BMD: Jika Ada Keterlibatan Oknum ASN atau Politisi, Silakan Dibuktikan
JAYAPURA-Kodam XVII/Cenderawasih masih menyelidiki terkait diamankanya sepucuk pistol standar militer kaliber 9 mm, 3 radi komunikasi HT, 1 unit GPS, 3 magazen serta ratusan amunisi kaliber 5,56 mm dan 7,62 mm di sebuah honai yang diduga milik anggota KSB (Kelompok Separatis Bersenjata) pimpinan Egianus Kogoya usai kontak tembak di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Selasa (23/7) lalu.
Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf. Muh. Aidi mengatakan, senjata api jenis pistol yang diamankan tersebut bisa juga dari berbagai sumber. Mengingat beberapa waktu lalu diamankan seorang warga Polandia yang ketahuan melakukan transaksi amunisi di Kabupaten Jayawijaya. Selain itu, beberapa kali kelompok ini berhasil merampas senjata milik TNI-Polri di Papua.
“Garis perbatasan yang luas tidak bisa dijaga secara maksimal menjadikan peluang masuknya amunisi ke Papua,” terang Aidi saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (25/7).
Dikatakan, langkah selanjutnyan yang akan dilakukan Kodam XVII/Cenderawasih yakni berkoordinasi dengan seluruh pihak. Sebab persoalan keamanan di tanah Papua bukan sebatas tugas TNI-Polri melainkan juga seluruh komponen masyarakat.
Pihaknya juga mengimbau masyarakat apabila ada yang mengetahui tentang adanya kepemilikan senjata supaya segera dilaporkan kepada aparat keamanan baik secara tertutup atau terbuka.
Sementara itu, secara umum situasi di Kabupaten Nduga kondusif. Namun, apa yang disampaikan Bupati Nduga yang menyebutkan Kabupaten Nduga tidak aman diakuinya ada benarnya juga.
Tidak kondusifnya Kabupaten Nduga menurut Aidi bukan baru terjadi saat ini. Melainkan sejak dulu kabupaten tersebut memang tidak aman. Dimana selalu terjadi aksi-aksi kekerasan, pemerkosaan, pembantaian yang dilakukan oleh KSB.
“Nduga tidak aman bukan karena hadirnya TNI-Polri, melainkan adanya sekolompok orang yang mempersenjatai diri lalu melakukan pembantaian, pembunuhan dan penembakan terhadap masyarakat setempat serta merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, terkait adanya dugaan pihak-pihak yang menjadi penyuplai atau yang membantu KSB dalam beroperasi selama ini, diminta untuk dibuktikan. Jika sebelumnya sudah diungkap keterlibatan oknum warga negara asing asal Polandia maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada pihak lain yang menjadi aktor setelah warga Polandia ini diamankan.
“Tapi dari statemen tersebut sangat jelas bahwa memang ada pihak yang membantu TPN OPM selama di hutan. Nah ini harus dibuktikan. Jangan menjadi bola liar akhirnya saling tuding, saling curiga dan menimbulkan kegaduhan,” kata Boy Markus Dawir Ketua Pemuda Panca Marga Provinsi (PPM) Papua, Kamis (25/7) kemarin.
BMD akronim nama Boy Markus Dawir terang-terangan menyebut bila ada keterlibatan oknum ASN atau politisi di Papua, maka langsung saja diselidiki dan diproses hukum. Sehingga semua bisa mengetahui siapa yang makan dari uang negara namun meletakkan kaki di kelompok yang bertentangan dengan NKRI.
“Jadi dari pernyataan tersebut, hari ini saya pikir Kodam perlu membuktikan siapa saja yang dimaksud sebagai pihak penyuplai. Pernah warga Polandia tapi saat ini warga Polandia tersebut sudah diproses hukum dan kelompok yang dimaksud itu yang mana?. Termasuk apakah ada oknum elit politik di Papua yang juga ikut bermain sebagai penyuplai bagi TPN OPM ini patut dibuktikan, agar tak lahir kecurigaan bagi siapa saja dan tak menimbulkan kegaduhan,” cecar Boy.
Untuk membuktikan ini tentunya pihak intelejen bisa dijadikan ujung tombak guna menjangkau lebih jauh indikasi tersebut. Apalagi BMD menilai bahwa anggapan publik saat ini adalah yang punya senjata dan amunisi adalah aparat keamanan apakah TNI mapun Polri. Bila dugaan itu dialamatkan tapi tidak mengungkap siapa pelakunya maka akan menjadi bola liar.
BMD menyarankan baik TNI maupun Polri, sebaiknya melakukan pengecekan secara internal. Melihat apakah personel yang ditempatkan di daerah betul-betul bekerja jujur tanpa mencari keuntungan dengan menjual amunisi atau seperti apa. “Lagipula di setiap amunisi juga ada perbedaan mana yang digunakan TNI dan mana yang digunakan Polri,” singgungnya.
Namun bila memang ada warga sipil yang terlibat maka Boy berharap itu dibuktikan. “Bila ada politisi atau elit politik mari kita buka sama-sama. Mana rekaman pembicaraan, rekaman transfer dana yang menjelaskan soal sebab masyarakat butuh kenyamanan dan tugas aparat negara memberi jaminan kepada setiap warga negara. “Kita jangan saling melempar bola,” imbuhnya.
Ketua PPM Mada Papua ini juga menyinggung soal Nduga. Ia memperi dukungan agar para pelaku sipil bersenjata ini bisa segera dibersihkan.
“Kita bisa menang lomba menembak internasional lalu kena tembak sendiri di dalam negeri kan aneh. Melakukan show force pasukan namun di Nduga tidak banyak berkutik. Kami mendukung upaya penegakan hukum disana dan harus bisa,” pungkasnya. (fi/ade/nat)
