“Jika ditafsirkan terlalu defensif, maka risikonya bukan sekadar keterlambatan administrasi, tetapi stagnasi pemerintahan, yaitu koordinasi melemah, keputusan penting tertahan, pelaksanaan program melambat, dan pelayanan publik kehilangan percepatan pada periode yang seharusnya menjadi momentum awal pemerintahan,” lanjutnya menjelaskan.
Karena itu, pengisian Sekda definitif harus ditempatkan sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan Papua 2025–2030. Stabilitas birokrasi memang penting, tetapi stabilitas tidak boleh berubah menjadi kelambanan. Papua membutuhkan kepastian kepemimpinan birokrasi agar OPD bergerak kompak, kinerja terukur, dan program prioritas tidak berhenti pada slogan, melainkan hadir sebagai kerja nyata yang bisa dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, publik tidak sedang memperdebatkan siapa orangnya, melainkan memastikan pemerintahan baru tidak kehilangan waktu. “Papua membutuhkan birokrasi yang bekerja cepat, rapi, dan berorientasi hasil, karena tantangan pembangunan tidak menunggu. Transisi boleh tertib, aturan harus dihormati, tetapi yang paling penting adalah memastikan periode 2025–2030 tidak habis hanya untuk ketidakpastian,” pungkasnya. (jim/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
“Jika ditafsirkan terlalu defensif, maka risikonya bukan sekadar keterlambatan administrasi, tetapi stagnasi pemerintahan, yaitu koordinasi melemah, keputusan penting tertahan, pelaksanaan program melambat, dan pelayanan publik kehilangan percepatan pada periode yang seharusnya menjadi momentum awal pemerintahan,” lanjutnya menjelaskan.
Karena itu, pengisian Sekda definitif harus ditempatkan sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan Papua 2025–2030. Stabilitas birokrasi memang penting, tetapi stabilitas tidak boleh berubah menjadi kelambanan. Papua membutuhkan kepastian kepemimpinan birokrasi agar OPD bergerak kompak, kinerja terukur, dan program prioritas tidak berhenti pada slogan, melainkan hadir sebagai kerja nyata yang bisa dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, publik tidak sedang memperdebatkan siapa orangnya, melainkan memastikan pemerintahan baru tidak kehilangan waktu. “Papua membutuhkan birokrasi yang bekerja cepat, rapi, dan berorientasi hasil, karena tantangan pembangunan tidak menunggu. Transisi boleh tertib, aturan harus dihormati, tetapi yang paling penting adalah memastikan periode 2025–2030 tidak habis hanya untuk ketidakpastian,” pungkasnya. (jim/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
