JAYAPURA– Kantor Wali Kota Jayapura dipalang oleh sejumlah tenaga kontrak dan honorer yang merupakan orang asli Port Numbay di Kota Jayapura.
Pemalangan terhadap Kantor Pemerintah Kota Jayapura ini dilakukan setelah pemerintah kota Jayapura kembali mengumumkan sebanyak 820 tenaga kontrak dan honorer yang lolos verifikasi dan validasi data untuk selanjutnya mereka mengikuti tahapan ujian dengan menggunakan sistem CAT.
Untuk diketahui 820 calon ASN ini merupakan tenaga kontrak di Pemkot Jayapura yang mengikuti pengangkatan CPNS formasi khusus Papua.
Pantauan Cenderawasih Pos, pemalangan terhadap kantor pemerintahan Wali Kota Jayapura ini sangat berdampak terhadap pelayanan umum di kantor-kantor dinas di Pemkot Jayapura.
“Hari ini sebenarnya saya mau mencetak KTP tetapi ini tidak bisa naik karena dilarang untuk masuk ke area kantor walikota,”kata mba Fitri, salah satu warga kota Jayapura saat di temui Cendrawasih Pos di pintu masuk kantor Wali Kota Jayapura, Kamis (27/6) kemarin.
Diketahui pemalangan ini dimulai dari persimpangan masuk kantor Wali Kota Jayapura tepatnya di depan gapura kantor Wali Kota Jayapura, kemudian di bagian pintu utama masuk kantor walikota Jayapura termasuk jalan akses keluar masuk pintu belakang juga di palang. Pemalangan itu dilakukan oleh tenaga honorer yang merasa tidak puas dan tidak terima atas hasil pengumuman, karena mereka juga tidak di akomodir untuk diangkat dalam pengangkatan formasi khusus itu.
Hal lain, berdasarkan pantauan media ini, para pegawai yang memaksa masuk terpaksa harus berjalan kaki tanpa menggunakan kendaraan begitu juga sebaliknya apabila ada pegawai yang hendak turun atau keluar dari area kantor walikota Jayapura juga harus berjalan kaki sampai di depan gapura kantor Wali Kota Jayapura.
Dalam aksi protes itu warga juga membakar sejumlah ban bekas dan menutup akses keluar masuk jalan menggunakan batu dan kayu.
“Tidak ada yang bisa keluar, kendaraan tidak boleh masuk, kalau mau naik jalan kaki, kendaraan tinggal,”ujar salah satu warga, yang tidak disebutkan identitasnya.
Tak hanya kantor Wali Kota Jayapura saja, tapi juga sejumlah kelurahan di Kota Jayapura ditutup paksa, bahkan pemalangan terhadap kantor pemerintahan dimulai dari Kantor Lurah Imbi Distrik Jayapura Utara, Kantor Lurah Gurabesi, Puskesmas Imbi dan Kantor Walikota Jayapura.
