Cegah Virus Korona, Dinkes Papua Siaga
JAYAPURA-Berkaitan dengan dampak virus Korona yang bersumber dari Wuhan, Tiongkok, Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua diinstruksikan untuk memantau perkembangan mahasiswa asal Papua yang tengah melakukan studi di berbagai daerah di Tiongkok.
Terkait dengan kondisi WNI (Warga Negara Indonesia) di Tiongkok, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen, SIP., MKP., mengatakan, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi telah menyampaikan bahwa tidak ada masalah terkait dengan WNI di Tiongkok.
“Menlu sudah menyampaikan bahwa tidak ada masalah. Tetapi, kami dari Pemprov Papua melalui BPSDM yang menangani mahasiswa terus memantau anak-anak kita di sana. Dengan harapan tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan,” ujar Sekda Hery Dosinaen menjawab Cenderawasih Pos, Kamis (30/1) kemarin.
Disinggung mengenai kemungkinan pemulangan mahasiswa Papua dari Tiongkok ke Papua, Sekda Dosinaen kembali menekankan bahwa masih perlu untuk melihat perkembangan situasi, disamping kebijakan pemerintah Tiongkok terkait lokus-lokus yang menjadi virus.
“Kita lihat perkembangannya apakah harus segera dipulangkan atau tetap di sana. Paling penting, pemerintah dalam hal ini Kemlu menjamin bahwa semua aman,” pungkasnya.
Sementara itu, setelah Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanganan Virus Corona (nCoV) bersama stakeholder terkait di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Selasa (28/1) lalu, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Silwanus Sumule menyebutkan bahwa status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) nCoV secara lisan akan ditetapkan pada tahap kesiapsiagaan penanganan PIE (Penyakit Infeksi Emerging), dalam hal ini segera ditetapkan secara formal melalui SK Gubernur Papua.
“Seluruh jajaran bidang kesehatan wajib segera menyesuaikan tatalaksana standar, serta menyiapkan diri mengikuti sistem komando yang diberlakukan secara bertanggung jawab. Lakukan simulasi per institusi maupun rujukan dan renkon terpadu,” jelas dr. Silwanus Sumule, Kamis (30/1) kemarin.
Silwanus Sumule menjelaskan bahwa dalam rangka menghindari keresahan di tengah masyarakat, hak publikasi resmi status KKM dan penanganan kasus terbatas dimandatkan juga dalam SK Gubernur nanti.
“Publikasi umum dan edukasi dilakukan tersistem mengacu pada sumber resmi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dan Dinkes Provinsi Papua. Dengan demikian, semua publikasi di luar itu dapat dinyatakan sebagai berita bohong atau hoaks,” tegasnya.
Adapun sistem rujukan untuk penanganan kasus nCoV yang telah disepakati. Dalam hal ini RSUD Jayapura sebagai rujukan tertinggi di wilayah Provinsi Papua untuk semua kasus suspect di wilayah Mamta yaitu mulai Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi dan Mamberamo Raya.
“Dirujuk langsung dari faskes yang menemukan dengan memenuhi tatalaksana rujukan standar PIE. Jika kapasitas tidak mencukupi, fungsi penyanggah terbatas dilaksanakan oleh RSUD Rujukan Provinsi yaitu RSUD Abepura, dibackup oleh RSU di Kota Jayapura dan RSUD Rujukan Regional Mamta yaitu RSUD Yowari,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Yoklin Suebu, M.Kes., menjelaskan bahwa RS dan jajaran faskes primer wajib menyiapkan sistem yang antisipatif terstandar sesuai kompetensi wajib menurut klasifikasi faskes masing-masing, dengan screening di pintu masuk IGD dan IRJ, SPO isolasi sangat ketat.
Menurut dr. Suebu, seluruh rumah sakit dan jajaran faskes primer di wilayah Provinsi Papua wajib menyiapkan tatalaksana standar PIE dengan referensi tunggal dari Kemkes RI berupa check list kesiapan RS Rujukan dalam surat edaran Dirjen Yankes tertanggal 7 Januari 2020, dan Pedoman Tatalaksana, serta tatalaksana klinis berdasarkan PPK standar Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) untuk nCoV.
“Kekurangan logistik atau kompetensi, dalam konteks kesiapsiagaan emerging diseases wajib dibiayai Pemda masing-masing dengan kebijakan diskresi anggaran, jika dukungan dari sumber Kemenkes dan jajaran terkait di Pusat dan Daerah tidak memadai,” kata dr. Yolkin Suebu.
Ditambahkan, jika ada kasus suspek nCoV yang ditemukan di wilayah regional lain selain regional Mamta, maka pasien itu akan ditangani oleh RSUD terdekat. Jika faskes itu belum memenuhi standar tata laksana klinis, maka ditetapkan sistem rujukan otomatis ke rumah sakit rujukan regional setempat melalui aplikasi sisrute atau disesuaikan.
“Dimohon Dinkes dan rumah sakit regional dapat mengambil inisiatif melakukan koordinasi dengan seluruh kabupaten/kota di wilayah regionalnya. Lakukan edukasi kepada pasien, keluarga atau masyarakat sesuai yang tertera pada PPK dari PDPI. Kemudian, pemda wajib untuk segera menyiapkan masker yankes maupun publik dalam jumlah yang memadai. Anjurkan setiap keluarga memiliki stok yang cukup. Kiranya Tuhan menolong kita dan melindungi kita semua,” tutupnya.
Untuk mengantisipasi virus penyakit Korona di Indonesia, khususnya di Papua, Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Papua meminta kepada pemerintah Indonesia, khususnya Pemprov Papua untuk membangun crisis center.
“Memang belum ada data yang mengatakan virus Korona ini terjangkit dan masuk ke Papua, tetapi saya kiri untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah perlu membangun crisis center untuk mengapdate perkembangan dari virus tersebut dan bisa disampaikan kepada masyarakat,” kata
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua, Iwanggin Sabar Olif, SH., saat dihubungi Cenderawasih Pos, kamis (30/1).
Crisis center ini menurut Iwanggin, perlu disiapkan sehingga masyarakat yang misalnya mengetahui adanya virus Korona, maka bisa langsung menginformasikan atau disampaikan kepada pemerintah melalui crisis center yang dibentuk tersebut.
Iwanggin juga meminta agar investasi untuk masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke Papua perlu ditinjau dan dilihat ulang. Agar TKA yang datang tidak semudah seperti yang sekarang ini terjadi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
“Perlu meninjau kembali investasi masuknya TKA yang begitu mudah ke Papua ini perlu ditinjau ulang, sehingga kenapa kok mereka begitu mudah masuk ke Papua,” pintanya.
Tidak hanya itu, pemerintah perlu menyiapkan standar pelayanan. Seperti BPJS sehingga misalnya kalau ada yang kedapatan terkena virus Korona, maka bisa secepatnya ditangani, sehingga tidak lagi harus cari-cari ketika sudah ada masalah yang datang.
Iwanggin meminta kepada pemerintah daerah untuk pro aktif mengapdate setiap informasi dari virus Korona dan disampaikan kepada masyarakat secara umum. Sebab hal ini dapat menangkis dan menepis berita-berita hoax (bohong) yang tersebar di kalangan masyarakat setiap hari.
Secara terpisah, Kadinkes Kabupaten Jayapura, Khairul Lie, meminta kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Jayapura untuk sementara waktu tidak mengonsumsi daging hewan liar.
“Hal ini untuk menghindari terjangkit dari berbagai virus, bukan saja virus Korona,” kata Khairul Lie saat ditemui wartawan di Sentani, Kamis (30/1).
Adapun jenis hewan liar tersebut, seperti kelelawar, ular, kucing termasuk babi hutan. Karena hewan hewan tersebut sangat potensial membawa beberapa jenis virus, seperti virus T2 dan lainnya.
“Memang di sini tidak ada pasar atau rumah makan ekstrim seperti di Tomohon, Sulawesi Utara. Tapi ada aktivitas berburu hewan liar untuk dikonsumsi masyarakat. Makanya kami imbau untuk tidak makan makanan yang terlalu berisiko dulu saat ini,” pintanya.
Kendati demikian, Khairul juga membagi tips yang wajib dilakukan masyarakat jika masih menngonsumsi daging hewan liar itu. Dimana, setiap daging hewan liar itu harus diolah secara matang dengan mengguna suhu tinggi. Karena mengolah daging pada suhu tinggi dan apabila daging terinveksi maka kuman atau virus juga mati.
“Kalau masak yang harus pada suhu yang tinggi sehingga virus itu bisa mati. Semua makanan kalau tidak dimasak dengan benar bisa membawa virus,” tutur Khairul.
Khairul juga berpesan agar masyarakat bisa memperkuat daya tahan tubuhnya dengan makan makanan bergizi atau vitamin tertentu. Sebab daya tahan tubuh yang kuat dapat terhindar dari berbagai macam virus. (gr/bet/roy/nat)
