JAYAPURA – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua,Drs.Burhani AS, M.M., mengatakan, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Sosial menyalurkan BLT BBM kepada 20,65 juta KPM seluruh Indonesia dan khusus untuk Provinsi Papua terdapat 269.137 KPM dengan besaran Rp 150.000/bulan.
“Penyaluran BLT BBM di Provinsi Papua saat ini sampai 30 September 2022 telah disalurkan Rp 80.741 miliar kepada 269.137 KPM. BLT BBM ini disalurakan di Dinas Sosial,” ujarnya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (3/11) kemarin.
Lanjutnya, pemberian BLT BBM ini diharapkan bisa membantu masyarakat Papua yang mengalami dampak kenaikan BBM.
Ada kewajiban kepada seluruh Pemda berdasarkan PMK 134 untuk mengalokasikan dananya sebesar minimal 2% untuk bantuan sosial.
Diakuinya, untuk kebijakan penyesuaian harga BBM tidak terlalu berdampak terhadap masyarakat dikarenakan kondisi pra-kebijakan yang cenderung relatif mahal, jadi sebelum kebijakan penyesuaian harga BBM, di beberapa tempat, BBM di Papua sudah mahal, jadi tidak begitu berdampak.
Ditambahkan, cuma saat ini yang menjadi perhatian bersama adalah antrian di SPBU, terutama untuk Pertalite dan Solar. (ana/ary)
JAYAPURA – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua,Drs.Burhani AS, M.M., mengatakan, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Sosial menyalurkan BLT BBM kepada 20,65 juta KPM seluruh Indonesia dan khusus untuk Provinsi Papua terdapat 269.137 KPM dengan besaran Rp 150.000/bulan.
“Penyaluran BLT BBM di Provinsi Papua saat ini sampai 30 September 2022 telah disalurkan Rp 80.741 miliar kepada 269.137 KPM. BLT BBM ini disalurakan di Dinas Sosial,” ujarnya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (3/11) kemarin.
Lanjutnya, pemberian BLT BBM ini diharapkan bisa membantu masyarakat Papua yang mengalami dampak kenaikan BBM.
Ada kewajiban kepada seluruh Pemda berdasarkan PMK 134 untuk mengalokasikan dananya sebesar minimal 2% untuk bantuan sosial.
Diakuinya, untuk kebijakan penyesuaian harga BBM tidak terlalu berdampak terhadap masyarakat dikarenakan kondisi pra-kebijakan yang cenderung relatif mahal, jadi sebelum kebijakan penyesuaian harga BBM, di beberapa tempat, BBM di Papua sudah mahal, jadi tidak begitu berdampak.
Ditambahkan, cuma saat ini yang menjadi perhatian bersama adalah antrian di SPBU, terutama untuk Pertalite dan Solar. (ana/ary)
