“Dampak penilaian WHO terhadap negara adakah ketika cakupan tidak naik, artinya masih ada potensi penyebaran polio, dan jika Indonesia tidak mencapai 95 persen vaksinasi polio dan masih dinyatakan rawan polio. Tidak bisa diizinkan berangkat ke luar negeri, sebab persyaratan ke luar negeri adalah negara harus bebas dari polio dan itu dinyatakan oleh badan kesehatan dunia,” terang Robby.
Lantas apa yang menjadi kendala pemberian vaksin polio di Papua? Robby menerangkan, kali ini tidak serumit dulu. Sebab pasca DOB, Papua hanya memiliki 8 daerah kabupaten dan 1 kota. Dan 9 kabupaten/kota itu masih bisa dijangkau.
Robby juga meyakini bahwa di setiap daerah di Papua sudah ada Puskesmas atau pelayanan kesehatan lainnya yang memiliki tenaga kesehatan. “Jika dalam evaluasi kami, pelaksanaan di lapangan ada yang mengalami kendala, maka kami turun langsung ke daerah tersebut untuk mengeceknya dan mencari tahu apa kendalanya,” kata Robby.
“Papua hari ini berbeda dengan Papua yang dulu, sekarang persoalannya tidak seperti dulu. Yang terpenting adalah support dan dukungan dari tingkat pimpinan seperti gubernur, bupati, walikota, para kepala perangkat daerah, tokoh masyarakat dan adat yang menentukan,” sambungnya.
Robby juga mengklaim stok vaksin polio untuk Papua aman tanpa kendala. Dan jika ingin vaskin bisa tercapai di Papua maka dibutuhkan peran serta dan dukungan dari seluruh pihak termasuk masyarakat.
Robby sendiri menargetkan 95 persen cakupan vaksinasi polio. Artinya anak-anak di masing-masing wilayah entah itu kampung, distrik, kabupaten dan provinsi dipastikan sudah divaksinasi polio dua tetes.
“Orang tua diimbau ikut berpartisipasi mengantarkan anak anak mereka ke pelayanan kesehatan untuk diberikan vaksin Polio,” pungkasnya. (*/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
