Tuesday, September 30, 2025
21.3 C
Jayapura

Program MBG di Papua Perlu Dievaluasi

JAYAPURA – Pemerintah diminta terus melakukan evaluasi terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Sehingga implementasi daripada MBG dari hari ke hari semakin membaik. Hal ini disampaikan Kabid SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Purnama Sinaga, di sela-sela Bakti Sosial TNI di SMP Negeri 3 Jayapura, Jumat (26/9).

“Kami harap ada eveluasi dan perbaikan ke depannya,” katanya, kepada wartawan.
Ia juga menyebut bahwa belum semua sekolah di Kota Jayapura mendapat program MBG. Khusus untuk tingkat SMP, dari 43 sekolah. Baru 28 sekolah yang sudah merasakan program ini.

“Kami dari dinas sebatas memantau, namun dari hari ke hari jumlah dari penerima manfaat MBG bertambah,” katanya.

Baca Juga :  Dua Rekan Setim Berburu Triple Gelar di Final

Sementara Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Nerlince Wamuar mengapresiasi program MBG yang telah berjalan di Provinsi Papua. ‎Walau program ini belum berjalan maksimal, tetapi perlu mendapatkan dukungan dari semua stakeholder di tanah Papua.

Nurlince mengatakan bahwa program MBG di Papua ke depan perlu ada kolaborasi dengan petani lokal, untuk mempercepat MBG berjalan dengan baik dan sukses di berbagai daerah di Papua.

“Program ini sangat membantu masyarakat, khususnya para orang tua. Karena anak-anak telah mendapatkan makanan bergizi langsung di sekolah. Hal ini mengurangi beban pengeluaran keluarga dan memungkinkan orang tua untuk menabung uang jajan anaknya,” ungkapnya kepada wartawan.

Namun, dalam evaluasinya selama program ini berjalan, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terutama terkait rantai pasokan bahan pangan.

Baca Juga :  18 Korban Kerusuhan Yalimo Dirawat di Tiga Rumah Sakit

Ia menyayangkan bahwa banyak dapur MBG masih membeli bahan makanan dari pengusaha atau pedagang di pasar, bukan dari kelompok petani lokal.

“Kalau dari pengusaha, bisa satu ikat sayur Rp10.000. Tapi kalau langsung dari kelompok tani, bisa cuma Rp5.000 atau Rp4.000. Selain lebih murah, ini juga bisa mensejahterakan petani lokal,” katanya.

JAYAPURA – Pemerintah diminta terus melakukan evaluasi terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Sehingga implementasi daripada MBG dari hari ke hari semakin membaik. Hal ini disampaikan Kabid SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Purnama Sinaga, di sela-sela Bakti Sosial TNI di SMP Negeri 3 Jayapura, Jumat (26/9).

“Kami harap ada eveluasi dan perbaikan ke depannya,” katanya, kepada wartawan.
Ia juga menyebut bahwa belum semua sekolah di Kota Jayapura mendapat program MBG. Khusus untuk tingkat SMP, dari 43 sekolah. Baru 28 sekolah yang sudah merasakan program ini.

“Kami dari dinas sebatas memantau, namun dari hari ke hari jumlah dari penerima manfaat MBG bertambah,” katanya.

Baca Juga :  Eks ABK Asal Tanjung Balai Ditemukan Tak Bernyawa 

Sementara Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Nerlince Wamuar mengapresiasi program MBG yang telah berjalan di Provinsi Papua. ‎Walau program ini belum berjalan maksimal, tetapi perlu mendapatkan dukungan dari semua stakeholder di tanah Papua.

Nurlince mengatakan bahwa program MBG di Papua ke depan perlu ada kolaborasi dengan petani lokal, untuk mempercepat MBG berjalan dengan baik dan sukses di berbagai daerah di Papua.

“Program ini sangat membantu masyarakat, khususnya para orang tua. Karena anak-anak telah mendapatkan makanan bergizi langsung di sekolah. Hal ini mengurangi beban pengeluaran keluarga dan memungkinkan orang tua untuk menabung uang jajan anaknya,” ungkapnya kepada wartawan.

Namun, dalam evaluasinya selama program ini berjalan, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terutama terkait rantai pasokan bahan pangan.

Baca Juga :  Papua Tetap Punya Magnet Investasi di Tengah Kelesuan Ekonomi

Ia menyayangkan bahwa banyak dapur MBG masih membeli bahan makanan dari pengusaha atau pedagang di pasar, bukan dari kelompok petani lokal.

“Kalau dari pengusaha, bisa satu ikat sayur Rp10.000. Tapi kalau langsung dari kelompok tani, bisa cuma Rp5.000 atau Rp4.000. Selain lebih murah, ini juga bisa mensejahterakan petani lokal,” katanya.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/