JAKARATA-Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut aksi kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan KKB di Papua karena mereka takut dengan capaian pembangunan yang dilakukan pemerintah.
Pemerintah, kata Moeldoko, terus bersungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di wilayah Papua.
“Buktinya apa, Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua barat yang dikomandani Wakil Presiden langsung,” kata Moeldoko dalam pemaparan media di Jakarta, Kamis (21/7).
Selain itu, menurut Moeldoko, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang menekankan peningkatan dana otonomi khusus (Otsus), perbaikan tata kelola, dan peningkatan partisipasi masyarakat adat.
Kemudian, pemerintah dan DPR telah menyetujui pembentukan tiga daerah otonom baru (DOB) di Papua, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan. Hal tersebut merupakan upaya untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat di Papua.
Terkait aksi kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan KKB di Papua, lanjutnya, hal itu dilakukan karena kelompok tersebut takut terhadap capaian pembangunan oleh pemerintah.
“Masyarakat umum di Papua pada dasarnya menginginkan kehidupan yang damai, tidak ingin dilibatkan dalam aksi kekerasan mereka (KKB),” jelasnya.
Berdasarkan data Maret 2010 hingga Maret 2022, KKB telah melakukan kekerasan sebanyak 226 kali di Papua, yang di antaranya tindak pembunuhan serta pembakaran fasilitas publik, gedung pemerintah, sekolah, dan rumah warga dengan tujuan menyebarkan teror kepada masyarakat.
Sementara di pada April hingga Juli 2022, katanya, tercatat KKB melakukan kejahatan sebanyak 18 kali dengan korban meninggal 22 orang.
“Saya mendapatkan laporan dari para bupati, bahasanya sama (tidak ingin dilibatkan dalam aksi kekerasan). Selanjutnya, Pemerintah mengimbau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dengan isu SARA yang dikembangkan oleh KKB dan agar bisa beraktivitas seperti sediakala,” ujar Moeldoko.
Moeldoko menyatakan KKB takut dengan capaian pembangunan di Papua karena akan menghilangkan pengaruh kelompok mereka.
“KKB takut dengan capaian pembangunan di Papua karena takut kehilangan pengaruhnya. Sungguh ironis, pemerintah sedang bekerja keras membangun kesejahteraan Papua, KKB justru melakukan tindakan kejam terhadap warga tak berdosa,” ucapnya.
Menurut Moeldoko, KKB melakukan tindakan destruktif di Papua dengan membakar gedung dan fasilitas umum lainnya, seperti Puskesmas dan sekolah pada saat pemerintah sedang mengakselerasi pembangunan.
Ia mencatat pada bulan Maret 2010 hingga Maret 2022, KKB telah melakukan kekerasan sebanyak 226 kali, di antaranya adalah pembunuhan, pembakaran fasilitas publik, gedung pemerintah, sekolah, dan rumah warga guna meyebarkan teror kepada masyarakat.
“Kelompok ini pula pada tahun 2018 yang melakukan pembunuhan terhadap karyawan BUMN Istaka Karya dan pemenggalan terhadap warga sipil,” kata mantan Panglima TNI itu.
Diungkapkan pula apa yang dilakukan KKB adalah pembantaian keji, kejam dan biadab, dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, Pemerintah akan melakukan tindakan tegas dengan penegakan hukum kepada KKB.
“Tindakan tegas hanya terhadap KKB, bukan yang lain. Penegasan ini penting, jangan sampai ada persepsi keliru terhadap tindakan yang diambil aparat keamanan,” ujarnya.
Pada hari Sabtu (16/7), KKB melakukan kembali penyerangan terhadap masyarakat sipil di Kabupaten Nduga, Papua, yang menewaskan sebelas orang, termasuk tokoh agama.
“KKB telah melakukan tindakan kejam berulang kali di Papua dengan target membabi buta. Saya melihat ada perilaku teroris dan bandit di situ,” ujar Moeldoko. (ade/Antara/nat)
Takut dengan Capaian Pembangunan di Papua
JAKARATA-Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut aksi kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan KKB di Papua karena mereka takut dengan capaian pembangunan yang dilakukan pemerintah.
Pemerintah, kata Moeldoko, terus bersungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di wilayah Papua.
“Buktinya apa, Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua barat yang dikomandani Wakil Presiden langsung,” kata Moeldoko dalam pemaparan media di Jakarta, Kamis (21/7).
Selain itu, menurut Moeldoko, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang menekankan peningkatan dana otonomi khusus (Otsus), perbaikan tata kelola, dan peningkatan partisipasi masyarakat adat.
Kemudian, pemerintah dan DPR telah menyetujui pembentukan tiga daerah otonom baru (DOB) di Papua, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan. Hal tersebut merupakan upaya untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat di Papua.
Terkait aksi kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan KKB di Papua, lanjutnya, hal itu dilakukan karena kelompok tersebut takut terhadap capaian pembangunan oleh pemerintah.
“Masyarakat umum di Papua pada dasarnya menginginkan kehidupan yang damai, tidak ingin dilibatkan dalam aksi kekerasan mereka (KKB),” jelasnya.
Berdasarkan data Maret 2010 hingga Maret 2022, KKB telah melakukan kekerasan sebanyak 226 kali di Papua, yang di antaranya tindak pembunuhan serta pembakaran fasilitas publik, gedung pemerintah, sekolah, dan rumah warga dengan tujuan menyebarkan teror kepada masyarakat.
Sementara di pada April hingga Juli 2022, katanya, tercatat KKB melakukan kejahatan sebanyak 18 kali dengan korban meninggal 22 orang.
“Saya mendapatkan laporan dari para bupati, bahasanya sama (tidak ingin dilibatkan dalam aksi kekerasan). Selanjutnya, Pemerintah mengimbau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dengan isu SARA yang dikembangkan oleh KKB dan agar bisa beraktivitas seperti sediakala,” ujar Moeldoko.
Moeldoko menyatakan KKB takut dengan capaian pembangunan di Papua karena akan menghilangkan pengaruh kelompok mereka.
“KKB takut dengan capaian pembangunan di Papua karena takut kehilangan pengaruhnya. Sungguh ironis, pemerintah sedang bekerja keras membangun kesejahteraan Papua, KKB justru melakukan tindakan kejam terhadap warga tak berdosa,” ucapnya.
Menurut Moeldoko, KKB melakukan tindakan destruktif di Papua dengan membakar gedung dan fasilitas umum lainnya, seperti Puskesmas dan sekolah pada saat pemerintah sedang mengakselerasi pembangunan.
Ia mencatat pada bulan Maret 2010 hingga Maret 2022, KKB telah melakukan kekerasan sebanyak 226 kali, di antaranya adalah pembunuhan, pembakaran fasilitas publik, gedung pemerintah, sekolah, dan rumah warga guna meyebarkan teror kepada masyarakat.
“Kelompok ini pula pada tahun 2018 yang melakukan pembunuhan terhadap karyawan BUMN Istaka Karya dan pemenggalan terhadap warga sipil,” kata mantan Panglima TNI itu.
Diungkapkan pula apa yang dilakukan KKB adalah pembantaian keji, kejam dan biadab, dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, Pemerintah akan melakukan tindakan tegas dengan penegakan hukum kepada KKB.
“Tindakan tegas hanya terhadap KKB, bukan yang lain. Penegasan ini penting, jangan sampai ada persepsi keliru terhadap tindakan yang diambil aparat keamanan,” ujarnya.
Pada hari Sabtu (16/7), KKB melakukan kembali penyerangan terhadap masyarakat sipil di Kabupaten Nduga, Papua, yang menewaskan sebelas orang, termasuk tokoh agama.
“KKB telah melakukan tindakan kejam berulang kali di Papua dengan target membabi buta. Saya melihat ada perilaku teroris dan bandit di situ,” ujar Moeldoko. (ade/Antara/nat)
