JAYAPURA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Kota Jayapura menggelar aksi unjuk rasa di Tugu Pendidikan lingkaran Abepura, pada Senin (22/9). Dalam orasi, masa aksi protes dan menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah dicanangkan pemerintah dibeberapa titik wilayah Papua.
Massa menuding PSN hanya menguntungkan segelintir elit dan pemodal, serta melanggar konstitusi karena tidak melibatkan masyarakat lokal. Mereka mendesak pemerintah segera menjalankan reformasi agraria sejati. Selain itu mereka menilai proyek tersebut mempersempit ruang demokrasi dan menindas hak-hak rakyat, terutama dalam hal akses terhadap tanah dan pekerjaan.
Kepada Cenderawasih Pos di lokasi Ronial Mirin (20) salah satu orator dalam aksi tersebut menyebutkan bahwa pihaknya dengan tegas menolak seluruh PSN di Merauke, Papua Selatan. Dirinya juga mendesak pemerintah pusat maupun daerah segera implementasikan Undang-undang perlindungan hak-hak masyarakat adat di atas tanahnya.
“Karena masyarakat setempat susah untuk mencari sistem mata sehari-hari dan juga perusahaan kelapa sawit banyak merugikan masyarakat dan bukan saja di Merauke tapi di sebagian besar Tanah Papua,” jelasnya.
JAYAPURA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Kota Jayapura menggelar aksi unjuk rasa di Tugu Pendidikan lingkaran Abepura, pada Senin (22/9). Dalam orasi, masa aksi protes dan menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah dicanangkan pemerintah dibeberapa titik wilayah Papua.
Massa menuding PSN hanya menguntungkan segelintir elit dan pemodal, serta melanggar konstitusi karena tidak melibatkan masyarakat lokal. Mereka mendesak pemerintah segera menjalankan reformasi agraria sejati. Selain itu mereka menilai proyek tersebut mempersempit ruang demokrasi dan menindas hak-hak rakyat, terutama dalam hal akses terhadap tanah dan pekerjaan.
Kepada Cenderawasih Pos di lokasi Ronial Mirin (20) salah satu orator dalam aksi tersebut menyebutkan bahwa pihaknya dengan tegas menolak seluruh PSN di Merauke, Papua Selatan. Dirinya juga mendesak pemerintah pusat maupun daerah segera implementasikan Undang-undang perlindungan hak-hak masyarakat adat di atas tanahnya.
“Karena masyarakat setempat susah untuk mencari sistem mata sehari-hari dan juga perusahaan kelapa sawit banyak merugikan masyarakat dan bukan saja di Merauke tapi di sebagian besar Tanah Papua,” jelasnya.
