Meski demikian, Politisi Golkar itu mengaku tentunya pasti ada kelebihan dan kekurangannya jika wacana pemilihan kepala daerah itu jadi dilakukan oleh DPRD.
“Jadi memang pasti ada plus-minusnya, tetapi kalau kita berbicara tentang keterwakilan, sebenarnya anggota DPR inikan sudah menjadi keterwakilan masyarakat juga, ” ujarnya.
Lanjutnya, jika dilihat dari hak one man, one vote sesuai demokrasi sekarang memang harus dilakukan seperti itu Pilkada harus dilakukan anggota dewan. Dengan tujuan untuk mengurangi banyaknya permasalahan diantaranya anggaran kampanye, perbenturan antara sesama pendukung dan masih banyak lainnya.
“Tentunya kita kembalikan kepada pemerintah pusat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengusulkan perubahan sistem pilkada dari pemilu langsung ke pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Wacana itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat Puncak Perayaan HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kabupaten Bogor, Kamis, 12 Desember 2024.
Prabowo menilai sistem pemilihan langsung terlalu mahal dan memberatkan, baik dari sisi anggaran negara maupun pengeluaran para kandidat.
“Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, baik anggaran dari negara maupun dari masing-masing tokoh politik. Kalau dilakukan oleh DPRD, negara bisa hemat dan efisien seperti di Malaysia dan Singapura,” kata dia.
Keberatan terhadap Wacana Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan. Tak sedikit ada yang menolak terkait dengan gagasan Prabowo itu. Mereka mengatakan pilkada oleh DPRD merupakan kemunduran politik, dan biaya pilkada langsung yang mahal bukan karena kesalahan sistem. (kar/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
