Dr Frans Pekei (Gamel Cepos)
JAYAPURA – Adanya rencana agenda Kongres United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pertama yang dilakukan di Jayapura mendapat tanggapan dari Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr Frans Pekei. Ia meminta agenda yang diprediksi akan melibatkan 1000 orang lebih ini tidak merugikan orang lain.
Ia menyebut bahwa saat ini masyarakat di Kota Jayapura masih menyimpan rasa trauma dengan kejadian kerusuhan di tahun 2019 lalu. Jangan sampai ada yang memprovokasi hingga akhirnya menimbulkan ekses lain.
“Kalau mau buat kegiatan atau menyampaikan aspirasi saya pikir harus tetap sesuai aturan. Jangan dari kegiatan yang dilakukan justru menimbulkan gesekan dan komplain dari warga karena merasa tidak nyaman dan dirugikan. Saya tidak mau seperti itu, ” beber Pekei saat ditemui di Pantai Holtekamp, Sabtu (18/11).
Dikatakan, tidak mudah untuk menciptakan situasi Kota Jayapura yang tetap stabil dan kondusif seperti saat ini mengingat potensi keributan selalu saja ada. Ia berpandangan bahwa melakukan kegiatan dan penyampaian aspirasi tentunya sah-sah saja namun jika melibatkan massa maka wajib berkoordinasi dengan aparat keamanan.
Bila mendapatkan izin maka silakan digelar namun jika tidak tentunya jangan dipaksakan juga mengingat bisa saja aparat melakukan penegakan hukum.
“Kalau organisasi yang berseberangan saya pikir pastinya akan berhadapan dengan penegak hukum dan kami tidak mau aktifitas tersebut merugikan orang lain sehingga kami minta itu disikapi serius,” jelas Pj Wali Kota.
Seperti berita sebelumnya disampaikan bahwa para deklarator ULMWP akan menggelar kongres I untuk memilih pemimpin baru mereka. Agenda tersebut rencananya akan digelar di Jayapura dengan melibatkan seluruh massa pendukung ULMWP. (ade/wen)
Dr Frans Pekei (Gamel Cepos)
JAYAPURA – Adanya rencana agenda Kongres United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pertama yang dilakukan di Jayapura mendapat tanggapan dari Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr Frans Pekei. Ia meminta agenda yang diprediksi akan melibatkan 1000 orang lebih ini tidak merugikan orang lain.
Ia menyebut bahwa saat ini masyarakat di Kota Jayapura masih menyimpan rasa trauma dengan kejadian kerusuhan di tahun 2019 lalu. Jangan sampai ada yang memprovokasi hingga akhirnya menimbulkan ekses lain.
“Kalau mau buat kegiatan atau menyampaikan aspirasi saya pikir harus tetap sesuai aturan. Jangan dari kegiatan yang dilakukan justru menimbulkan gesekan dan komplain dari warga karena merasa tidak nyaman dan dirugikan. Saya tidak mau seperti itu, ” beber Pekei saat ditemui di Pantai Holtekamp, Sabtu (18/11).
Dikatakan, tidak mudah untuk menciptakan situasi Kota Jayapura yang tetap stabil dan kondusif seperti saat ini mengingat potensi keributan selalu saja ada. Ia berpandangan bahwa melakukan kegiatan dan penyampaian aspirasi tentunya sah-sah saja namun jika melibatkan massa maka wajib berkoordinasi dengan aparat keamanan.
Bila mendapatkan izin maka silakan digelar namun jika tidak tentunya jangan dipaksakan juga mengingat bisa saja aparat melakukan penegakan hukum.
“Kalau organisasi yang berseberangan saya pikir pastinya akan berhadapan dengan penegak hukum dan kami tidak mau aktifitas tersebut merugikan orang lain sehingga kami minta itu disikapi serius,” jelas Pj Wali Kota.
Seperti berita sebelumnya disampaikan bahwa para deklarator ULMWP akan menggelar kongres I untuk memilih pemimpin baru mereka. Agenda tersebut rencananya akan digelar di Jayapura dengan melibatkan seluruh massa pendukung ULMWP. (ade/wen)
