FKUB Papua Apresiasi Permintaan Maaf Gubernur Jatim
JAYAPURA-Situasi keamanan di Provinsi Papua khususnya Kota Jayapura yang tetap kondusif pasca unjuk rasa menyikapi aksi rasisme dan persekusi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Malang dan Semarang menurut Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua, tidak terlepas dari pengendalian diri masyarakat di Papua yang sangat baik.
Meskipun persoalan yang terjadi di Surabaya, Malang dan Semarang menurut Ketua FKUB Provinsi Papua, Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th., cukup panas di media sosial, tetapi pengendaliasn diri masyarakat sangat baik. Hal ini terlihat dari aksi demo yang berjalan kondusif dan terkendali.
Oleh sebab itu, Pdt. Lipiyus Biniluk mengapresiasi masyarakat Papua dalam menyikapi kejadian yang terjadi di luar Papua dengan tenang.
“Kami juga memberikan apresiasi kepada pihak Kepolisian dalam hal ini Polda Papua dimana cukup bagus dalam berkomunikasi dan koordinasi sangat humanis dengan peserta unjuk rasa, sehingga berjalan dengan tertib dan aman. Semua elemen mendukung dengan baik, mari kita jaga tanah ini karena Tuhan pun akan senang jika tanah Papua aman dan damai,” ungkap Pdt. Lipiyus Biniluk saat memberikan keterangan pers didampingi ketua Pengurus Wilayah (PW) Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Papua, Dr. H. Toni Wanggai, MA., Ketua Ansor Ahmad Muhazir dan pengurus FKUB Provinsi Papua di kantor FKUB Provinsi Papua, Selasa (20/8).
Pdt. Lipiyus Biniluk juga mengapresiasi respon cepat dan permintaan maaf dari Gubernur Jawa Timur. “Bagi saya itu penting. Mewakili tokoh agama di Papua, kami ucapkan banyak terima kasih. Kami titip masyarakat kami yang ada di Jawa Tiomur agar dijaga dan dibantu,” tuturnya.
Dirinya berharap, ke depan situasi di Papua bisa lebih kondusif lagi sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa emosi boleh, tetapi jangan anarkis. “Marah boleh, tetapi lembut, sabar dan memaafkan,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Pdt. Lipiyus Biniluk mengimbau seluruh masyarakat Papua termasuk mahasiswa Papua di seluruh tanah air agar tetap tenang dan fokus belajar serta menjaga persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Dalam kesempatan itu, pihaknya meminta masyarakat untuk menyerahkan penyelesaian hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan dugaan kekerasan atas rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Malang dan tempat lainnya.
Dirinya juga berharap Pemprov Papua agar melibatkan melibatkan tokoh-tokoh agama dalam tim investigasi ke Jawa Timur. “FKUB juga meminta Presiden Jokowi agar membuat kebijakan pembangunan yang berpihak dan melibatkan orang asli Papua. Sekaligus mengimbau agar aparat keamanan baik di Papua maupun di luar Papua agar selalu bertindak profesional dan tidak represif dalam menyingkapi reaksi-reaksi mahasiswa Papua,” tutupnya.
Di tempat yang sama, Ketua PW NU Provinsi Papua, Toni Wanggai meminta agar aparat keamanan dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi di Surabaya dan Malang. Ke depan, diharapkan diskriminasi kepada orang Papua tidak lagi terjadi.
“Menyikapi kasus ini, kami harap pemerintah melibatkan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Sehingga penyelesaian persoalan lebih koperhensif, duduk bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ucapnya.
Dirinya juga berpesan kepada setiap pemerintah daerah yang ada di Indonesia agar bisa memperlakukan mahasiswa Papua sama seperti anak bangsa lainnya.
Senada dengan itu, Ketua Ansor Ahmad Muhazir mengharapkan agar kedepan tidak ada lagi hal-hal seperti ini. “Banser bersama-sama mahasiswa Papua yang ada di seluruh nusantara, khususnya yang ada di tanah Jawa, mari saling bersinergi untuk menciptakan ketertiban dan keamanan bersama,” pungkasnya.
Secara terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol. AM Kamal menyampaikan bahwa situasi di Kota Jayapura pasca aksi demo damai tetap kondusif. Warga menurutnya tetap beraktivitas seperti biasa. “Dari pantauan kami, tak ada aksi unjuk rasa lanjutan di Jayapura dan wilayah sekitarnya. Hal ini berkat kesadaran warga untuk menjaga situasi keamanan di Papua dan tidak mudah terprovokasi. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas di Papua khususnya Kota Jayapura, sehingga pembangunan tetap berjalan di tanah ini,” tambahnya. (fia/nat)
