“Dari sisi sebaran ekonomi, lapangan usaha di Papua masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Sementara daerah seperti Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kepulauan Yapen, Waropen, dan Kabupaten Supiori masih memiliki aktivitas usaha yang terbatas, sehingga potensi investasi belum berkembang optimal,” ujar Karsudi, saat ditemui Cenderawasih Pos, di ruang kerjanya, Jumat (2/1).
Permasalahan lain yang turut memengaruhi minat investor adalah proses perizinan yang dinilai masih rumit dan memakan waktu. Layanan perizinan yang belum efektif menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Papua untuk menciptakan sistem perizinan yang cepat, mudah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Perizinan yang cepat, mudah, dan murah sangat menentukan daya tarik investasi di Papua,” ungkapnya.
Selain perizinan, persoalan kepastian hak atas tanah menjadi tantangan utama yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. Kuatnya sistem adat dan hak ulayat di Papua sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor, terutama dalam investasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Papua menilai penyelesaian persoalan tanah harus menjadi perhatian serius seluruh pihak agar investasi dapat masuk secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
“Faktor keamanan juga turut memengaruhi iklim investasi. Pentingnya menciptakan kondisi keamanan yang kondusif agar investor merasa aman untuk berinvestasi dalam jangka panjang di Papua,” katanya.
Selain itu, daya saing tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua menjadi faktor penting dalam menarik investasi. Saat ini, kemampuan teknis tenaga kerja lokal masih perlu ditingkatkan agar mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja ketika investasi masuk ke Papua.
Dalam rangka meningkatkan investasi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satunya melalui promosi investasi, baik untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).
