*Ketua LMA Port Numbay Terkait Ancaman TPNPB-OPM Terhadap Warga Non Papua
JAYAPURA-Ancaman yang dikeluarkan oleh TPNPB-OPM melalui juru bicaranya, Sebby Sambom yang dikeluarkan awal Juni lalu terhadap warga non Papua untuk meninggalkan wilayah konflik bersenjata, mendapat tanggapan dari Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay, Ondoafi George Arnold Awi.
Ondoafi George Awi menegaskan bahwa dari perspektif adat, ancaman yang disampaikan oleh TPNPB-OPM melalui juru bicaranya tidak sepatutnya disampaikan. “Dari perspektif adat, kita tidak boleh berbicara begitu. Karena kita ini harus hidup bersama-sama dengan siapa saja. Adat tidak mengenal istilah rasis. Tidak ada itu istilah seperti itu dan sekarang baru muncul,” ungkapnya saat dihubungi Cenderawasih Pos via ponselnya, Jumat (18/6) lalu.
Adat menurut Ondoafi George Awi, selalu terbuka dengan siapa pun tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan. “Adat itu, siapa saja datang kita welcome. Mari kita hidup bersama-sama, tetapi tolong hargai kami,” jelasnya.
Selain dari perspektif adat, dari sisi agama Kristen menurutnya, umat manusia harus bersekutu dengan siapa saja. Diakuinya, untuk mengelola tanah Papua yang luas dan kaya ini, dibutuhkan kerja sama dengan sesama anak bangsa.
“Alam yang Tuhan berikan untuk kita ini, mari kita jaga dan kelola demi kesejahteraan masyarakat. Kalau kita saja orang Papua, tanah yang luas ini tidak bisa. Kita punya saudara/saudari yang datang ini, kita hidup sama-sama. Apalagi kita ini sama-sama warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, di mana saja kita berhak untuk hidup. Saya pergi di Makassar, Kalimantan, Sumatera, Jawa atau tempat lain di tanah air, siapa yang mau usir saya? Saya ini warga negara Indonesia” tegasnya.
Terkait hal ini, Ondiafi George Awi menyesalkan pernyataan berupa ancaman yang disampaikan oleh Sebby Sambom selaku juru bicara TPNPB-OPM. “Pandangan itu, kami juga sedikit sesalkan, sebenarnya tidak boleh. Kalau engkau berjuang dengan cara mengusir orang, itu Tuhan tidak berkenan. Tuhan mana yang berkenan,” tambahnya.
Ondiafi George Awi menyampaikan bahwa saudara-saudara yang berseberangan pandangan ini juga merupakan anak bangsa. Oleh sebab itu, menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov Papua dan pemerintah kabupaten untuk membangun komunikasi dengan anak bangsa Indonesia yang masih berseberangan pandangan agar bisa kembali ke pangkuan NKRI untuk bersama-sama membangun tanah Papua.
“Mereka itu juga warga negara Indonesia, hanya salah paham saja dan ini menjadi tanggung jawab oemerintah daerah Papua. Kita harus bangun komunikasi dengan saudara-saudara kita ini, agar kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Untuk kita sama-sama bangun Papua,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ondoafi George Awi juga mengimbau masyarakat Papua agar tidak terpengaruh dengan provokasi yang disampaikan oleh TPNPN-OPM. Sebab tanah Papua merupakan wilayah NKRI, sehingga seluruh warga negara Indonesia berhak untuk hidup di tanah ini. “Siapa yang melakukan pengancaman, itu merupakan tindak kriminal dan akan berhadapan dengan aparat penegak hukum,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri juga telah mengingatkan Sebby Sambom untuk tidak Abu Nawas dan menebar ketakutan di wilayah Papua.
“Sebby Sambom berada di luar. Dia hanya Abu Nawas saja. Jalan ke sana ke mari seakan mengetahui persoalan yang ada di Papua,” tegas Kapolda Mathius Fakhiri kepada Cenderawasih Pos, Senin (7/6) lalu.
Kapolda Mathius Fakhiri meminta untuk tidak terlalu memercayai orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya memecahbelah orang Papua itu sendiri. Ia juga meminta warga untuk tidak perlu ketakutan.
“Dia (Sebby-red) memangnya tahu kondisi Papua, sementara dia sendiri berada di luar sana. Hingga saat ini TNI-Polri menjaga daerah rawan di Papua, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kelompok ini,” ucap Kapolda.
Secara terpisah, Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey menyampaikan, dari perspektif kemanusiaan pernyataan Sebby tidak dibenarkan. Sebab, siapapun dia boleh berada di seluruh wilayah dunia ini.
Sebagaimana lanjut Frits, perjuangan pembebasan di mana-mana, kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah dan kekerasan tidak akan membuat satu negara atau satu bangsa merdeka dengan cara-cara kekerasan. “Dari aspek HAM, tidak tepat pernyataan itu dikeluarkan. Apalagi memberikan ancaman kepada warga sipil,” sesalnya.
Menurut Frits, jika melihat visi dari perjuangan OPM bertahun-tahun, kelompok ini tidak mengancam warga negara Indonesia yang lain dan itu bukan OPM. Sebab, OPM yang benar adalah OPM yang berjuang untuk kemanusiaan. OPM yang benar bukan berjuang untuk kemudian mengancam kemanusiaan yang lain
“Sepengetahuan saya, OPM tidak begitu. Itu akan memperburuk citra OPM itu sendiri. Atas nama kemanusiaan, Komnas HAM memohon kepada TPN-OPM dan akan mengirim pesan kepada Sebby untuk kemudiaan ancaman seperti begitu jangan sampai kemudiaan memperburuk citra OPM itu sendiri,” kata Frits.
Frits juga mengaku menerima pesan itu dari Sebby. Pihaknya sudah diskusikan dan akan mengirim beberapa tanggapan kepada Sebby untuk menarik pernyataannya demi kemanusiaan.
“Kehadiran masyarakat sipil yang non Papua di daerah daerah Papua, justru mebantu warga sipil yang lain. Misalkan untuk kepentingan aktivitas perekonomian mereka sangat membantu. Sebenarnya mereka itu dibutuhkan oleh masyarakat sipil yang lain di wilayah-wilayah tersebut,” jelasnya.
Dalam pengamatan Komnas HAM, keterlibatan masyarakat non Papua yang ada di kabupaten/kota, telah menjadi mitra yang baik. Membantu masyarakat Papua dan lain sebagainya untuk kepentingan kemanusiaan. (nat)
