Selain itu BMD-Dipo juga menyiapkan program kejar paket A, paket B dan paket C untuk mengatasi banyaknya anak putus sekolah dan menekan angka pengangguran. “Saya pikir ini pilihan yang masih logis. Jangan sampai semua digratiskan dan akhirnya pembangunan infrastruktur, kesehatan dan ekonomi kerakyatan tidak tersentuh dengan baik karena anggaran semua terserap untuk membiayai puluhan ribu siswa,” imbuhnya.
Hal lain diutarakan pasang ABR-Harus. Konsepnya juga meringankan dengan meniadakan beberapa item. ABR menyebut jika melihat jumlah siswa di Kota Jayapura yang mencapai 66 ribu lebih maka APBD Kota Jayapura diyakini tidak akan mampu untuk membiayai.
Pasalnya Pemkot bersama DPRD Kota Jayapura telah menetapkan APBD Kota Jayapura tahun 2024 sebesar Rp 1,7 triliun. Anggaran ini masih banyak dipakai untuk belanja pegawai, pembangunan infrastuktur, pendidikan dan kesehatan dan beberapa program strategis lainnya.
“Pendidikan gratis itu menurut kami masih sangat sulit diterapkan,”ungkap mantan Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo. Pasalnya jika semua anggaran difokuskan ke pendidikan gratis tersebut maka banyak sektor pembangunan yang lain dipastikan tidak bisa dilakukan.
Abisai menyebut bahwa salah satu alasan belum bisa dilaksanakan pendidikan gratis bagi semua siswa di Kota Jayapura karena ABPD masih kecil.
“APBD kita tidak mampu dan masih kecil, sehingga kita harus hitung kembali secara baik dan pembagiannya harus merata kesemua program,”ujarnya. Meski demikian dikatakan bahwa untuk anak-anak Port Numbay sendiri diprogramkan bebas biaya pendidikan.
Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan menghitung lagi untuk Anak Asli Papua (OAP) secara keseluruhan. “Kalau anggaran kita cukup baru kita bisa bebaskan semuanya untuk semua siswa di Kota Jayapura,”bebernya.
Yang dicanangkan oleh ABR Harus untuk persoalan pendidikan lebih pada menghapus biaya masuk saat mendaftar disekolah. Lalu pihaknya akan membebaskan uang pendaftaran masuk serta sekolah-sekolah tidak lagi memberikan beban biaya kepada orang tua untuk pendaftaran masuk maupun uang gedung.
“Biaya masuk pertama ini yang kami lihat selalu menjadi beban bagi orang tua. Bayangkan sekali mendaftar harus menyiapkan Rp 2 hingga Rp 5 juta. “Ini nanti saya hapuskan. Ketika saya terpilih menjadi Wali Kota Jayapura semua biaya ini nanti akan ditanggung Pemerintah dan orang tua tidak boleh diberikan beban lagi,”pintanya.
