Sunday, April 28, 2024
30.7 C
Jayapura

Pendaftaran Calon Ketua BPD PHRI Papua Resmi Dibuka

JAYAPURA – Badan Pimpinan Daerah Hotel dan Restoran Indonesia (BPD-PHRI) Provinsi Papua menggelar Press Conference Musda IX BPD PHRI Provinsi Papua terkait Pendaftaran Calon Ketua BPD PHRI Papua periode 2022 – 2027 di Grand Abe Hotel, Selasa (12/7)

Berkaitan dengan agenda pemilihan ketua BPD-PHRI Provinsi Papua periode 2022-2027 maka Panitia Pelaksana (OC) Musda IX PHRI BPD Provinsi Papua mengumumkan sejak Selasa (12/7) pembukaan pendaftaran calon ketua BPD-PHRI Papua terbuka dan dibuka untuk segenap pelaku usaha perhotelan dan restoran yang memenuhi syarat dan memiliki komitmen utnum menjalankan organisasi sesuai amanat AD/ART PHRI.

Ketua Organizing Comittee BPDH PHRI Provinsi Papua yang diwakili Wakil Ketua 1 Carya mengatakan, panitia pelaksana Musda IX PHRI BPD Provinsi Papua meminta dukungan semua pihak agar MUSDA IX BPD PHRI Provinsi Papua dapat berjalan dengan aman dan sukses, dan semoga PHRI Provinsi Papua kedepan dapat menjadi mitra pembangunan bagi pemerintah daerah dan seluruh pihak lainnya di seluruh wilayah Provinsi Papua untuk bersama sama membangun dan memajukan industri pariwisata di tanah Papua.

Baca Juga :  Permintaan Bahan Bangunan Meningkat

Sementara itu menurut Ketua Steering Committee, Musriadi untuk menjadi Calon Ketua BPD PHRI Papua periode 2022 – 2027 diperlukan syarat sesuai Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga (ART) PHRI.

Persyaratan Calon Ketua BPD PHRI antara lain, WNI (Pria/Wanita), sehat jasmani rohani, diutamakan berdomisili dalam wilayah kedudukan BPD, pemilik Badan Usaha Perhotelan atau Restoran jika ada, juga dapat diberikan kepada orang yang mendapat mandat tertulis dari pemilik perhotelan atau restoran, pernah menjabat sebagai pengurus BPP/BPD/Ketua BPC PHRI, kecuali mendapat persetujuan dari BPP PHRI, bersedia dan berdedikasi tinggi dan mempunyai waktu bagi anghota dan organisasi PHRI sesuai ART PHRI, dan Badan Usaha Perhotelan atau restoran yang dimiliki harus mempunyai STA (Sertifikat Tanda Anggota) penuh yang dikeluarkan oleh BPP.

Lanjut Musriadi mengatakan Musda rencananya akan diselenggarakan di Kota Jayapura secara offline karena sebagian besar anggota atau properti di Provinsi Papua ada di Jayapura.

Baca Juga :  Ada yang Bersyukur Dengan Aksi Demo

“Kami harapkan sekarang dan seterusnya PHRI menjadi organisasi yang sesuai dengan AD ART secara program dan keanggotaan yang jalan,” ujar Musriadi.

Dr. Yuno Abeta Lahay sebagai Karateker Ketua PHRI Provinsi Papua mengatakan untuk badan usaha perhotelan dan restoran cukup mendaftarkan properti ke PHRIonline.com untuk mendapatkan STA.

Dikatakan kategori anggota PHRI ada 2 yakni anggota penuh yang terdiri dari restoran, hotel, dan lembaga pendidikan parisiwata. Dan Anggora Afiliasi yang terdiri organisasi parisiwata dan organisasi profesi.

“Untuk MUSDA kali ini Anggota Penuh memiliki hak suara, sedangkan Anggota Afiliasi hanya menjadi peserta, Kami berharap semua hotel dan restoran di papua bisa menjadi anggota, ini kan masih ada waktu untuk ke MUSDA sehingga kami bisa menyelenggarakan MUSDA secara maksimal dan transparan,” Pungkasnya. (CR-268/gin)

JAYAPURA – Badan Pimpinan Daerah Hotel dan Restoran Indonesia (BPD-PHRI) Provinsi Papua menggelar Press Conference Musda IX BPD PHRI Provinsi Papua terkait Pendaftaran Calon Ketua BPD PHRI Papua periode 2022 – 2027 di Grand Abe Hotel, Selasa (12/7)

Berkaitan dengan agenda pemilihan ketua BPD-PHRI Provinsi Papua periode 2022-2027 maka Panitia Pelaksana (OC) Musda IX PHRI BPD Provinsi Papua mengumumkan sejak Selasa (12/7) pembukaan pendaftaran calon ketua BPD-PHRI Papua terbuka dan dibuka untuk segenap pelaku usaha perhotelan dan restoran yang memenuhi syarat dan memiliki komitmen utnum menjalankan organisasi sesuai amanat AD/ART PHRI.

Ketua Organizing Comittee BPDH PHRI Provinsi Papua yang diwakili Wakil Ketua 1 Carya mengatakan, panitia pelaksana Musda IX PHRI BPD Provinsi Papua meminta dukungan semua pihak agar MUSDA IX BPD PHRI Provinsi Papua dapat berjalan dengan aman dan sukses, dan semoga PHRI Provinsi Papua kedepan dapat menjadi mitra pembangunan bagi pemerintah daerah dan seluruh pihak lainnya di seluruh wilayah Provinsi Papua untuk bersama sama membangun dan memajukan industri pariwisata di tanah Papua.

Baca Juga :  Februari, Gabungan 3 Kota di Papua Inflasi 0,53 Persen

Sementara itu menurut Ketua Steering Committee, Musriadi untuk menjadi Calon Ketua BPD PHRI Papua periode 2022 – 2027 diperlukan syarat sesuai Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga (ART) PHRI.

Persyaratan Calon Ketua BPD PHRI antara lain, WNI (Pria/Wanita), sehat jasmani rohani, diutamakan berdomisili dalam wilayah kedudukan BPD, pemilik Badan Usaha Perhotelan atau Restoran jika ada, juga dapat diberikan kepada orang yang mendapat mandat tertulis dari pemilik perhotelan atau restoran, pernah menjabat sebagai pengurus BPP/BPD/Ketua BPC PHRI, kecuali mendapat persetujuan dari BPP PHRI, bersedia dan berdedikasi tinggi dan mempunyai waktu bagi anghota dan organisasi PHRI sesuai ART PHRI, dan Badan Usaha Perhotelan atau restoran yang dimiliki harus mempunyai STA (Sertifikat Tanda Anggota) penuh yang dikeluarkan oleh BPP.

Lanjut Musriadi mengatakan Musda rencananya akan diselenggarakan di Kota Jayapura secara offline karena sebagian besar anggota atau properti di Provinsi Papua ada di Jayapura.

Baca Juga :  Operasional Pasar Baru Youtefa  Ramai Pada Malam Hari

“Kami harapkan sekarang dan seterusnya PHRI menjadi organisasi yang sesuai dengan AD ART secara program dan keanggotaan yang jalan,” ujar Musriadi.

Dr. Yuno Abeta Lahay sebagai Karateker Ketua PHRI Provinsi Papua mengatakan untuk badan usaha perhotelan dan restoran cukup mendaftarkan properti ke PHRIonline.com untuk mendapatkan STA.

Dikatakan kategori anggota PHRI ada 2 yakni anggota penuh yang terdiri dari restoran, hotel, dan lembaga pendidikan parisiwata. Dan Anggora Afiliasi yang terdiri organisasi parisiwata dan organisasi profesi.

“Untuk MUSDA kali ini Anggota Penuh memiliki hak suara, sedangkan Anggota Afiliasi hanya menjadi peserta, Kami berharap semua hotel dan restoran di papua bisa menjadi anggota, ini kan masih ada waktu untuk ke MUSDA sehingga kami bisa menyelenggarakan MUSDA secara maksimal dan transparan,” Pungkasnya. (CR-268/gin)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya