Pernyataan Sikap Forum Suara Adat Papua
JAYAPURA- Empat Tokoh dari Lima Wilayah Adat di Provinsi Papua bersama tokoh-tokoh Pemuda Papua yang tergabung dalam Forum Suara Adat Papua sepakat membuat pernyataan sikap untuk keberlangsungan dan audit menyeluruh penggunaan dana Otsus Papua.
Pembacaan pernyataan sikap oleh para tokoh adat yang isinya meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh penggunaan dana Otsus di Papua serta melakukan evaluasi menyeluruh atas seluruh program Otsus di Papua dan meminta Otsus tetap dilanjutkan.
Hal ini dikatakan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Nabire Socrates Sayori bersama Kepala Suku Besar Keerom (Wii-Kaya) Herman Yoku, Tokoh Adat Saireri di Jayapura, Niko Mauri, Kepala Suku wilayah Lapago di Tanah Tabi, Yulius .Kogoya, Wakil Ketua Masyarakat adat Lapago, Atinus Wakur, Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Papua Albert . A .Kabiay, Wakil Ketua Ampera Eduardo. Rumatrai, Tokoh Pemuda Lapago Meniron Wenda, Tokoh Pemuda Lapago Oplinus Lambe dan beberapa tokoh lainnya. Dalam Forum pertemuan yang digagas Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Nabire Socrates Sayori di Koya Koso, Distrik Muara Tami, Rabu (25/11)kemarin.
Dalam pertemuan tersebut, semua tokoh menyepakati dilakukannya audit dana Otsus Papua yang telah dikucurkan sekitar sejak 2002 sekitar Rp 127 Triliun dengan Provinsi Papua Barat.
“Jika UU Otsus sudah selayaknya diterima baik oleh seluruh lapisan masyarakat terlepas dari berbagai persoalan yang terjadi dan jika ada penolak itu biasa, tapi saya mau katakan tolak Otsus baru minta referendum itu tidak semudah membalikkan telapak tangan,”kata Kepala suku Besar Herman Yoku.
Sementara itu, Tokoh Adat Saireri di Jayapura Niko Mauri menambahkan, ia sendiri sebagai salah satu pelaku sejarah turunnya Otsus Papua, sehingga ia meminta perjuangan pendahulu untuk turunnya Otsus hendaknya menjadi perhatian bersama karena sekarang yang bicara Otsus gagal tentu harus dipertanyakan dasarnya apa dan ada datanya atau tidak.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Nabire Socrates Sayori menegaskan jika sebelum Otsus dilanjutkan audit harus dilakukan. Supaya bisa menjadi evaluasi bersama.
Di tempat berbeda Wakil Ketua DASS, Yakob Fiabetauw, anggaran Otsus yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dari tahun 2000, hingga 2020 terus meningkat yang difokuskan untuk empat program prioritas, yaitu aspek pendidikan, kesehatan, infranstruktur, hngga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu, menjadi bukti bahwa perhatian pemerintah pusat ke Papua begitu besar.
“Contoh keberhasilan Otsu situ banyak, seperti dalam bidang pendidikan, ada ribuan anak asli Papua dikirim sekolah keluar negeri, baik dikirim ke Australia, Selandia Baru, Jerman, Belanda dan Amerika. Kemudian dikirim ke Afrika, Cina hingga Jepang,” tuturnya.
Selaku Ondoafi Sosiri, Boas Assa Enoch meminta kepada semua pihak, untuk menerima Otsus dan tidak boleh menolak, karena banyak hal yang sudah ditemui di sana, misalnya anak-anak Papua yang sekolah di luar negeri. Ini semua dari uang Otsus.
Selain itu, Kepala Suku Lapago Yapis, Errnest Tabuni menyampaikan, berbagai infranstruktur prasarana dan sarana transportasi di sektor perhubungan darat, laut dan udara, seperti pembangunan enam bandara di Provinsi Papua, yaitu Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil, Bandara Nabire Baru dan Bandara Mopah dan perbaikan Bandara Sentani. (dil/bet/wen)
