JAYAPURA-Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib menyampaikan bahwa meski RDP tidak berjalan sepenuhnya dibeberapa daerah namun pihaknya tetap akan membuat laporan kepada Kemendagri terkait kondisi ril di lapangan termasuk aspirasi apa saja yang sudah pernah disampaikan terkait pelaksanaan Otsus selama ini. Yang jelas menurutnya Otsus tetap memiliki kekurangan yang perlu dievaluasi dan tak bisa dibuat sama seperti sebelum – sebelumnya.
Timotius Murib juga menyampaikan bahwa dari pelaksanaan RDP tersebut pihaknya menganggarkan dana sebesar Rp 9 miliar untuk lima wilayah adat. Anggara ini ada juga yang diambil dari pos pos kegiatan MRP. “Untuk besaran anggarannya ada Rp 9 miliar dan saya pikir kalaupun ada yang tidak digunakan ya kami akan kembalikan. Tidak mungkin kami pakai kalau kegiatannya tidak dilakukan. Tidak masalah itu, kembalikan saja,” beber Timotius kepada Cenderawasih Pos pekan kemarin.
Terkait RDP sendiri ia melihat ada upaya untuk membungkam demokrasi di Papua. Ada upaya untuk menggagalkan RDP karena terlalu mencurigai MRP padahal rapat ini untuk mendengar apa yang dianggap perlu untuk diperbaiki sebelum Otsus kembali dilanjutkan setelah 20 tahun. Sayangnya Timotius melihat ada yang tidak dipahami masyarakat yang akhirnya mau terlibat untuk menyampaikan penolakan RDP itu sendiri.
“Untuk RDP kami masih diberi batas waktu hingga 25 November dan jika belum dirasa belum maksimal maka akan kami ajukan penundaan lagi toh RDP ini untuk mengevaluasi berbagai sektor semisal kesehatan, pendidikan dan ekonomi jadi jangan jerat langkah kami dengan isu makar. Silakan buktikan jika perbuatan tersebut ada,” tegasnya. (ade/nat)
JAYAPURA-Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib menyampaikan bahwa meski RDP tidak berjalan sepenuhnya dibeberapa daerah namun pihaknya tetap akan membuat laporan kepada Kemendagri terkait kondisi ril di lapangan termasuk aspirasi apa saja yang sudah pernah disampaikan terkait pelaksanaan Otsus selama ini. Yang jelas menurutnya Otsus tetap memiliki kekurangan yang perlu dievaluasi dan tak bisa dibuat sama seperti sebelum – sebelumnya.
Timotius Murib juga menyampaikan bahwa dari pelaksanaan RDP tersebut pihaknya menganggarkan dana sebesar Rp 9 miliar untuk lima wilayah adat. Anggara ini ada juga yang diambil dari pos pos kegiatan MRP. “Untuk besaran anggarannya ada Rp 9 miliar dan saya pikir kalaupun ada yang tidak digunakan ya kami akan kembalikan. Tidak mungkin kami pakai kalau kegiatannya tidak dilakukan. Tidak masalah itu, kembalikan saja,” beber Timotius kepada Cenderawasih Pos pekan kemarin.
Terkait RDP sendiri ia melihat ada upaya untuk membungkam demokrasi di Papua. Ada upaya untuk menggagalkan RDP karena terlalu mencurigai MRP padahal rapat ini untuk mendengar apa yang dianggap perlu untuk diperbaiki sebelum Otsus kembali dilanjutkan setelah 20 tahun. Sayangnya Timotius melihat ada yang tidak dipahami masyarakat yang akhirnya mau terlibat untuk menyampaikan penolakan RDP itu sendiri.
“Untuk RDP kami masih diberi batas waktu hingga 25 November dan jika belum dirasa belum maksimal maka akan kami ajukan penundaan lagi toh RDP ini untuk mengevaluasi berbagai sektor semisal kesehatan, pendidikan dan ekonomi jadi jangan jerat langkah kami dengan isu makar. Silakan buktikan jika perbuatan tersebut ada,” tegasnya. (ade/nat)
