JAYAPURA – Menagapi dinamika politik di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua, terkait belum dilaksanakannya sidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2022 mendapat respon dari masyarakat, salah satunya datang dari Ketua Forum Rakyat Papua Bersatu (FRPB), Yulans Wenda
Ia mengatakan bahwa belum terlaksananya sidang APBD Perubahan tahun 2022 tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, dan pimpinan DPRP harus bertangungjawab atas hal ini.
“ Ini telah melanggar ketentuan hukum. Dimana dapat dikatakan telah menghambat APBD Perubahan selama 3 bulan,” katanya.
Dirinya menyinggung beberapa pernyataan ketua DPR di media yang dinilai membangun opini pembenaran.”Ketua DPR juga membangun opini publik pembenaran diri,” tegas Yulans Wenda di Waena, Selasa, (18/10).
Yulans mengatakan hal ini sangat menyakiti rakyat Papua, karena permasalahan di Papua tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja, namun harus dilihat secara luas.
“Perlu segera terlaksananya sidang APBD Perubahan, agar realisasi anggaran bisa segera dapat disalurkan sesuai dengan program kerja pemerintah, Akan tetapi kaum-kaum elit Papua, seakan-akan tidak peduli dan ini meresahkan dan merugikan masyarakat,” katanya.
Untuk itu dirinya meminta kepada ketua DPRP agar secara serius menyelesaikan hal ini, karena akan keterlambatan digelarnya sidang tersebut dapat mempengaruhi kinerja pemerintah provinsi dan berdampak ke masyarakat Papua.
“Ini patut menjadi perhatian khusus, karena dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan program kerja Pemerintah Provinsi Papua, hal ini akan terjadi defisit anggaran dan pelaksanaan program kerja pemerintahan yang tidak efektif, sehingga hal tersebut memberikan dampak sosial bagi masyarakat, kriminalisasi akan berkembang dan lain sebagainya,” katanya.
Untuk itu dirinya meminta sebagai ketua DPR yang merupakan wakil rakyat harusnya meminta maaf atas belum pelaksanaan sidang perubahan yang membahas tentang hak-hak masyarakat.
“Kami meminta kepada Ketua DPR Papua, untuk segera meminta maaf ( kepada mayarakat), dengan mengatakan bahwa segala proses yang terjadi ini adalah kesalahan pimpinan dewan. Seluruh anggota DPR Papua jangan hanya datang, duduk dan mendengarkan. Anda semua adalah wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, maka harus bisa mewakili suara rakyat,” katanya.
Menyambung dari itu ia juga meminta kepada anggota DPR yang lain untuk tidak takut tetapi dapat menyuarakan aspirasi masyarakat dan hak masyarakat atas keterlambatan penyelenggaraan sidang perubahan.
“Jangan takut, buktikan bahwa anda merupakan wakil rakyat yang siap berjuang dan bersuara untuk rakyat,” kata Wenda, (oel).
