“Selain itu memudahkan karena nelayan tidak perlu susah mencari BBM, es batu maupun air karena sudah ada satu paket di PPI,” imbuhnya.
Carlos berharap DPR lewat Komisi II bisa memfasilitas untuk sesama dinas yang berkaitan dengan ekonomi bisa saling berbagi tugas. Misal dari perikanan kelautan menyiapkan ikannya, nanti dinas perindagkop menyiapkan koperasi atau pasarnya.
“Jadi selama ini kolaborasi antar SKPD itu belum maksimal padahal berbicara perikanan kelautan tidak bisa berdiri sendiri tapi masing-masing dinas memiliki peran,” bebernya.
Kapasitas cool storidge sebanyak 5 ton sehingga dipastikan masih bisa menampung hasil tangkapan nelayan lima kampung di atas. Sementara untuk lokasi pelabuhan Depapre menurut Ondoafi Depapre, Septinus Yerisetouw menyampaikan bahwa dulu dirinya juga menjadi bagian dari masyarakat yang menolak pembangunan pelabuhan ini. Itu karena terkesan pemerintah bekerja sendiri dan tidak melibatkan masyarakat.
“Kami dikalahkan oleh pemerintah tapi kami akhirnya mempersilahkan karena kami paham ini untuk kepentingan masyarakat. Kami sempat bertemu presiden dan semua jelas,” kata Septinus.
Saat ini yang diinginkan pihak adat adalah ada tindaklanjut dari pemerintah usai masyarakat menyetujui pembangunan pelabuhan.
“Sudah, masyarakat sudah setuju dan tidak ada masalah. Tapi yang kami mau adalah action, jangan hanya datang berkunjung tapi tidak ada hasil apa-apa. Pelabuhan ini sangat membantu karena penumpang bisa lebih cepat sampai juga,” singgungnya.
“Kami juga berharap pemimpin ganti pemimpin bisa tetap fokus dengan pekerjaan yang sedang berjalan, jangan ganti pemimpin akhirnya ganti program padahal ada satu pekerjaan yang belum selesai,” tutupnya.
Ditambahkan Ketua Komisi II DPR Papua, Yulianus Rumboisano bahwa potensi perikanan tangkap di Depapre sangat menjanjikan dan PPI sudah ada namun belum beroperasi termasuk SPBU mini. Ia menaroh harap agar nelayan lokal bisa merapat ke PPI untuk melakukan transaksi jual beli sekaligus meringankan beban pembiayaan BBM karena tidak perlu mencari lebih jauh.
“Dari skala besar kami berharap bisa bersinergi untuk mendorong sama-sama. Melihat apa saja yang bisa dilakukan dan memanfaatkan dana Otsus untuk menggerakkan potensi perikanan tangkap. Kami juga berharap ada anggaran yang bisa kami dorong untuk menuntaskan ini semua sebab nantinya akan kembali kepada PAD Papua,” jelas Yulianus.
