JAYAPURA- Rencana aksi demo yang rencana digelar 1 April 2022 dengan seruan aksi, Petisi Rakyat Papua (PRP) menolak daerah otonomi baru di Papua diharapkan tidak digelar karena dapat mengganggu ktivitas, ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kota Jayapura.
Berkaitan dengan beredarnya selebaran seruan aksi tanggal 1 April 2022 di Kota Jayapura, sebagai Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., mengimbau kepada setiap warga Kota Jayapura untuk selalu patuh dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Saya meminta dengan hormat baik kepada individu maupun kelompok untuk tidak lakukan seruan serta rencana penggalangan massa dalam bentuk apapun yang tujuan pelaksanaannya berpotensi mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat di wilayah Kota Jayapura. Seruan demo atau long march yang direncanakan tanggal 1 April 2022, saya minta untuk tidak dilaksanakan, karena akan mengganggu aktivitas, ketertiban dan ketentraman masyarakat Kota Jayapura,” tegas orang nomor 1 di Kota Jayapura kepada Cenderawasih Pos, Rabu (30/3)
Kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano juga mengimbau dan mengajak untuk tidak terpengaruh dengan seruan serta ajakan untuk aksi tersebut. “Mari sama-sama kita jaga situasi dan kondisi Kota Jayapura ini untuk selalu tenang, damai dan nyaman, untuk semua warga Kota. Ini kita punya rumah besar, kita semua, kita yang hidup disini, kita yang harus jaga tempat ini, supaya selalu aman dan damai,” pintanya.
Terkait dengan rencana aksi massa tersebut, Wali Kota Benhur Tomi Mano, meminta aparat Kepolisian untuk tidak mengizinkan aksi-aksi tersebut. Karena hal itu menurutnya akan sangat mengganggu aktivitas di segala bidang, baik pendidikan, ekonomi, bisnis, sampai pemerintahan. “Sehingga hal-hal semacam itu tidak perlu terjadi di Kota Jayapura. Terima kasih, Tuhan jaga dan berkati kita semua,” tutupnya.
Penolakan terhadap rencana aksi demo yang akan dilakukan pada 1 April mendatang tidak hanya datang dari Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano. Tetapi juga disuarakan oleh salah satu ondoafi di Jayapura, Abisai Rollo.
Ondoafi Abisai Rollo yang juga Ketua DPRD Kota Jayapura meminta agar Jayapura yang sudah kondusif bisa dijaga dan tidak dirusak oleh sekelompok orang dengan kepentingan tertentu. Ia tak mau rumah yang sudah dijaga selama ini justru dirusak oleh sekelompok masyarakat dengan alasan yang belum pasti disetujui seluruh lapisan masyarakat.
“Saya tidak setuju dengan adanya demo di Jayapura. Kota ini sudah damai dan tenang. Jangan dibuat ribut karena adanya demo yang akhirnya mengganggu orang lain. Saya sebagai Ondoafi di Port Numbay menolak itu,” kata Rollo melalui ponselnya, Rabu (30/3).
Apalagi aspirasi yang mau disampaikan adalah menolak Daerah Otonomi Baru (DOB). Ia mengingatkan bahwa yang ada di Jayapura dan daerah lain semua hidup dalam negara kesatuan Indonesia dan soal DOB adalah keputusan negara sehingga sebagai warga negara semua patut mendukung.
“Saya pikir kita justru perlu bersyukur bahwa di tengah moratorium justru Pak Jokowi berpikir bagaimana membantu Papua. Selama ini kita hidup dengan 29 kabupaten/kota ternyata masih banyak yang belum mendapatkan nilai pembangunan dengan baik sehingga lahirnya semangat untuk melahirkan DOB,” beber Rollo. Jadi dengan berbagai pertimbangan, inilah salah satu yang dianggap tepat untuk Papua. Jadi tidak patut untuk melakukan protes sementara masih ada yang menyetujui. Dari sikap menolak adanya aksi demo ini, Ondoafi Rollo juga meminta TNI-Polri agar tidak memberikan izin.
“Aparat TNI-Polri jangan memberikan izin! Jangan sampai suasana kota menjadi tidak kondusif dengan adanya aksi – aksi ini,” sambungnya.
Ia meminta masyarakat juga membuka mindset lain bahwa dengan DOB paling tidak ada pembangunan yang sama – sama didorong. Sebab dengan luas wilayah di Papua yang tidak bisa dijangkau semua jangan akhirnya masyarakat justru berbicara bahwa negara tidak peduli. “Itu satu poinnya dan saya menolak Jayapura jadi pusat – pusat demo,” pungkasnya. (ade/nat)
