Ditanya DPR Bisa Apa hingga Singgung Pejabat BPN yang Sulit Ditemui

“Kalau kasi bantuan, temu warga kemudian tinjau-tinjau itu diposting kami pikir tidak kena. Sudah lama yang begitu dan saya yakin tidak mengangkat. Coba setiap tiga bulan diposting apa saja kerja-kerja partai ini. Solusi konkret yang sudah dilakukan itu apa saja, itu lebih mengena,” sarannya.

Lainnya menyinggung soal status kawasan Muara Tami yang di era Presiden Soeharto dulunya menjadikan ini kawasan pertanian dan perkebunan namun kini berubah menjadi kawasan pemukiman. DPR diingatkan jangan lalai dan akhirnya lupa untuk mencermati status tersebut dikaitkan dengan pembangunan berwawasan lingkungan tadi. “Jangan banjir, got tersumbat baru kita pikir aturannya,” singgung Andre.

Disini juga disinggung soal sulitnya pejabat ditemui, salah satunya pejabat BPN. Wartawan menganggap banyak masalah pertanahan yang harus dijawab dan dituntaskan oleh BPN namun hingga kini dirasa lebih mudah bertemu malaikat ketimbang pejabat BPN.
Penyampaian ini langsung disambut Imam Khoiri bahwa ia juga pernah mengalami kesulitan.

Baca Juga :  Surat Sidi, Surat Baptis dan Surat Nikah Dicetak Disini, Kini Sisa Tiga Mesin

“Dulu saya juga alami masalah di BPN dan saya pikir dimana-mana BPN ini masalahnya sama lambat dan sulit. Kemarin kami harus memberi warning barulah ditangani dan sekarang terjadi juga di Sulawesi antara pak Jusuf Kalla dan Lippo. Ini paus ketemu paus,” ungkap Imam.

Imam menyatakan bahwa meski PKS memiliki satu fraksi, namun pihaknya tetap membutuhkan banyak masukan. “Kami bukan tahu semua jadi tolong kami dibantu juga, kalau memang krusial silahkan buat dalam bentuk laporan kemudian serahkan ke kami agar kami bisa men-drive nya ke anggaran nanti,” katanya.

“Kalau kasi bantuan, temu warga kemudian tinjau-tinjau itu diposting kami pikir tidak kena. Sudah lama yang begitu dan saya yakin tidak mengangkat. Coba setiap tiga bulan diposting apa saja kerja-kerja partai ini. Solusi konkret yang sudah dilakukan itu apa saja, itu lebih mengena,” sarannya.

Lainnya menyinggung soal status kawasan Muara Tami yang di era Presiden Soeharto dulunya menjadikan ini kawasan pertanian dan perkebunan namun kini berubah menjadi kawasan pemukiman. DPR diingatkan jangan lalai dan akhirnya lupa untuk mencermati status tersebut dikaitkan dengan pembangunan berwawasan lingkungan tadi. “Jangan banjir, got tersumbat baru kita pikir aturannya,” singgung Andre.

Disini juga disinggung soal sulitnya pejabat ditemui, salah satunya pejabat BPN. Wartawan menganggap banyak masalah pertanahan yang harus dijawab dan dituntaskan oleh BPN namun hingga kini dirasa lebih mudah bertemu malaikat ketimbang pejabat BPN.
Penyampaian ini langsung disambut Imam Khoiri bahwa ia juga pernah mengalami kesulitan.

Baca Juga :  Ingin Kuliah ke Kuliah Negeri, Nabung Untuk Bisa Beli Laptop

“Dulu saya juga alami masalah di BPN dan saya pikir dimana-mana BPN ini masalahnya sama lambat dan sulit. Kemarin kami harus memberi warning barulah ditangani dan sekarang terjadi juga di Sulawesi antara pak Jusuf Kalla dan Lippo. Ini paus ketemu paus,” ungkap Imam.

Imam menyatakan bahwa meski PKS memiliki satu fraksi, namun pihaknya tetap membutuhkan banyak masukan. “Kami bukan tahu semua jadi tolong kami dibantu juga, kalau memang krusial silahkan buat dalam bentuk laporan kemudian serahkan ke kami agar kami bisa men-drive nya ke anggaran nanti,” katanya.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya