Khawatir Jadi ‘Operasi Bisnis Terselubung’
WAROPEN – Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandei, menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pembangunan markas Batalyon TP 860 di Kabupaten Waropen. Menurutnya, pengerahan pasukan dalam jumlah besar tidak sesuai dengan status Waropen sebagai “daerah hijau” yang landai dari sisi gangguan separatis.
Dalam pemaparannya di Musyawarah Besar (Mubes) Masyarakat Adat Waropen, Frits Ramandei menegaskan bahwa Waropen saat ini terpetakan sebagai wilayah yang relatif aman, atau “hijau,” di Papua.
“Kami sudah memetakan mana daerah di Papua… Waropen daerah yang landai atau hijau dari sisi gangguan separatis. Pernah ada, tapi Waropen masih daerah hijau,” jelas Ramandei, sambil membandingkannya dengan Yapen yang berhasil diubah Komnas HAM dari status ‘kuning’ menjadi ‘hijau’.
Ramandei memperingatkan bahwa penempatan Batalyon yang melibatkan pasukan non-organik secara berlebihan di zona hijau justru berpotensi menimbulkan benturan di masyarakat. Penolakan ini muncul dari kekhawatiran adanya motif terselubung.
“Daerah hijau jangan ada pengerahan pasukan yang banyak. Pembangunan Batalyon di Waropen tidak cocok. Jangan sampai ada operasi bisnis, ada by design, [seperti isu] Blok Wabu, yang memang sebagian wilayah ada di Waropen,” tegasnya.
“Kami setuju kehadiran pasukan, tapi sebaiknya pasukan organik. Babinsa itu yang diperkuat tiap kampung dan tiap distrik. Kecuali ini daerah konflik, [baru diperlukan pengerahan besar],” ujarnya.
menggarisbawahi bahwa strategi terbaik adalah melibatkan anak-anak Waropen sendiri, termasuk melalui penyediaan formasi khusus rekrutmen anak Papua untuk mengisi Kodim dan posisi polisi hingga tentara di Indonesia. (il/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
