Menurutnya tindakan itu seharusnya tidak pantas dilakukan oleh anggota PGRI. Seperti diketahui jumlah anggota PGRI sejak tahun 2018 hingga 2025 sebanyak 35.483 orang. Jumlah tersebut termasuk di tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
“Masalah yang paling urgen yang kami hadapi adalah pertama, bapak/ibu guru terlalu sibuk dengan tugas dan tanggung jawab sehingga mereka kurang melihat pentingnya organisasi,” ungkapnya.
Kemudian yang kedua, kata Nomensen, PGRI kurang ada perhatian dari pemerintah provinsi Papua mulai dari Gubernur, Bupati dan walikota yang tidak memiliki kepedulian terhadap pengurus PGRI, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
Nomensen menyampaikan itu karena dirinya sangat perhatian dengan pendidikan di Papua. Oleh karenanya, ia berharap kepada gubernur dan bupati/walikota terpilih nantinya untuk lebih memperhatikan organisasi itu (PGRI) kedepannya.
“Pengurus PGRI provinsi Papua baik di tingkat provinsi maupun sampai di tingkat kabupaten/kota kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Itu kendala yang paling besar!,” jelas Nomensen dengan tegas.
Dari pantauan Cenderawasih Pos di lokasi Konferensi yang diikuti ratusan pengurus anggota PGRI se-Provinsi Papua baik yang hadir langsung maupun yang ikut secara daring. Acara dibuka oleh Ketua PGRI pusat Prof. Dr. Unifa Rosyidi, M.Pd melalui aplikasi zoom meeting, Kamis (6/2).
Dalam keterangannya melalui zoom meeting Ketua Umum PGRI menyambut baik dan mensupport penyelenggaraan Konferensi Provinsi PGRI Papua yang ke 23. Menurut Rosyidi, melalui konferensi yang tengah diselenggarakan itu PGRI mewujudkan komitmen, merekatkan kekompakan, soliditas dan solidaritas antar anggota PGRI sehingga bisa bekerjasama bahu membahu dan bergotong-royong guna menyongsong kemajuan dunia pendidikan di provinsi Papua.
Kepada pengurus PGRI dan insan guru di Papua Rosyidi pesan agar pendidikan, kedepannya bisa menjadi lebih baik dan diutamakan.
Menurutnya tindakan itu seharusnya tidak pantas dilakukan oleh anggota PGRI. Seperti diketahui jumlah anggota PGRI sejak tahun 2018 hingga 2025 sebanyak 35.483 orang. Jumlah tersebut termasuk di tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
“Masalah yang paling urgen yang kami hadapi adalah pertama, bapak/ibu guru terlalu sibuk dengan tugas dan tanggung jawab sehingga mereka kurang melihat pentingnya organisasi,” ungkapnya.
Kemudian yang kedua, kata Nomensen, PGRI kurang ada perhatian dari pemerintah provinsi Papua mulai dari Gubernur, Bupati dan walikota yang tidak memiliki kepedulian terhadap pengurus PGRI, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
Nomensen menyampaikan itu karena dirinya sangat perhatian dengan pendidikan di Papua. Oleh karenanya, ia berharap kepada gubernur dan bupati/walikota terpilih nantinya untuk lebih memperhatikan organisasi itu (PGRI) kedepannya.
“Pengurus PGRI provinsi Papua baik di tingkat provinsi maupun sampai di tingkat kabupaten/kota kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Itu kendala yang paling besar!,” jelas Nomensen dengan tegas.
Dari pantauan Cenderawasih Pos di lokasi Konferensi yang diikuti ratusan pengurus anggota PGRI se-Provinsi Papua baik yang hadir langsung maupun yang ikut secara daring. Acara dibuka oleh Ketua PGRI pusat Prof. Dr. Unifa Rosyidi, M.Pd melalui aplikasi zoom meeting, Kamis (6/2).
Dalam keterangannya melalui zoom meeting Ketua Umum PGRI menyambut baik dan mensupport penyelenggaraan Konferensi Provinsi PGRI Papua yang ke 23. Menurut Rosyidi, melalui konferensi yang tengah diselenggarakan itu PGRI mewujudkan komitmen, merekatkan kekompakan, soliditas dan solidaritas antar anggota PGRI sehingga bisa bekerjasama bahu membahu dan bergotong-royong guna menyongsong kemajuan dunia pendidikan di provinsi Papua.
Kepada pengurus PGRI dan insan guru di Papua Rosyidi pesan agar pendidikan, kedepannya bisa menjadi lebih baik dan diutamakan.
