JAYAPURA – Buntut ditolaknya korban kecelakaan lalu lintas bernama Hanafi Rettob oleh lima rumah sakit, Komisi V DPR Papua bergerak cepat dengan mengundang kelima direktur rumah sakit tersebut plus kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Kelima petinggi rumah sakit ini dimintai keterangan seputar penolakan pasien yang akhirnya berujung pada kondisi pasien yang memburuk dan akhirnya meninggal dunia.
Kelima pimpinan rumah sakit ini “disidang” dengan dimintai keterangan termasuk menjelaskan soal rekam medik pasien. Fauzun Nihayah, S.Hi., MH., selaku sekretaris Komisi V ditemani Elly Wonda dan Namantus Gwijangge selaku anggota Komisi V langsung memimpin pertemuan.
Tercatat yang hadir di ruang Banggar DPRP, Kamis (25/6) kemarin adalah direktur RSUD Jayapura, drg Aloysius Giay M. Kes, Direktur RS Provita, dr Asmi, Direktur RS Marthen Indey, dr F.X Budi, RS Abepura, dr. Deasy Urbinas dan direktur RS Dian Harapan, dr Ance Melinda Situmorang. Namun di sini yang tak hadir adalah direktur RS Bhayangkara.
Kelima direktur ini menyampaikan permohonan maaf dan ikut berduka cita atas kejadian tersebut. Hanya saja ada alasan mengapa pihak rumah sakit akhirnya tak melakukan penanganan medis lebih jauh kepada korban. Hampir semua menyebut bahwa kondisi rumah sakit tak memungkinkan akibat pasien penuh dan cukup berisiko jika akhirnya digabung dengan pasien yang dinyatakan positif Covid-19.
Selain itu rata – rata rumah sakit ini tak memiliki dokter orthopedi atau dokter bedah sementara pasien mengalami luka yang dianggap cukup berat dan harus dilakukan operasi melibatkan dokter bedah tulang.
Pihak RSUD Jayapura melalui Wadir, dr. Grace Daimboa Sp.PD menjelaskan bahwa saat pasien Hanafi diantar saat itu ada 4 pasien reaktif di IGD. Selain itu melihat kondisi rumah sakit yang penuh di IGD maupun di ruang belakang akhirnya dokter menyarankan untuk pasien Hanafi dilarikan ke RS terdekat dan itu adalah RS Marthen Indey. “Saat itu kondisi RS kami, IGD penuh karena rujukan dari semua kota. Masyarakat tahu kami terima pasien umum sehingga rumah sakit ini jadi tujuan. Untuk diketahui pasien datang disaat kondisi RS tidak memungkinkan dan ada beberapa ruangan yang kami sterilkan dimana beberapa hari lalu 30 tenaga medis kami dinyatakan reaktif dan kini menjadi 45 orang. Semua wajib dikarantina sehingga ini menambah beban kerja,” beber dr. Grace.
Ia menyatakan jika terpapar Covid-19, maka petugas medis baik perawat maupun dokter wajib melakukan isolasi selama 14 hari sehingga dari jumlah tenaga juga berkurang. “Kemarin saat kejadian, pasien kami yang umum 102 dan pasien Covid sebanyak 27 orang dengan 1 kondisinya cukup berat. Lalu ruang isolasi juga penuh sehingga sangat disayangkan pasien datang disaat kondisi tak baik. Namun kami tak mau mencari alasan dan ini kelalaian kami hanya kami tegaskan bahwa kami tak memilih pasien,” beber Grace.
Sementara dari pihak RS Abepura menjelaskan bahwa pasien datang sekira pukul 12.31 WIT menggunakan mobil pikap dengan diantar 4 orang. Dan oleh petugas security disampaikan ke sopir (pengantar) soal posisi RS Abepura dan saat yang sama ada 1 pasien di IGD yang terkonfirmasi Covid. “Di sini sempat ada adu mulut dan tak lama petugas IGD datang dan ditunjukkan surat rujukan dari RS Bhayangkara, dimana RS Bhayangkara juga tak bisa menangani karena full dan hasil rapid dinyatakan reaktif. Dan rujukan ini diteruskan ke dokter di IGD dan diputuskan diterima dan dirawat. Lalu petugas kami minta tunggu sebentar karena harus gunakan baju hazmat APD,” beber dr. Deasy.
Hanya sayangnya saat petugas sudah siap dan keluar mau mengambil pasien ternyata pasien sudah tidak ada. “Kami akui ada miss cara komunikasi, kurang pas, kurang santun dimana membuat orang dalam keadaan panik malah tambah marah, tapi petugas kami sudah menyatakan siap menangani. Namun membutuhkan waktu sekira 14 menit untuk menggunakan baju hazmat dan memang itu tidak mudah. Tapi ini sudah kami rapatkan termasuk dengan security yang dikelola pihak ketiga untuk lebih humanis,” tambah ibu direktur.
Di sini dr. Deasy juga meminta dibantu dalam sosialisasi terkait status RS Abepura yang kini menangani pasien covid mengingat masih banyak pasien umum yang datang.
Senada disampaikan Direktur RS Marthen Indey dr F.X Budi bahwa saat pasien datang kondisi rumah sakit juga penuh plus sedang menangani pasien covid. Tak hanya itu, alasan logis lainnya adalah rumah sakit ini tidak memiliki dokter ortopedi sementara pasien harus dibedah. “Itu kondisi yang terjadi, petugas kami sempat mengecek pasien dan menyampaikan bahwa ini harus ditangani dokter ortopedi karena ada luka patah dan luka cukup parah di bagian kepala,”katanya.
Terkait semua keterangan ini, dinas kesehatan tetap memberi catatan bahwa ada sejumlah hal yang harus dibenahi. Terlebih soal rujukan dan sebisa mungkin antar rumah sakit melakukan koordinasi yang baik.
Pimpinan rapat, Fauzun menyimpulkan ada kelalaian dalam penanganan awal dan pihaknya meminta ini dievaluasi total. “Cukup 2 korban saja yakni Sely dan Hanafi dan kami anggap sistem managemen saat ini masih kurang baik, harusnya dilakukan penanganan awal lebih dulu dan terus membangun komunikasi untuk bagaimana dan akan dibawa kemana pasien seperti itu. Bukan langsung menolak dan akhirnya menjadi lebih parah. Kami minta ini diperhatikan,” tegasnya. (ade/nat)
