diketahui, sesuai dengan perencanaan penataan kota pantai itu akan dimulai dari dekat Pelabuhan Biak hingga dengan Bandar Udara Frans Kaisiepo, dengan panjang dari daratan ke permukaan laut sekitar 50 – 100 meter. (itb/tri)

George Kbarek ( FOTO : Fiktor/Cepos)

BIAK-Desain atau master plan Biak sebagai kota pesisir atau waterfront city dipresentasikan ke sejumlah instansi terkait di Jakarta, salah satunya di Bappenas. Hal tersebut dimaksudkan supaya ada dukungan anggaran untuk pengembangan kota pantai itu. Tak hanya itu, Bappeda Kabupaten Biak Numfor juga telah menyiapkan Amdal tentang desain pengembangan waterfront city tersebut.

  Bahkan, Amdal Waterfront City sudah habis masa waktunya tahun 2020 dan harus diperbaharui lagi. Berbagai upaya untuk mencari dukungan anggaran ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait, termasuk dukungan dari pemerintah Provinsi Papua.

  “Kalau kajiannya sudah dilakukan dan Amdalnya juga sudah ada, untuk Amdal tahun depan juga sudah habis dan perlu diperbaharui lagi,” kata Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Biak Numfor George Kbarek kepada Cenderawasih Pos, kemarin.

Baca Juga :  Pekan Depan, 4 Menteri Rencananya Kunjungi Biak

  Pengembangan kota pantai memang membutuhkan biaya yang cukup besar, bahkan dapat mencapai ratusan miliar. Karenanya, hasil kajian, master plan dan Amdal sudah dipresentasikan di Bappenas dan sejumlah kementerian terkait di Pemerintah Pusat serta dikoordinasikan ke pemerintah Provinsi Papua. Hal tersebut dimaksudkan untuk dukungan dana dari pemerintah pusat untuk pengembangan kota pantai itu.

  “Kami sudah sampaikan di sejumlah kementerian, termasuk di Bappenas. Dokumennya sudah lengkap, kami telah lampirkan Amdal dan master plan termasuk kajian-kajiannya. Jadi kalau pendanaannya dari APBD Kabupaten Biak Numfor saya kira agak sulit, sebab ini membutuhkan biaya cukup besar, bisa sampai ratusan meliar,” ujarnya.

  Pengembangan kota pantai di Biak dinilai sangat tepat dan cukup strategis mengingat Kabupaten Biak Numfor adalah wilayah kepulauan. Selain itu, juga akan mendukung kebijakan pemerintah daerah setempat yang memberikan perhatian serius terhadap sector pariwisa dan perikanan.

Baca Juga :  Masyarakat Cukup Respon “Sicantik Cloud”

  “Dari perencanaan yang telah dibuat, bahwa pengembangan kota pantai ini tidak akan mengganggu aktivitas yang ada sekarang, termasuk kegiatan nelayan atau dermaga, malah kalau jadi itu lebih baik dan cukup mendukung,” pungkas Goerge.

  Sekedar diketahui, sesuai dengan perencanaan penataan kota pantai itu akan dimulai dari dekat Pelabuhan Biak hingga dengan Bandar Udara Frans Kaisiepo, dengan panjang dari daratan ke permukaan laut sekitar 50 – 100 meter. (itb/tri)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya