Bupati Didesak Kembali ke Intan Jaya
JAYAPURA – Hingga kini pelaku pembunuhan seorang Pendeta Yeremia Zanambani di Distrik Hitadipa Kabupaten, Sabtu (19/9) lalu masih belum terungkap.
Pemerintah pusat akhirnya bersikap dengan membentuk tim investigasi. Belum diketahui tim dari istana ini akan bekerja seperti apa mengingat Intan Jaya masih dalam kondisi rawan.
Terkait ini pengamat sosial politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung S.IP, MA mengaku pesimis kasus penembakan ini bisa terungkap. Ia bercermin dari kasus Paniai berdarah pada Desember 2014 lalu yang hingga kini juga masih gelap. Tidak diketahui siapa yang harus bertanggung jawab meski dipastikan empat siswa dari Paniai ini tewas karena peluru aparat.
Yaung menyebut dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus pidana, sering muncul yang namanya obstruction of justice. Artinya suatu tindakan merintangi atau menghalang-halangi proses penyelidikan dan penyidikan.
Untuk kasus penembakan terhadap Pdt. Yeremia Zanambani di Hitadipa, Intan Jaya, Papua, tindakan obstruction of justice bukan muncul langsung dari sang terduka pelaku, tapi muncul dari proses sekuritasi isu. “Muncul rintangan penyelidikan dari persegeseran isu keadilan dan kemanusian ke isu kedaulatan,” kata Yaung melalui ponselnya, Selasa (29/9).
Ia berpendapat bahwa jika kasus penembakan sudah dikaitkan dengan isu keamanan dan kedaulatan negara di Papua, maka kemungkinan kecil pelaku penembakan akan diungkap.
“Bahkan tim investigasi independen yang dibentuk oleh istana negara juga kemungkinan kesulitan mengungkap dan akan gagal untuk kesekian kalinya memenuhi hak keadilan korban dan keluarganya,” bebernya.
Dari analisisnya obstruction of justice, menurut Yaung bersumber dari tiga hal utama. Pertama kasus ini sudah dikaitkan dengan isu keamanan dan kedaulatan. Kedua, dikaitkan dengan kedaulatan karena aktivis Papua Merdeka telah berhasil membangun kesadaran politik masyarakat Dani dan Moni di Intan Jaya tentang referendum sebagai solusi pembebasan Papua.
Aktivis Papua telah sukses melakukan konsolidasi agenda separatisnya di akar rumput dan para tokoh masyarakat Intan Jaya. “Dan ketiga konflik komunal suku Dani dan suku Moni yang telah berakar cukup lama akibat rebutan tanah hak ulayat. Dengan obstruction of justice di lapangan seperti ini, saya meyakini bahwa pelaku penembakan akan sulit ditemukan. Komitmen istana negara untuk memenuhi hak keadilan bagi korban dan keluarganya sulit terealisasi,” imbuhnya.
Sementara salah seorang anggota DPR Papua perwakilan Intan Jaya, Thomas Sondegau menyampaikan bahwa dari konflik yang terjadi jangan menjadikan rakyat sebagai tumbal.
Perseteruan antara TNI Polri dan TPN OPM jangan menjadikan Hitadipa sebagai lokasi perang. “Apa – apaan ini, perang kok pakai lokasi kampong. Kalau mau saling tembak silakan cari tempat yang lebih tepat, bukan berkumpul di kampung,” sindir Thomas.
Baik TNI-Polri maupun TPN/OPM diminta tidak gegabah. Sebab ada banyak rakyat yang akan jadi korban. “Jadi kedua pihak jangan asal saling tempat, cari tempat lain dan jangan di kampung,” tegasnya.
Secara terpisah, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE., MM., meminta Bupati Intan Jaya untuk kembali ke Intan Jaya dan bertanggung jawab menyelesaikan situasi yang terjadi di Intan Jaya.
Wagub Tinal memahami bahwa situasi di Intan Jaya saat ini mesti diberikan perhatian, terutama oleh kepala daerah. “Memang tidak ada Pilkada Serentak di Intan Jaya. Tapi kita minta bupatinya harap segera kembali ke Intan Jaya dan bertanggung jawab menyelesaikan situasi yang terjadi di Intan Jaya dan laporkan ke kami,” ucap Wagub Klemen Tinal, Senin (28/9) kemarin.
Dikatakan, Pemprov Papua sebagai wakil pemerintah pusat mengetahui dengan persis situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi di Intan Jaya untuk kemudian dapat ditindaklanjuti.
“Artinya, jangan sampai kita biarkan masyarakat tinggal di dalam situasi yang binggung dan tidak mengerti, seperti anak ayam kehilangan induknya,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni mengklaim keadaan Kamtibmas di daerahnya sudah berangsur normal dan aman. Hal ini menurutnya terlihat dari aktivitas masyarakat kembali seperti biasa. Bahlan menurutnya, warga bisa keluar rumah dan beribadah di gereja, Minggu (27/9).
“Masyarakat berbondong-bondong ke pasar dan kios-kios buka. Senin (28/9), pesawat melayani penumpang dan barang seperti biasa,” ungkap Bupati Natalis Tabuni kepada wartawan, Selasa (29/9).
Untuk meminimalisir masalah Kamtibmas di Intan Jaya, Natalis Tabuni mengaku telah menggelar pertemuan yang melibatkan semua komponen tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala suku, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan kaum intelektual. Pertemuan juga diikuti TNI-Polri, Pemda dan juga kurir dari kelompok yang berseberangan dengan NKRI.
“Pertemuan ini kami lakukan tentu untuk mencari solusi pemulihan keamanan konflik bersenjata di Intan Jaya. Saya berharap dan berdoa dari pertemuan ini bisa membuat Kabupaten Intan Jaya kedepan tetap aman dan pembangunan bisa terus berjalan,” ujarnya.
Bupati Natalis Tabuni juga menambaghkan bahwa, situasi di Sugapa ibukota Kabupaten Intan Jaya sudah mulai normal. Diakuinya aksi adanya penembakan yang terjadi bandara dan rentetan peristiwa pembunuhan membuat situasi di Intan Jaya sempat tidak kondusif. Akibatnya warga takut beraktivitas dan membuat suasana mencekam.
Apalagi minggu lalu salah seorang pendeta di Hitadipa tewas menambah suasana keamanan di Intan Jaya makin keruh. “Melalui pertemuan ini diharapkan Kamtibmas bisa kembali normal. Semua pihak bisa menahan diri dan jangan ada yang mudah terprovokasi atau diadu domba. Semua kejadian harus dilihat sesuai fakta di lapangan dan kondisi sebenarnya, sehingga tidak ada opini yang terbangun yang bisa menyulutkan semua keadaan,” tambahnya.
Dirinya juga meminta aparat untuk bekerja dengan profesional demi keadilan bersama khususnya bagi keluarga almarhum yang ditinggalkan dan kedepannya peristiwa-peristiwa seperti ini tidak ada lagi.(ade/gr/dil/nat)
