JAKARTA, Jawa Pos – Akhirnya, Selasa n (28/6) Presiden Joko Widodo menanggapi kritik yang dilontarkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) kepada dirinya. Jokowi meminta kampus tak menghalangi mahasiswanya untuk memberikan kritik.
“Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi jadi kritik itu ya boleh-boleh saja,” tutur Jokowi di Istana Merdeka. Namun demikian, Kepala Negara mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki budaya-budaya tata krama dan sopan santun.
Jokowi memandang kritik para mahasiswa kepada dirinya sebagai suatu hal yang biasa. “Mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat,” ungkapnya.
Tak hanya mahasiswa, Jokowi mengatakan bahwa dirinya kerap mendapatkan kritikan. “Dulu ada yang bilang saya ini klemar-klemer, ada yang bilang juga saya itu plonga-plongo. Kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter, kemudian ada juga yang ngomong saya ini ‘bebek lumpuh’,” ujarnya.
Terpisah, Guru Besar Fisip UIN Syarif Hidayatullah Jakarta M Din Syamsuddin mengatakan, sikap dan pandangan BEM UI tentang Presiden Joko Widodo sebagai King of Lip Service mencerminkan sikap anak muda kritis.
Menurut dia, mahasiswa memang diajari berpikir kritis terhadap realitas kehidupan masyarakatnya. Jadi, kata dia, Itu hal biasa di kampus. “Justeru aneh kalau civitas akademika kehilangan daya kritis, apalagi cenderung membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar,” terangnya kepada Jawa Pos.
Maka, kata Din, Rektorat UI seyogyanya tidak menyikapi sikap BEM UI secara represif dan otoriter. Begitu pula, pihak yang tidak setuju dengan pandangan BEM UI. Sebaiknya mereka mengajukan argumen dan fakta tandingan.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menyatakan, pandangan yang disampaikan BEM UI sebenarnya juga dirasakan banyak orang. Namun, BEM UI memiliki keberanian moral untuk menyuarakannya. “Hal itu harus dipuji, apalagi jika pandangan itu disertai bukti atau argumentasi. Itu sikap intelektual sejati,” tegasnya.
Tokoh asal Sumbawa, NTB itu menegaskan bahwa upaya pembungkaman daya kritis mahasiswa hanya akan membangkitkan kritisisme kampus. “Yang selama ini sesungguhnya tidak mati dan tidak bisa dimatikan,” paparnya.
Nasir Djamil, anggota DPR RI dari Fraksi PKS mengatakan, mahasiswa memang didik sebagai agen perubahan dan disiapkan untuk jadi pemimpin. Karena itu wajar jika ada organisasi mahasiswa yang mengkritik gaya dan kebijakan presiden. Dia yakin presiden juga tidak marah diberi gelar seperti yang disematkan oleh BEM UI.
Sebagai presiden, Jokowi paham benar arti dan kedudukan dirinya sebagai pelayan publik. “Resiko menduduki jabatan paling puncak tentu ibarat pucuk daun yang berada di dahan yang tinggi. Sering diterpa angin,” ujar Nasir memberikan metafora
Menurutnya, dia sekarang duduk di komisi II DPR RI. Di antara mitra kerjanya adalah Setneg, Setkab, dan KSP. Dalam rapat dengan mereka, jelas presiden bukan antikritik. Karena itu, dia heran Rektor UI justru bertindak sebaliknya dan cenderung ingin lebih dari Presiden Jokowi. “Sangat kita sayangkan “ibu kandung” almamaternya justru bertindak seperti “ibu tiri”. Sementara Presiden Jokowi anteng-anteng aja kok,” pungkasnya.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan tidak ada sanksi yang diberikan oleh pihak UI pada anggota BEM UI. Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbudristek Nizam saat dihubungi, kemarin (29/6).”Saya sudah klarifikasi ke teman-teman UI. Tidak ada sanksi,” ujarnya.
Sementara, mengenai pemanggilan yang dilakukan oleh pihak kampus sebelumnya, Nizam mengatakan, bahwa itu merupakan proses klarifikasi atas kabar yang tengah ramai diperbincangkan. Lagi pula, menurutnya, lomunikasi pimpinan kampus dan mahasiswa memang harus terus dibangun.
Sayangnya, Nizam sendiri enggan mengomentari saat ditanya soal pola kritikan yang disampaikan oleh BEM UI pada pemerintah. Ia juga tidak merespon soal sindiran banyak pihak mengenai program kampus merdeka tapi tidak untuk mahasiswanya. (lyn/lum/mia/JPG)
