Namun, Akso berharap aksi tersebut tidak ditunggangi pihak tertentu untuk kepentingan di luar persoalan pendidikan. Ia mengingatkan agar pelajar tidak dijadikan pihak yang terlibat dalam kepentingan lain karena tugas utama mereka adalah belajar.
Pemkab juga menghargai keputusan orang tua yang menerima maupun menolak program tersebut. “Yang menerima manfaat MBG silakan, namun bagi yang orang tuanya tidak setuju walaupun itu satu sekolah, maka kami tidak paksakan,” katanya.
Menurut Akso, sekolah yang seluruh siswanya tidak mendapatkan MBG juga tidak dipermasalahkan. Begitu pula jika hanya terdapat satu atau dua siswa yang orang tuanya menolak, siswa tersebut tidak akan dipaksa menerima makanan MBG.
“Jadi di Yahukimo tidak ada paksaan untuk program MBG harus dilaksanakan di satuan pendidikan semuanya. Kita hargai hak mereka untuk menolak,” tegasnya.
Saat ini, pelaksanaan MBG di sekitar ibu kota Kabupaten Yahukimo masih berjalan dengan cakupan sekitar 20 hingga 30 persen.
Akso mengatakan aspirasi terkait MBG yang disampaikan dalam aksi pelajar telah diteruskan kepada Bupati Yahukimo dan selanjutnya akan disampaikan ke pemerintah pusat. Ia meminta perbedaan sikap mengenai MBG tidak berkembang menjadi tindakan yang memaksakan kehendak kepada pihak lain.
“Kalau tidak mau secara pribadi, jangan disentralisasikan memaksa orang lain juga untuk tidak boleh makan atau memaksa kehendak orang lain. Itu juga salah, melanggar HAM,” pungkasnya. (fia/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Namun, Akso berharap aksi tersebut tidak ditunggangi pihak tertentu untuk kepentingan di luar persoalan pendidikan. Ia mengingatkan agar pelajar tidak dijadikan pihak yang terlibat dalam kepentingan lain karena tugas utama mereka adalah belajar.
Pemkab juga menghargai keputusan orang tua yang menerima maupun menolak program tersebut. “Yang menerima manfaat MBG silakan, namun bagi yang orang tuanya tidak setuju walaupun itu satu sekolah, maka kami tidak paksakan,” katanya.
Menurut Akso, sekolah yang seluruh siswanya tidak mendapatkan MBG juga tidak dipermasalahkan. Begitu pula jika hanya terdapat satu atau dua siswa yang orang tuanya menolak, siswa tersebut tidak akan dipaksa menerima makanan MBG.
“Jadi di Yahukimo tidak ada paksaan untuk program MBG harus dilaksanakan di satuan pendidikan semuanya. Kita hargai hak mereka untuk menolak,” tegasnya.
Saat ini, pelaksanaan MBG di sekitar ibu kota Kabupaten Yahukimo masih berjalan dengan cakupan sekitar 20 hingga 30 persen.
Akso mengatakan aspirasi terkait MBG yang disampaikan dalam aksi pelajar telah diteruskan kepada Bupati Yahukimo dan selanjutnya akan disampaikan ke pemerintah pusat. Ia meminta perbedaan sikap mengenai MBG tidak berkembang menjadi tindakan yang memaksakan kehendak kepada pihak lain.
“Kalau tidak mau secara pribadi, jangan disentralisasikan memaksa orang lain juga untuk tidak boleh makan atau memaksa kehendak orang lain. Itu juga salah, melanggar HAM,” pungkasnya. (fia/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
