Kapal Tol Laut Akhirnya Sandar Perdana di Depapre

SENTANI-Kapal tol laut, Logistik  Nusantara II akhirnya berhasil standar perdana di pelabuhan laut Depapre, Kabupaten Jayapura, Rabu (27/1), sekira pukul 11.30 WIT.

Antusiasme warga setempat mewarnai penyambutan masuknya kapal perdana di pelabuhan laut  Depare, Kabupaten Jayapura.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE., M.Si., mengatakan, Kabupaten Jayapura memiliki potensi unggulan yang cukup banyak. Pantai yang cukup dalam di sebelah utara, sumber bahan tambang dan mineral. Serta wilayah perairan laut  yang kaya akan sumber daya ikan laut, areal hutan yang luas dan wilayah lahan pertanian yang potensial.

Rencana kawasan industri yang dikembangkan di Kabupaten Jayapura adalah industri-industri yang mengolah hasil-hasil pertanian dan agroindustri, perikanan kakap putih.

Selain itu juga perlu dikembangkan industri pengolahan kayu dan produksi barang-barang dari kayu. Industri rumah tangga dan industri kecil juga memerlukan perhatian dan perlu dikembangkan dengan pola kemitraan dengan industri besar yang sudah mapan.

“Berdasarkan RTRW Kabupaten Jayapura tahun 2001, Depapre adalah salah satu wilayah pengembangan untuk sektor perhubungan. Sasaran pembangunan pelabuhan kargo dan peti kemas di Kabupaten Jayapura  tersebut ditujukan untuk menjawab tantangan perkembangan aktivitas pelabuhan. Ini  sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional dan pengembangan usaha menurut tahun-tahun target Pembangunan,” kata Mathius Awoitauw dalam acara launching sandar perdana kapal Tol Laut di pelabuhan Depapre, Rabu (27/1).

Menurut Mathius, ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan kegiatan kepelabuhanan di Pelabuhan Depapre.

Diakuinya semakin padatnya Pelabuhan Jayapura, serta adanya rencana pembangunan fasilitas di Pelabuhan  Jayapura yang akan menyebabkan ditutupnya sebagian fasilitas dermaga untuk keperluan konstruksi. Pada saat itulah pelabuhan Depapre harus siap memainkan  perannya dengan meraih peluang ini.

Pelabuhan Depapre diasumsikan melayani sebagian kargo di Pelabuhan Jayapura tetapi juga mempunyai bangkitan kargo dari hinterland-nya (Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Jayawijaya, Pengunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Puncak Jaya dan kota Jayapura). Ditambah dengan lima kabupaten yang baru diresmikan pada tanggal 21 Juni 2008 yaitu Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Lany Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Puncak.  Sehingga diharapkan dengan hadirnya Pelabuhan Depapre dapat membantu menurunkan harga pasar dan mengurangi disparitas harga di daerah terpencil sesuai misi Presiden Republik  Indonesia.

Dikatakan, respon positif dari Presiden Jokowi atas pembangunan pelabuhan ini, presiden mengisyaratkan untuk menyiapkan lahan sebesar 1500 Ha di daerah belakang pelabuhan yang berfungsi sebagai kawasan industri terpadu. Sehingga terintegrasi antara pelabuhan dan kawasan industri serta menyiapkan lahan cadangan yang difungsikan sebagai sarana galangan kapal dan maintenance kapal.

Menurut Mathius Awoitauw, saat berkunjung  pada tanggal 30  April 2016 di Pelabuhan Peti Kemas Depapre Kabupaten Jayapura, Presiden Jokowi menyebutkan, untuk percepatan pembangunan  pelabuhan peti kemas Depapre perlu dukungan pembangunan dari berbagai pihak.  Atas Kerja sama ini, maka pengoperasian Pelabuhan Depapre dan Perdana Trayek Tol Laut T-19 dari Selatan Papua hingga Utara Papua (Depapre) dapat terlaksana.

“Rencana akses tol laut yang digagas oleh Presiden Jokowi ini hampir menyerupai dengan teori pendulum nusantara. Yaitu konsep sistem transportasi barang melalui lautan yang terintegrasi antar pelabuhan,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, tol laut ini diharapkan mewujudkan pemerataan ketersediaan komoditas atau barang kebutuhan pokok dan barang penting. Serta menjadi momentum untuk meningkatkan investasi di daerah, meningkatkan pembangunan infrastruktur, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, tol laut harus terus hadir dengan perfoma baru dengan sistem manajemen logistik dan  digitalisasi yang terus berinovasi untuk memberi kemudahan bagi regulator maupun  pelaku usaha. Seperti dalam aplikasi layanan Sistem Informasi Tol Laut atau
SITOLAUT merupakan Logistic Communication System (LCS) Berbasis Mobile Apps,  Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK), Delivery on Line, Inaportnet, Simlala dan  layanan lainnya.

Oleh karena itu, pemerintah pusat, Pemrov Papua dan  pemerintah kabupaten/kota di Papua harus terus bersinergi agar terjadi akslerasi  dalam pelaksanaannya.
“Harapan kami acara perdana operasional pelabuhan Depapre dan layanan tol laut trayek T-19 di Pelabuhan Depapre ini menghasilkan suatu percepatan pembangunan ekonomi demi pembangunan bangsa dan  kesejahteraan masyarakat. Ini bagian dari program Nawa Cita Presiden RI membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dalam kerangka negara kesatuan,” pungkasnya.(roy/nat)

SENTANI-Kapal tol laut, Logistik  Nusantara II akhirnya berhasil standar perdana di pelabuhan laut Depapre, Kabupaten Jayapura, Rabu (27/1), sekira pukul 11.30 WIT.

Antusiasme warga setempat mewarnai penyambutan masuknya kapal perdana di pelabuhan laut  Depare, Kabupaten Jayapura.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE., M.Si., mengatakan, Kabupaten Jayapura memiliki potensi unggulan yang cukup banyak. Pantai yang cukup dalam di sebelah utara, sumber bahan tambang dan mineral. Serta wilayah perairan laut  yang kaya akan sumber daya ikan laut, areal hutan yang luas dan wilayah lahan pertanian yang potensial.

Rencana kawasan industri yang dikembangkan di Kabupaten Jayapura adalah industri-industri yang mengolah hasil-hasil pertanian dan agroindustri, perikanan kakap putih.

Selain itu juga perlu dikembangkan industri pengolahan kayu dan produksi barang-barang dari kayu. Industri rumah tangga dan industri kecil juga memerlukan perhatian dan perlu dikembangkan dengan pola kemitraan dengan industri besar yang sudah mapan.

“Berdasarkan RTRW Kabupaten Jayapura tahun 2001, Depapre adalah salah satu wilayah pengembangan untuk sektor perhubungan. Sasaran pembangunan pelabuhan kargo dan peti kemas di Kabupaten Jayapura  tersebut ditujukan untuk menjawab tantangan perkembangan aktivitas pelabuhan. Ini  sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional dan pengembangan usaha menurut tahun-tahun target Pembangunan,” kata Mathius Awoitauw dalam acara launching sandar perdana kapal Tol Laut di pelabuhan Depapre, Rabu (27/1).

Menurut Mathius, ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan kegiatan kepelabuhanan di Pelabuhan Depapre.

Diakuinya semakin padatnya Pelabuhan Jayapura, serta adanya rencana pembangunan fasilitas di Pelabuhan  Jayapura yang akan menyebabkan ditutupnya sebagian fasilitas dermaga untuk keperluan konstruksi. Pada saat itulah pelabuhan Depapre harus siap memainkan  perannya dengan meraih peluang ini.

Pelabuhan Depapre diasumsikan melayani sebagian kargo di Pelabuhan Jayapura tetapi juga mempunyai bangkitan kargo dari hinterland-nya (Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Jayawijaya, Pengunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Puncak Jaya dan kota Jayapura). Ditambah dengan lima kabupaten yang baru diresmikan pada tanggal 21 Juni 2008 yaitu Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Lany Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Puncak.  Sehingga diharapkan dengan hadirnya Pelabuhan Depapre dapat membantu menurunkan harga pasar dan mengurangi disparitas harga di daerah terpencil sesuai misi Presiden Republik  Indonesia.

Dikatakan, respon positif dari Presiden Jokowi atas pembangunan pelabuhan ini, presiden mengisyaratkan untuk menyiapkan lahan sebesar 1500 Ha di daerah belakang pelabuhan yang berfungsi sebagai kawasan industri terpadu. Sehingga terintegrasi antara pelabuhan dan kawasan industri serta menyiapkan lahan cadangan yang difungsikan sebagai sarana galangan kapal dan maintenance kapal.

Menurut Mathius Awoitauw, saat berkunjung  pada tanggal 30  April 2016 di Pelabuhan Peti Kemas Depapre Kabupaten Jayapura, Presiden Jokowi menyebutkan, untuk percepatan pembangunan  pelabuhan peti kemas Depapre perlu dukungan pembangunan dari berbagai pihak.  Atas Kerja sama ini, maka pengoperasian Pelabuhan Depapre dan Perdana Trayek Tol Laut T-19 dari Selatan Papua hingga Utara Papua (Depapre) dapat terlaksana.

“Rencana akses tol laut yang digagas oleh Presiden Jokowi ini hampir menyerupai dengan teori pendulum nusantara. Yaitu konsep sistem transportasi barang melalui lautan yang terintegrasi antar pelabuhan,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, tol laut ini diharapkan mewujudkan pemerataan ketersediaan komoditas atau barang kebutuhan pokok dan barang penting. Serta menjadi momentum untuk meningkatkan investasi di daerah, meningkatkan pembangunan infrastruktur, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, tol laut harus terus hadir dengan perfoma baru dengan sistem manajemen logistik dan  digitalisasi yang terus berinovasi untuk memberi kemudahan bagi regulator maupun  pelaku usaha. Seperti dalam aplikasi layanan Sistem Informasi Tol Laut atau
SITOLAUT merupakan Logistic Communication System (LCS) Berbasis Mobile Apps,  Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK), Delivery on Line, Inaportnet, Simlala dan  layanan lainnya.

Oleh karena itu, pemerintah pusat, Pemrov Papua dan  pemerintah kabupaten/kota di Papua harus terus bersinergi agar terjadi akslerasi  dalam pelaksanaannya.
“Harapan kami acara perdana operasional pelabuhan Depapre dan layanan tol laut trayek T-19 di Pelabuhan Depapre ini menghasilkan suatu percepatan pembangunan ekonomi demi pembangunan bangsa dan  kesejahteraan masyarakat. Ini bagian dari program Nawa Cita Presiden RI membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dalam kerangka negara kesatuan,” pungkasnya.(roy/nat)