Menakar Pemahaman Capres Soal Konflik Papua dari Pelaksanaan Debat Capres Perdana
Debat Capres perdana yang berlangsung di Gedung KPU Jakarta Pusat, Senin Lalu tampak mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan pengamat, mulai akademisi hingga praktisi Hukum
Laporan: Karolus Daot_Jayapura.
Dr. Anthon Raharusun, SH.,MH, selaku Ketua DPC Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura menyampaikan tema debat Capres yang perdana kemarin, yaitu Hukum dan HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi. dan Penguatan Demokrasi.
Terkait Hukum dan HAM di Papua, masing masing Capres memang membicarakan terkait persoalan HAM dan Politik di Papua. Hanya saja menurut praktisi hukum itu, hal yang tidak disampaikan oleh para Capres terkait upaya pemberantasan Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) di Papua.
Hal ini menurutnya menjadi persoalan dasar di Papua yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah terdahulu. Sehingga yang terjadi benang kusut yang ada ini belum dapat diurai dengan baik.
Padahal dengan jumlah dan kapasitas yang dimiliki oleh KKB ini, harusnya pemerintah bisa dengan mudah memberantas. Ironisnya justru menjadi persoalan utama yang tidak dapat diatasi, sehingga yang terjadi masyarakat sipil menjadi korban. Sayang hal ini tidak diperhatikan secara serius, padahal tindakan keji KKB, menurut Anton bagian dari pelanggaran HAM.
Nahasnya kata pengacara senior itu, negara sangat lemah memberantas KKB, bahkan oknum oknum tertentu menjadikan Papua sebagai ladang proyek. “Kenapa demikian saya sampaikan begitu, karena kalau kita lihat secara pertahanan keamanan negara kita ini tidak kekurangan, tapi kenapa sampai hari ini mereka tidak bisa memberantas KKB yang jumlahnya sedikit,” bebernya, Jumat (15/12).
Padahal jika hal itu tidak dijadikan ladang proyek oleh para oknum, mungkin saja persoalan perbedaan pandangan idelogi di Papua ini tidak akan terjadi, sehingga tentunya pembangunan di tanah Papua boleh berjalan dengan pesat.
Oleh sebabnya menurut Dosen Pascasarjana pada STIH Biak itu, para Capres yang sekarang ini harusnya mempunyai ide itu, dan jika hal itu berani disampaikan dalam debat kemarin mungkin saja menjadi esensi bagi masyarakat untuk menaikan elektabilitas para Capres.
“Memang kita lihat kemarin masing masing capres punya penekanan terkait perosalan HAM di Papua, tapi kita tidak melihat adanya langkah konkret dari masing masing capres untuk mengatasi perosalan HAM di papua,” ujarnya.
Sementara terkait persoalan Politik, khususnya di Papua, Anthon menilai politik di Papua terjadi karena adanya politik lokal.
Jika politik lokal itu bisa diatasi, maka tentu memberi dampak pada perkembangan pembangunan dan juga prtumbuhan ekomomi yang ada. Namun karena hal itu terus saja terjadi sehingga persoalan lainpun perlahan muncul.
“Politik lokal ini jangan dianggap remeh, karena jika terus tidak diatasi, maka akan berindikasi pada perosalan bangsa,” katanya.
