Lebih lanjut Ilham, sampaikan bahwa, lewat sinema aksi ini akan menjadi momentum bagi kita untuk memberantas korupsi di Papua mengingat tingginya angka kasus korupsi. Tak hanya itu ini juga menjadi momen penting untuk menyebarkan nilai-nilai antikorupsi. Seperti kita ketahui bersama kata dia kasus korupsi di Papua terus meningkat, termasuk penyelewengan dana Otonomi Khusus (Otsus) dan anggaran PON XX Papua, yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu Koordinator Bidang Kemasyarakatan ForPAK Papua, Eirene Margaretha Waromi melihat ini bentuk sosialisasi sederhana namun penting untuk mengedukasi publik tentang budaya antikorupsi dan integritas serta penyadaran dan edukasi sangat diperlukan agar masyarakat menjadi berintegritas,” ujar Eirene. Dia meyakini jika masyarakat dan pemerintahnya berintegritas, tujuan pembangunan nasional seperti kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan pelayanan publik yang baik dapat tercapai sesuai amanat UUD 1945.
“Kami targetkan bahwa semua masyarakat juga pasti diundang untuk berpartisipasi dalam gerakan membangun Papua yang bebas dari korupsi,” tutupnya. Sementara Petronela Meraudje yang juga menjadi salah satu narasumber memberi contoh kecil dimana terlambat bangun kemudian terlambat ke kantor adalah bagian dari korupsi. “Hanya mentuknya waktu. Harusnya ia bisa tepat waktu sampai di kantor dan mengerjakan tugas dan tanggungjawab namun karena terlambat akhirnya banyak hal terganggu. Padahal itu ulah sendiri tapi dampaknya merugikan orang banyak,” imbuhnya. (*)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Lebih lanjut Ilham, sampaikan bahwa, lewat sinema aksi ini akan menjadi momentum bagi kita untuk memberantas korupsi di Papua mengingat tingginya angka kasus korupsi. Tak hanya itu ini juga menjadi momen penting untuk menyebarkan nilai-nilai antikorupsi. Seperti kita ketahui bersama kata dia kasus korupsi di Papua terus meningkat, termasuk penyelewengan dana Otonomi Khusus (Otsus) dan anggaran PON XX Papua, yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu Koordinator Bidang Kemasyarakatan ForPAK Papua, Eirene Margaretha Waromi melihat ini bentuk sosialisasi sederhana namun penting untuk mengedukasi publik tentang budaya antikorupsi dan integritas serta penyadaran dan edukasi sangat diperlukan agar masyarakat menjadi berintegritas,” ujar Eirene. Dia meyakini jika masyarakat dan pemerintahnya berintegritas, tujuan pembangunan nasional seperti kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan pelayanan publik yang baik dapat tercapai sesuai amanat UUD 1945.
“Kami targetkan bahwa semua masyarakat juga pasti diundang untuk berpartisipasi dalam gerakan membangun Papua yang bebas dari korupsi,” tutupnya. Sementara Petronela Meraudje yang juga menjadi salah satu narasumber memberi contoh kecil dimana terlambat bangun kemudian terlambat ke kantor adalah bagian dari korupsi. “Hanya mentuknya waktu. Harusnya ia bisa tepat waktu sampai di kantor dan mengerjakan tugas dan tanggungjawab namun karena terlambat akhirnya banyak hal terganggu. Padahal itu ulah sendiri tapi dampaknya merugikan orang banyak,” imbuhnya. (*)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
