Erlin menambahkan alasan benda bersejarah itu dipindahkan ke Cibinong, Jawa Barat, tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk penyimpan, tetapi juga sebagai tempat pusat riset arkeologi bagi semua orang. Karena itu, masyarakat di seluruh Indonesia dapat mengunjungi dan menempuh ilmu di daerah itu. Ia menyebut kebijakan itu dilakukan oleh BRIN Pusat, sementara itu, ia bersama rekan-rekan hanya sebagai pelaksana di lapangan.
“Alasan lain adalah perawatan, sehingga benda-benda arkeologi yang ada di sini tidak ada perawatannya, jadi semua perawatan akan terkonsentrasi di satu tempat. Kami hanya sebagai pelaksana di lapangan, kalau ingin lebih jauh untuk mengetahuinya bisa hubungi pengambil kebijakan di Jakarta,” terangnya.
Untuk pemindahan tersebut, Erlin sampaikan bahwa sudah masuk dalam program kegiatan BRIN. Untuk Papua akan dijadwalkan pada bulan Desember 2024 mendatang dan beberapa wilayah lainnya telah melakukan hal itu seperti di KKE Gedong kuning Yogyakarta, Laboratorium Arkeologi Gunung Sewu, Pacitan Jawa Timur, Laboratorium Arkeologi Plawangan Rembang Jawa Tengah.
Selain itu, Laboratorium Arkeologi Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, PKB Palembang, Sumatera Selatan, PKB Denpasar, Penyimpanan Artefak Gianyar dan Gilimanuk, Bali, Tempat Penyimpanan Artefak Ruteng, Manggarai Flores, NTT, KKB Medan, Sumatera Utara, Laboratorium Arkeologi Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, KKB Banjarbaru Kalimantan Selatan, KKB Makassar, Sulawesi Selatan, KKB Manado, Sulawesi Utara, KKB Ambon dan Pulau Banda, Maluku serta KKB Jayapura, Papua yang di Jadwalkan BRIN diangkut pada 16 Desember 2024.
Lebih lanjut Erlin sampaikan bahwa, terkait dengan rencana pemindahan semua koleksi benda-benda arkeologi Papua ke Cibinong itu. Tidak sedikit masyarakat Papua dari berbagai lapisan yang menolak dengan rencanan BRIN tersebut. Di satu sisi ia tidak bisa menolak dengan itu, karena yang mengambil kebijakan ada di pusat.
Ia mengaku, Itu merupakan posisi sulit pihaknya di daerah. Di lain sisi tidak tega apabila rencana itu nantinya akan terjadi. Tetapi mau bagaimana lagi, semua keputusan ada di BRIN pusat. Ia berharap peran pemerintah dan lembaga terkait untuk sama-sama mencari solusi. Erlin menyebut BRIN akan membuka pintu bagi dinas dan lembaga terkait dan juga masyarakat untuk berdialog atau berdiskusi bersama untuk mencari jalan keluar.
