JAYAPURA-Menyikapi antrean kendaraan pengisian BBM jenis solar di wilayah Kota Jayapura, Direktorat Reskrimsus Polda Papua menggelar rapat kordinasi bersama perwakilan PT. Pertamina MOR 8 Papua-Maluku dan 7 pemilik SPBU di wilayah Kota Jayapura.
Rapat yang digelar di Ruang Cendrawasih Polda Papua ini membahas soal persoalan kelangkaan BBM jenis solar beberapa waktu terakhir yang akhirnya menimbulkan antrean dan kekhawatiran warga terutama pemilik truk.
Direktur Reskrimsus Polda Papua, Kombes Pol Fernando Sanches Napitupulu, S.I.K menyampaikan hasil rapat tersebut bersama perwakilan PT. Pertamina MOR 8 Papua-Maluku serta 7 Pemilik SPBU di Wilayah Kota Jayapura adalah kegiatan operasional SPBU di wilayah Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura diperpanjang waktunya hingga pukul 22.00 WIT atau jam 10 malam. Lalu setiap kendaraan yang akan melakukan pengisian solar dilakukan penginputan melalui aplikasi My Pertamina dengan pembatasan pembelian jumlah solar agar tidak terjadinya penimbunan .
Diakui masih ada oknum yang melakukan penimbunan dan ini tengah dalam penyelidikan. Gara – gara aksi nakal ini mengakibatkan antrean di sejumlah SPBU di Kota Jayapura. Lalu untuk truk kata Sanches disepakati bahwa maksimal 60 liter untuk sekali pembelian. “Jadi untuk truk dibatasi maksimal 60 liter. Kalau ada yang nakal akan kami proses,” tegasnya.
Untuk menjawab antrean dikatakan ada SPBU yang diberi waktu mulai pukul 15.00 WIT – 22.00 WIT, sehingga tidak ada lagi antrean kendaraan dari pagi hari.
Pihaknya juga meminta agar para pemilik SPBU memasang spanduk imbauan terkait jam pengisian BBM bio solar sehingga masyarakat dapat mengisi BBM di pagi hari tanpa antrean. Lebih Lanjut, Dir Reskrimsus Polda Papua akan menunjuk anggota subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus untuk melakukan pengawasan langsung di empat SPBU (SPBU Tanah hitam, SPBU Nagoya/tanjakan polimak, SPBU APO dan SPBU Entrop). “Akan kami awasi dan nantinya tim dari pertamina juga akan ikut mengawasi,” tutup Sanches.
Sementara itu, Rudi sopir truk yang sedang mengantre solar di SPBU Entrop mengaku resah dengan kurangnya ketersediaan BBM jenis Solar di Kota Jayapura saat ini. Menurutnya hal ini disebabkan kurangnya keseriusan pemerintah dalam mengawasi persoalan tersebut.
“Pemerintah seakan diam diri dengan kondisi kami saat ini. Masalahnya hal ini bukan baru terjadi saat ini,” ucap Rudi, Senin (27/6).
Rudi mengaku karena harus mengantre solar, membuat aktivitasnya terganggu. Apalagi dirinya terkadang harus antre dari pagi hingga pukul 14.00 WIT. Akibatnya, yang setiap hari rata-rata dirinya bisa mengangkut batu karang enam ret perhari, menjadi berkurang.
Dirinya juga menyayangkan kebijakan Pertamina yang hanya mengizinkan setiap mobil mengisi Rp 300 ribu BBM jenis solar. Padahal apabila setiap mobil diberikan kebebasan isi sampai penuh tangki, maka tidak akan terjadi antrean seperti itu.
“Rp 300 ribu ini hanya bisa bekerja untuk satu hari. Beda kalau isi full mungkin 2-3 hari baru kami antre. Ini juga dampak adanya antrean panjang di SPBU,” tutupnya.
Hal senada dikeluhkan oleh Marten sopir mobil rental Jayapura-Sarmi. Marten mengaku sudah antre sejak pagi di SPBU Nagoya. Tapi karena antrean terlalu panjang akhirnya dirinya menuju SPBU Entrop. Namun kondisinya juga sama. “Saya kira di Entrop tidak antre ternyata sama saja,” ucap Marten.
Marten mengaku sejak stok solar di Jayapura sangat berkurang membuat pekerjaanya terganggu. “Harusnya hari ini antar penumpang ke Sarmi, tapi karena tidak ada solar terpaksa penumpang pakai mobil lain”, ujar Marten.
Marten menganggap kurangnya ketersediaan solar di setiap SPBU bukan karena faktor dari pusat. Dirinya mensinyalir ada oknum yang bermain.
“Tidak mungkin kurang stok di Pertamina, karena ini bukan semua kota yang krisis solar. Sepertinya ada yang mempermainkan hal ini,” tuturnya.
Marten juga menyesali kebijakan pihak SPBU yang membatasi jumlah pengisian solar setiap mobil. “Bingung juga harusnya kalau antre panjang seperti ini, tapi hanya diizinkan isi Rp 300 ribu setiap mobil. Kalau begini bagaimana tidak antre tiap hari,” tambahnya.
Marten berharap pemerintah baik provinsi maupun kota segera menangani masalah solar di Jayapura agar tingkat kepercayaan masyarakat tidak berpengaruh pada citra pemerintah itu sendiri. “Bagaimana masyarakat tidak berperasangka buruk kepada pemerintah kalau hal ini saja tidak bisa diurus,” pungkasnya. (ade/cr-267/nat)
