KENYAM-Belum adanya kejelasan mengenai penanganan pengungsi masyarakat Nduga hingga memakan korban serta tidak adanya penarikan pasukan non organik di wilayah itu, kembali membuat Wakil Bupati Nduga, Wentius Naminagge kembali mengeluarkan ancaman.
Sebagaimana diketahui beberapa waktu yang lalu saat terjadi insiden penembakan, Wabup Wentius Naminagge mengeluarkan statemen pengunduran diri dari jabatannya sebagai wakil bupati. Kali ini, Wabup Wentius Naminagge kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menyebutkan dirinya bersama masyarakat akan meminta suaka politik ke negara lain, apabilan tuntutan mereka tidak ditanggapi.
“Saya sudah ketemu dengan petinggi di negara ini melalui Kapolda, Pangdam Cenderawasih dan Menkopolhukam. Saya sudah masuk ke kantornya dan kami dua ‘berkelahi’ (saling berbicara) untuk minta segera anggota non organik TNI yang ada di Nduga harus ditarik. Karena kami di Nduga juga adalah suku yang kecil dan terus semakin habis ini domba-domba saya. Jadi saya bicara,” tegas Wabup Wentius Namiangge di Kenyam, Selasa (25/2).
Wabup Wentius Namiangge mengklaim bahwa masyarakat terus menjadi korban, sementara pemerintah tidak pernah memberikan perhatian serius untuk menarik pasukan. Serta memberikan bantuan bagi para pengungsi di beberapa kabupaten.
Oleh sebab itu, apabila hal seperti ini masih terjadi dirinya mengancam akan meminta suaka politik ke negara lain. “Saya tunggu 12 bulan kalau pemerintah pusat tidak mau mendengar lagi untuk menarik anggota TNI-Polri, saya akan melakukan suaka politik keluar. Jadi tolong anggota DPRD ini. Karena saya sudah ketemu semua petinggi tapi tidak bisa,” ucapnya.
Sebagai wakil pemerintah yang merupakan perpanjangan tangan Presiden, Wabup Wentius Namiangge mempertanyakan mengapa apa yang disampaikan tidak didengarkan dan selalu diabaikan. “Kami ini perwakilan presiden di daerah tapi apa yang kami bicara selalu saya tidak pernah didengarkan,” sesalnya.
Dalam kesempatan itu, Wabup Wentius Namiangge juga meminta TPNPB agar tidak mengorbankan masyarakat. “TNI-Polri punya senjata, TPNPB juga punya senjata. Akibatnya kami rakyat biasa yang jadi korban. Pembangunan menjadi korban, sementara kami suku kecil terus berupaya untuk maju sama dengan daerah lain di Papua. Kami suku kecil ini mau maju. Jadi dari pada kami ditinggal terus sampai habis mendingan kami keluar saja,” ujar Wabup Wentius Namiangge.
Di tempat yang sama Bupati Nduga, Yairus Gwijangge mengungkapkan bahwa seharusnya dengan hadirnya Polres Nduga dan dibangunnya Kodim di Kabupaten Nduga, maka pemerintah pusat dapat memberikan kepercayaan kepada anggota organik yang ada, bersama masyarakat menangani persoalan yang terjadi. Untuk itu, pasukan non-organik menurutnya dapat ditarik agar masyarakat dapat merasa nyaman.
“Kami masyarakat harapkan kalau sudah ada bangun Polres dan juga Kodim, kedepannya anggota tentara non organik itu ditarik saja, dan berikan kepercayaan kepada pemerintah daerah bersama Polres dan juga Dandim untuk menyelesaikan masalah ini bukan dengan pasukan yang banyak,” tegasnya.
Hal senada disampaikan ketua sementara DPRD Nduga, Ikabus Gwijangge yang meminta agar pemerintah pusat lebih mempercayakan penyelesaian masalah ini kepada pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat dan juga anggota organik melalui Polres dan Kodim.
“Kami ini dipilih oleh masyarakat dan masyarakat yang mengikuti acara bakar batu itu sebagian besar adalah masyarakat pengungsi. Selalu saja ada kematian. Belum lagi mereka yang mengungsi di Timika, Jayawijaya, Lanny Jaya dan mereka yang masih mengungsi di hutan, ini menjadi tanggung jawab siapa? Kami harap ada bantuan dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Kalau bisa berikan waktu berapa bulan ini atau 1 tahun pemerintah daerah bersama masyarakat menyelesaikan persoalan ini kalau tidak selesai baru bisa dikirim pasukan,” tutupnya. (oel/nat)
