Site icon Cenderawasih Pos

Tahapan Ujian CAT 823 Honorer Ditunda

Sekda Kota Jayapura Frans Pekey memberikan penjelasan kepada masyarakat yang melakukan demo di jalan masuk kantor Wali Kota Jayapura, Kamis (27/6) kemarin. (Mboik Cepos)

JAYAPURA– Pemerintah Kota Jayapura terpaksa menunda pelaksanaan ujian Computer Assisted Test (CAT) terhadap 820 tenaga honorer yang sudah diverifikasi dan divalidasi (verval).

Semula tes ujian CAT terhadap 820 calon aparatur sipil negara (ASN) yang berasal dari tenaga kontrak K2 di kantor pemerintahan Kota Jayapura itu akan dilaksanakan pada tanggal 3 – 4 Juli mendatang. Namun karena ada aksi protes, pelaksanaan CAT ditunda.

Sekretaris Daerah Kota Jayapura,  Frans Pekey, datang menemui langsung sejumlah masyarakat dan juga tenaga honorer Pemkot Jayapura itu, untuk memberikan penjelasan mengenai langkah dan upaya pemerintah kota Jayapura menyikapi permasalahan pengangkatan tenaga kontrak di Pemkot Jayapura itu.

Salah satu hal yang ditegaskan oleh mantan PJ Walikota Jayapura itu adalah kembali menunda pelaksanaan ujian CAT terhadap 823 calon pegawai negeri sipil yang berasal dari tenaga kontrak atau honorer di lingkup pemerintahan Kota Jayapura itu.

“Saat ini Pak PJ sedang tidak enak badan, kalau beliau sudah masuk nanti, saya juga tadi sudah minta beliau untuk kami lakukan rapat terbatas, Walikota, Sekda dengan kepegawaian untuk bicara ambil langkah-langkah lebih lanjut.  820 yang mau ikut tes di tanggal 3,4 itu akan ditunda,”ujar  Frans Pekey, Kamis (27/6).

Lebih lanjut, Sekda mengatakan tindak lanjut dari aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat dan gabungan honorer dari wilayah Port Numbay itu, Pemkot Jayapura akan melakukan validasi ulang terutama untuk tenaga-tenaga honorer atau kontrak yang sudah terdaftar di dalam database tenaga kontrak maupun honorer di lingkup pemerintahan Kota Jayapura.

“Kemarin teman-teman semua ada bertemu dengan Pak PJ Wali Kota di Jembatan Merah,  itu akan kita verifikasi lagi mana yang ada dalam database,  mana yang tidak ada dalam database.  Lalu yang tidak ada dalam database Saya akan mengajak perwakilan untuk kita sama-sama bertemu dengan Kementerian,  karena itu masalah sendiri tidak bisa langsung masuk di dalam database.  Karena database itu terkunci untuk itu yang ada di luar database urusannya sendiri. Tetapi yang kita fokus selesaikan dalam waktu dekat ini adalah mereka yang sudah ada nama dalam database,”jelasnya.

“Saya punya hati untuk Port Numbai, kita akan proses yang penting nama ada dalam database maka masuk dalam 2000 kuota yang disiapkan,” tambahnya.

Terpisah, ketua komisi C DPRD Kota Jayapura meminta PJ Wali Kota Jayapura tidak tergesa gesa  mengumumkan hasil Verval Tenaga Honorer TK-2.

Namun betul betul ditelaah secara baik, dimana nama nama honer yang yang dimasukan dalam THK-2 benar benar orang yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.

Tuntutan ini disampaikan Komisi A, melalui laporan pendapat gabungan komisi, DPRD Kota Jayapura, saat sidang LKPJ tahap II, di Gedung DPRD Kota Jayapura, Kamis (27/6).

Dalam Laporan Gabungan Komisi, yang dibacakan oleh Ketua Komisi C, Akhmad Sujana. Komisi A, meminta agar PJ Walikota Jayapura harus menyelesaikan masalah honorer secara baik dan holistik dalam satu kali pengumuman.

Sehingga tidak meningalkan beban bagi tenaga honorer. Apalagi dijanjikan pada pengadaan tenaga ASN/PPPKD yang akan datang.

Karena jika ini dilakukan maka tentunya akan menimbulkan masalah yang menganggu kemampuan fiskal daerah termasuk isu penerimaan 2.000 pegawai tambahan yang di perkirakan akan membebani APBD sebesar RP. 206.064.396.000 (Dua ratus enam milyar, enam puluh empat juta, tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Selain itu pengadaan pegawai yang saat ini dialokasikan sebesar 1.200 orang diperkirakan akan membebani fiskal daerah sebesar Rp. 123.638.637.000 (seratus dua puluh tiga milyar, enam ratus tiga puluh delapan juta, enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

“Terkait hal ini, Kami menegaskan kepada PJ Wali Kota Jayapura untuk membatalkan pengumuman,”tegasnya.

Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Kota Jayapura, Joni Y. Betaubun mengaharapkan, PJ Wali Kota Jayapura tidak tergesa gesa mengumumkan hasil verval. Namun dipertimbangkan secara baik sehingga tidak menimbulkan perosalan di tengah masyarakat.

“Tapi Puji tuhan PJ Walikota telah mengeluarkan edaran bahwa pengumuman hasil verval tenaga honorer di tunda, kami harap hal ini menjadi perhatian semua pihak untuk bersabar,” imbuh Joni. (roy/rel/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Exit mobile version