Melihat Akfitias Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kawasan Terminal Entrop
Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus berbagai hal terkait dengan dokumen perizinan, Pemkot Jayapura telah menghadirkan Mal Pelayanan Publik yang ada di gedung dalam komplek Terminal Entrop. Setelah sekian lama berjalan, lantas sejauh mana efeketifitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat?
Laporan: Roberth Mboik_Jayapura
Kehadiran Mall pelayanan publik (MPP) Jayapura awalnya digadang-gadang dapat memberikan keringanan bagi masyarakat untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan dokumen, perizinan karena itu dapat dilakukan dalam satu gedung. Ini jelas dapat menghemat banyak hal baik uang, tenaga dan juga waktu.
Namun pada kenyataannya, sejak diresmikan, MPP Jayapura ini seperti belum memberikan efek yang signifikan terutama dari sisi kecepatan, kemudahan. Hal ini bisa dibuktikan dengan tingkat kehadiran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.
Namun sebaliknya di kantor-kantor dinas yang memiliki tempat pelayanan di mall itu justru pelayanannya belum dapat terurai secara maksimal. Lantas apa yang menyebabkan MPP ini seperti belum banyak membantu?
Seperti diketahui Mall Pelayanan Publik Jayapura diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, pada 19 Mei 2024 lalu. Fasilitas Mall pelayanan publik ini merupakan yang pertama di tanah Papua dan letaknya sangat strategis di tengah Kota Jayapura, tepatnya di area Terminal Tipe A Jalan Kelapa 2 Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.
Total ada 24 Kementrian Lembaga dan OPD yang sudah masuk di MPP tersebut, dengan 100 jenis pelayanan yang disediakan bagi masyarakat Kota Jayapura. Namun dari semua Kementerian lembaga dan OPD yang ada, ternyata belum semuanya maksimal untuk melakukan pelayanan di MPP itu.
Untuk memastikan berjalan tidaknya pelayanan di MPP itu Cenderawasih Pos mencoba untuk melakukan peninjauan dan pengamatan secara langsung di MPP Jayapura itu. Namun dari semua stand yang ada, yang cukup nampak ada aktifitas pelayanannya hanya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura.
Di sana ada beberapa pelayanan yang dilakukan, misalnya pencetakan dokumen akta kelahiran dan kartu keluarga. Namun untuk pencetakan KTP elektronik masih dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan beberapa Kelurahan yang sudah memiliki fasilitas pencetakan KTP elektronik.
Sementara itu beberapa OPD lainnya terlihat masih sepi, bahkan tidak ada petugas di sana. Begitu juga dengan aktivitas pada stand Kementerian lembaga yang ditempatkan di mall pelayanan terpadu terlihat tampak sepi, tanpa ada pelayanan meskipun ada beberapa petugas yang stand by.
“Memang stand kita bertambah tetapi pelayanan belum maksimal 100%, ada beberapa OPD yang sudah ada stand, tetapi belum beraktivitas. Pelayanan mereka seperti mengeluarkan rekomendasi,” kata penanggung jawab Mall pelayanan Terpadu Kota Jayapura, Filep Hamadi, Kamis (19/9).
Ada banyak faktor yang mempengaruhi belum maksimalnya pelayanan di mall pelayanan publik Jayapura itu. Misalnya pelayanan yang masih dilakukan di kantor dinas dan juga di mall pelayanan terpadu. Menurutnya berdasarkan penjelasan dari beberapa OPD, tempat pelayanan yang ada di MPP itu belum memadai, sehingga pelayanan masih lebih diutamakan di masing-masing kantor dinas.
“Sampai saat ini mungkin terkait dengan administrasi mereka yang belum siap, karena tempat yang dibawa itu menurut mereka belum memadai yang kita siapkan. Tetapi ya itu pengertian mereka. Jarak antara pimpinan dan staf yang mengelola MPP, itu juga belum ada titik temu dari mereka. Mereka belum dapat dia punya model untuk bagaimana menyambungkan di APO dengan kantor otonom di atas,” ujar Filep Hamadi.
Sementara yang sudah mulai membuka dan melakukan pelayanannya seperti Dinas Perhubungan, Dinas PTSP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, DLHK, kemudian dari Polresta Balai POM, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, imigrasi, Kejari, BNN, PLN, PDAM, Samsat.
Menurutnya bisa saja pelayanan OPD maksimal di MPP, andaikata pelayanan untuk mengeluarkan rekomendasi dari masing-masing OPD ini tidak lagi membuka loket di kantor dinasnya. Dengan demikian pemohon atau masyarakat yang hendak melakukan pengurusan perizinan dan non perizinan bisa langsung ke MPP.
Sama halnya juga hal itu mesti diterapkan pada pelayanan BUMN dan kementerian lembaga yang ada di MPP tersebut. Setiap bulan jika dihitung pelayanannya itu ada sekitar 400-an yang dilakukan dan itu didominasi oleh Disdukcapil Kota Jayapura.
“Misalnya kita punya teman-teman dari PDAM, kemudian yang dari Samsat yang biasa keliling dengan mobil. Demikian juga Polres biasa keliling dengan mobilnya melayani di depan PTC juga untuk pengurusan SIM mungkin dia bisa lebih fokus ke MPP.” ujarnya. (*)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos